ADA APA !! ULAMA DATANGI KANTOR DPRD SAMPANG

0
186

Panjinasional, Sampang – kedatangan Ulama Sampang ke DPRD tidak lain melakukan Audensi bersama sejumlah anggota Dewan perwakilan rakyat
Kedatangan beberapa Ulama Sampang di sambut oleh Ketua Dewan Fadol,  wakil Ketua Dewan Amin Tirtana, Komisi III, Komisi IV

Acara audensi ke DPRD, ulama yang terdiri dari para kiyai tidak lain menanyakan tentang aturan  yang tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri, SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KH. Yahya Hamiduddin menyampaikan Aspirasinya kepada Dewan perwakilan rakyat untuk merevisi undang – undang SKB 3 menteri itu
Kepada anggota dewan berharap dan meminta untuk mempertimbangkan kembali (SKB) 3 menteri demi untuk mempertahankan ke arifan lokal, sehingga ada upaya dan solusinya. Tuturnya


Wakil ketua Dewan Amin Tirtana, menyampaikan terima kasih kepada  tokoh masyarakat ,tokoh agama yang sudah ambil bagian melihat kondisi yang berkembang saat ini, berkaitan dengan SKB memang tadi yang di sampaikan ke kita untuk di pertimbangkan kembali, kami pun rohnya sama, artinya adalah yang kita inginkan di berikan daerah untuk bisa mengatur, jangan di berikan untuk tidak mengatur sesuai dengan kultur yang kita punya tentang ke arifan lokal, mengacu pada perda no.4 tahun 2016, ada perbub no.37 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan di situ jelas kita punya namun di sisi yang lain kalau melihat SKB itu ada kewajiban untuk mencabut peraturan yang ada, inilah mikanisme yang ada di DPR

di singgung terkait SKB yang ada di pondok pesantren? SKB mengatur jenjang pendidikan yang di selegarakan oleh pemerintah artinya sekolah Negeri, kalau yang swasta tidak. di tanya tentang Perbub ? Kami berharap tetap ada, sama dengan apa yang di sampaikan MUI seperti itu untuk bisa mempertimbangkan kembali, yang kami harapkan SKB ini bisa mengatur di berikan kebebasan kepada daerah.

Pihaknya tetap akan berkominikasi ke Bupati  selaku mitra kita, tentunya secara berjenjang disampaikan kepada Provinsi membuka kepada pusat untuk mensuarakan yang sama.

Lanjut,, Kalau SKB itu berlaku sejalan apa yang disampaikan itu ya..? itu yang kami pikirkan.kalau SD sih kita masih bisa  melihat itu kalau siswa. kalau siswa SMP bahkan guru, kami tidak mengatur  siswa tapi mengatur  tentang tenaga kependidikan dan pendidik. guru, pegawai masuk dalam SKB. tuturnya (San/mal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here