WARGA PENGHUNI SURAT IJO SURABAYA TOLAK RETRIBUSI GANDA

0
29

Respons Pemkot Surabaya terkait Warga Penghuni Tanah Surat Ijo Ramai-ramai Minta Retribusi Dihapus

Surabaya. www.panjinasional.net – Ratusan Warga yang tergabung dalam Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) ramai-ramai menolak Retribusi atas tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun. 

Tanah yang status surat Ijo di Surabaya, selain sudah dikenakan pajak PBB juga diberlakukan Retribusi Ijin Pemakaian Tanah (IPT). “Ini kan memberatkan. Ada pungutan ganda kepada warga untuk satu Objek Tanah. Retribusi IPT dan PBB. Itu artinya tidak berkeadilan dan memberatkan kami,” kata Ketua Harian P2TSIS Bambang Sudibyo, Jumat (29/1/2021).

Kata Bambang, Saat ini hampir semua wilayah Surabaya di tengah Kota banyak berstatus surat Ijo. Tercatat ada 46.815 Persil berstatus Surat Ijo. Tanah ini sudah ditempati warga tapi bukan hak milik, melainkan hak pakai saja. Oleh pemkot dikenakan IPT Sesuai Perda 3/2016. 

Jumlah besaran IPT saat ini cukup memberatkan terutama bagi surat Ijo yang berada di kelas jalan tertentu. Banyak di daerah Ngagel, Pucang, Dukuh Kupang, bahkan tengah Kota Jl Basuki Rahmat, dan masih banyak daerah lain, juga berstatus Surat Ijo, ujar Bambang. 

Besaran Retribusi yang membuat warga keberatan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mau membayar retribusi sejak tahun 2000. Hal itu disebabkan ada Retribusi yang dikenakan setiap dua tahun, lima tahun, atau 20 tahun. 

Bambang bahkan secara tegas bersama warga pemegang surat ijo mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menghapus retribusi IPT untuk Surat Ijo.

PENGGALANGAN DUKUNGAN: Sejumlah warga pemegang Surat Ijo mendiskusikan penghapusan penerapan retribusi untuk tanah yang mereka huni di wilayah Pucang Surabaya, Jumat (29/1/2021). 

Sekertaris P2TSIS Toek Hartantyo menambahkan bahwa retribusi IPT adalah untuk jasa usaha.

“Retribusi untuk perumahan dan hunian bisa melanggar UU 28/2009 tentang pajak daerah. Kami meyakini bahwa tanah IPT bukan merupakan kekayaan daerah sehingga tidak bisa dipungut retribusi,” kata Toek. dilansir dari media surya.

Pengakuan sejumlah warga P2TSIS menunjukkan banyak rumah di Pucang yang menempelkan Spanduk Stop Retribusi IPT di tanah surat Ijo. Pantauan awak media dilokasi nampak spanduk itu tetap dipasang di pagar-pagar rumah warga.

Terpantau Spanduk itu sudah bertahun-tahun terpasang. Sebab P2TSIS merasa tanah yang mereka tempati berpuluh-puluh tahun ditarik pajak bumi bangunan (PBB). Bahkan mereka juga dibebani retribusi IPT. sebab pihak Pemkot menganggap bahwa hingga saat ini, tanah yang ditempati P2TSIS adalah aset pemkot. 

Sedangkan Warga menganggap tidak demikian. Walau status aset negara yang sudah turun temurun mereka tempati. Mereka juga berhak atas kepemilikan tanah itu karena lebih dari 20 tahun menempatinya. 

“Yang kami inginkan ada kemauan dari Pemkot dan DPRD Surabaya atas tanah yang kami tempati berpuluh-puluh tahun ini bisa mengembalikan hak atas tanah. Dan Hapus IPT,” tandas Bambang. 

Disisi lain Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Maria Ekawati Rahayu menegaskan bahwa tidak ada pajak ganda pada surat Ijo. Sebab Pajak PBB dan Retribusi IPT itu dua hal yang berbeda. “Tidak bisa dihapus IPT,” kata Yayuk, panggilan Maria Ekawati Rahayu.

Permasalahan Surat Ijo sendiri sudah lama terus bergolak. sedangkan beberapa warga masih ada yang memahami adanya iuran itu.

Yayuk menegaskan, bahwa penyelesaian surat ijo bisa dimungkinkan oleh Pemkot Surabaya. “Sepanjang tidak menimbulkan dampak hukum pidana bagi pejabat yang mengambil keputusan. Makanya kami hati-hati. Selama ini BPK juga tak mempermasalahkan IPT Surat Ijo,” kata Yayuk.@hason/tim..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here