Fasum dan Fasos Perumahan di Sumenep, Jadi Pengawasan KPK

0
151

Sumenep, www.panjinasional.net Pembangunan Fasilitas Umum (Fasum) maupun Fasilitas Sosial (Fasos) yang dikerjakan oleh Kontraktor atau Pengembang Perumahan Khususnya di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi Pengawasan Penegak Hukum KPK.

Pasalnya, masih banyak perusahaan yang bergerak di Bidang Perumahan sampai saat ini belum menyerahkan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosialnya (Fasum dan Fosos) kepada Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sumenep.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang PRKP dan Cipta Karya Indra Wahyudi saat ditemui diruang kerjanya Kamis 28 Januari 2021.

Menurut, Indra Wahyudi, menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumenep ada sekitar 56 perusahaan yang bergerak di Bidang Perumahan. ” Namun hingga sekarang dari 56 (lima puluh enam) Perusahaan yang ada hanya 18 (delapan belas) Perusahaan yang sudah menyerahkan Fasum dan Fasosnya kepada Pemkab dalam bentuk serah terima sementara, dikuatkan dengan berita acara yang ditanda tangani bersama Tim Pemkab yang di Ketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Sumenep. Dan penyerahan dilakukan secara bertahap sampai dengan fisik,” beber Indra Wahyudi, Kamis kemarin (28/1)

Dijelaskannya, bahwa dalam tahapan yang dimaksud dilakukan dengan cara yang pertama serah terima dulu dari pengembang ke Pemda. ” Yang penting ada bukti berita acara penyerahan dulu kalau itu sudah diserahkan kepada daerah sambil lalu berproses,” jelasnya.

Dan hasilnya, Sambung Indra, kita langsung laporkan kepada KPK. ” Sekarang ketat mas. Jadi setiap bulannya kita diminta laporannya Ke KPK melalui telekonfrence,” Imbuhnya.

Indra mengungkapkan, KPK tidak main main coba saja pengembang disini tak segera menyerahkan Fasum dan Fasosnya ke kami, langsung KPK akan turun. ” Karena KPK sudah hafal wilayah dan situasi tentang Perumahan yang ada di Sumenep,” ujarnya.

Dan Alhamdulillah kata Indra, mereka para Pengembang antusias sekali dan tanpa dimintapun mereka langsung respon dalam memberikan data yang diperlukan maupun penyerahan Fasum Fasosnya pada kami. “Dari pada nanti diperiksa KPK kan semakin runyam urusannya mending secepatnya diserahkan,” kata Indra sambil menirukan perkataan para pengembang.

Dikatakan Indra, kedepan kita terus lakukan itu sambil lalu berproses dan hasilnya langsung kita laporkan. “Kami pantau terus disetiap perkembangannya sampai ada wujudnya,” Imbuhnya.

“Karena kalau itu tidak selesai dibangun Fasum dan Fasosnya oleh pengembang sesuai regulasi maka Pemerintah tidak bisa menganggarkan biaya untuk Pemeliharaan lanjutan kedepannya” pungkasnya.@qib/dar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here