Dinilai Tak Bertanggung Jawab PT.CV.DNA Dilaporkan ke Bareskrim Dengan Tuduhan 372-378 KUHP

0
148
Drs Wahjudi usia 78 tahun (bersepeda roda) selaku koordinator paguyuban korban DNA yang didominasi sekitar 25% telah berusia di atas 65 tahun

Panjinasional.net Jakarta – Hampir dua bulan pertanggungjawaban berikut somasi kepada PT Dwi Nursandi Abadi (PT. DNA) yang berkantor di Menara BRI lantai 7, Jalan Asia Afrika No 57-59, Bandung, Jawa Barat (Jabar) tak direspon secara serius oleh pengelola dan atau ahli waris PT dan CV DNA terhadap hak-hak Nasabah atau Kreditor yakni Drs Wahjudi, Ak.,CA dan kawan-kawan,

Maka Kuasa Hukum Drs Wahjudi dan kawan-kawan dari Law Firm Harris Priyono & Partners, Akim FHP Lubis, SH, telah melayangkan Laporan Kepolisian (LP) ke Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta atas dugaan terlapor (PT DNA-red) telah melakukan penipuan, perbuatan curang, dan penggelapan modal milik kreditor tersebut.

Laporan Kepolisian bernomor : LP/B/0036/I/BARESKRIM tanggal 21 Januari 2021 ditandatangani pelapor Akim FHP Lubis, SH sebagai kuasa hukum Wahjudi dan kawan-kawan pada Kamis, 21 Januari 2021. 

Surat Laporan

Pengaduan ke SPKT Bareskrim dengan terlapor Erick yang beralamat di Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang Banten dan Vera dkk yang beralamatkan di Jalan Pala, Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Akim FHP Lubis, SH melaporkan Erick bersama Vera dkk karena keduanya mewakili PT DNA dan juga CV DNA dengan tuduhan telah melanggar pasal 378 KUHP yakni dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang dan atau dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP.

Menurut Akim, kliennya telah terikat dalam perjanjian kerjasama dalam pengadaan spare parts dan weaving atau knitting atau juga spinning machine sesuai dengan pesanan dari PT Kahatex dan PT Indorama itu semua ditangani oleh PT DNA sedangkan CV DNA mengelola telor.

“Dalam perjanjian, modal yang ditanam akan mendapatkan bagi hasil sebesar 10 persen dari modal yang ditanam. Namun, sampai saat ini hingga tahun 2021, seluruh klaim klien saya tersebut belum mendapatkan pembagian hasil sesuai perjanjian yang disepakati dan mereka tanda tangani. Nilai manfaat dari investasi dari modal yang disetor klien antara bulan April hingga Oktober 2019 dan dijanjikan akhir Desember 2020 pun tidak mereka dapatkan sama sekali,” ungkap Akim FHP Lubis dalam penerusan rilisnya yang diterima panjinasional.net Jumat (29/1/2021).

Akim FHP Lubis SH bertutur dalam pembayaran bagi hasil tersebut, Yopi Nursandi selaku Direktur Utama PT DNA mengeluarkan cek tunai dua kali. Pertama, cek yang jatuh temponya pada 29 Januari 2020, ternyata cek tersebut ditolak Bank dengan alasan saldo tidak cukup. Kedua, Cek baru tertanggal jatuh tempo 23 Juni 2020, dan ketika dicairkan cek tersebut juga ditolak bank dengan alasan rekening sudah ditutup.

“Di sini terlihat adanya dugaan kuat penipuan dan penggelapan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP yang dilakukan PT Dwi Nursandi Abadi,” jelas Akim FHP.

Dia menambahkan, kliennya telah meminta dan mengingatkan saudara almarhum Yopi Nur Sandi atau pun ahli warisnya untuk segera menyelesaikan pengembalian modal awal dan bagi hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

“Sayangnya keinginan kliennya justru dijawab surat bertanggal 20 Agustus 2020 bernomor 056/DIR-EXT/VIII/2020 perihal penjadwalan dalam rangka prioritas pembayaran. Terhadap surat tersebut, klien kami pada tanggal 22 Agustus 2020 mengirim surat somasi kepada saudara Yopi yang isinya merasa keberatan karena yang diminta dan dibutuhkan bukan penjadwalan pembayaran berulang tetapi surat pernyataan realisasi pembayaran,” tegasnya.

Kliennya, kata Akim FHP, menduga terjadi pemalsuan tanda tangan dan stempel dalam surat tersebut.

“Karena mendapat somasi kemudian saudara Yopi menggantikannya dengan Surat Nomor: 249/DNADIR/SPR008/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal tentang surat pernyataan yang menyatakan tagihan atas Shahibul Mal per tanggal 18 Agustus 2020 akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2020,” ungkapnya.

Hingga tanggal jatuh tempo, ungkap Akim FHP, realisasi pembayaran Yopi nol besar dan tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Bahkan, 1 unit mobil sport antik milik Wahjudi yang telah dibeli dan diambil dari rumah Wahjudi dengan mengirim towing pada 14 Maret 2020 sampai dengan saat ini belum dibayar sama sekali. Hal ini sudah dilaporkan pada Jumat 27 November 2020 dan ditangani langsung Haji Ayi yang menurut keterangannya sebagai paman yang mewakili ahli waris almarhum dr Lilis Sholihah di rumah kediaman dan praktek dr Lilis dijelaskan oleh Haji Ayi bahwa mobil sport tersebut ada dibawah pengawasan kuasa hukum ahli waris Andri Suryadin SH dari kantor KDC Tasikmalaya dan Haji Ayi bersedia membicarakan dengan yang bersangkutan namun sampai dengan saat ini belum ada kabar beritanya.

“Sehubungan dengan hal tersebut maka pada 27 November 2020 para klien kami beserta saya selaku kuasa hukumnya bersama-sama mendatangi satu-satunya Direktur PT DNA yaitu dr. Dwi Rahayu Manan untuk meminta pertanggungjawaban menyelesaikan kewajiban pembayaran pengembalian modal awal dan bagi hasil sebagaimana yang telah dijanjikan oleh almarhum Yopi atau ahli warisnya. Namun hasilnya tidak ada yang beritikad mau menyelesaikannya sehingga kami menyerahkan surat somasi yang sebelumnya telah kami persiapkan,” kata Akim bercerita awal muasal kasus ini bermula.

Dia menambahkan, dalam surat somasi tersebut pihaknya meminta dan sekaligus mengundang Direktur PT DNA untuk datang ke kantor menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana tersebut diatas dan apabila tidak mengindahkannya maka dengan terpaksa pihaknya melakukan upaya hukum, baik pidana maupun perdata dengan membuat Laporan Polisi di Bareskrim Polri.

Di dalam anggaran dasar perseroan PT DNA didirikan berdasarkan Akta No.6, tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Susyana Herlawati, SH.,MKn., selaku Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0060085.AH.01.01 Tahun 2018 dan berdasarkan Perubahan Akta Terakhir yaitu Akta No.14 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Susyana Herlawati SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Bandung, menyebutkan susunan komisaris dan direksi PT DNA. Komisaris dan Direksi adalah, Komisaris: Muhamad Hasbi Manan, Direktur Utama: Yopi Nursandi, dan Direktur: Dwi Rahayu Manan.

Sedangkan terlapor yakni Erick beserta Vera dkk, menurut pengacara Akim adalah orang kepercayaan pengelola PT DNA yang bertindak juga sebagai marketing untuk mengajak para investor (kreditor) menanamkan investasinya di PT DNA.

Sementara itu Hendri Syah, salah satu nasabah PT DNA menceritakan investasi yang ditanamkan sebesar Rp1,5 Miliar awalnya berjalan sesuai penawaran marketing PT DNA. Namun baru beberapa bulan memperoleh bagi hasil dari DNA, ternyata mulai di bulan Februari 2020 mengalami gagal bayar alias macet hingga sekarang.

“Kemarin saya ditunjuk mewakili teman-teman korban PT DNA dan mendampingi kuasa hukum telah melaporkan ke Bareskrim atas dugaan penipuan atau perbuatan curang dan penggelapan oleh pengelolanya dimana posisi hukum kita diwakili Lawyer, Pak Akim FHP Lubis,SH,” ujar Hendri Syah.

Investasi yang Hendri Syah lakukan bertahap dimulai bulan Agustus 2019 sebesar Rp500 Juta, lalu bertambah lagi bulan berikutnya Rp500 Juta dan terakhir di Oktober 2019 men-to-up lagi sebesar Rp500 Juta. Dengan begitu kapitalisasi investasi Hendri Syah total Rp1,5 Miliar.

“Keuntungan yang dijanjikan DNA 10% per 40 hari. Angka itu bagi investor kan sangat likuid. Saudari Verawati sebagai Marketing PT DNA yang telah menawarkan dan meyakinkan investor masuk ke DNA. Namun sejak mereka wanprestasi, saya juga sudah mendatangi ke Servio kantor PT DNA di Jalan Simatupang, Jakarta dan telah pula menyambangi rumah Vera dan Kantor PT DNA di Bandung untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasinya. Maka setelah usaha somasi dan silahturahmi tidak ditanggapi Saudari Vera dan PT DNA secara serius maka pada hari Kamis, 21 Januari 2021, kami telah melaporkan PT DNA qq Saudari Vera ke Bareskrim dibantu oleh pengacara Pak Akim,” kata Hendra Syah.

Nasabah lainnya yang jadi korban PT DNA berinisial SG mengaku tertarik berinvestasi karena tawaran menggiurkan dari marketing Vera dibantu presentasi oleh Riski Ramdani.

“Waktu itu dana ibu saya masuknya ke PT SSI atau Sima Soareka Indonesia yang kemudian keluar amandemen berubah menjadi PT DNA. Selang1 bulan kemudian saya, suami, dan adik saya pun ikut join dalam investasi ini. Melihat perfomance Vera dan Riski meyakinkan kemudian ayah saya pun menyusul join dalam investasi ini. Ayah saya yang telah berusia 77 tahun mempergunakan sisa uang pensiunnya untuk bergabung karena berharap bisa mendapatkan manfaat lebih saat join bersama DNA,” ungkapnya.

SG mengaku awalnya pembagian hasil lancar sampai Desember 2019. Dalam arti kalau pun telat hanya beberapa hari saja. Saat mulai jatuh tempo modalnya ternyata tidak bisa ditarik dan selalu mundur dengan banyak alasan dan memakai biang Covid menjadi dasar pembenarannya untuk mengeluarkan surat pemunduran atau penjadwalan ulang.

“Setiap gagal bayar selalu ada alasan yang dicarikan pembenaran dari surat yang mereka kirim ke kami,” kata SG.

Baik Hendra Syah, SG maupun Wahjudi serta 29 orang nasabah lainnya yang investasinya berjumlah miliaran rupiah itu tentu sangat berharap masalah ini bisa cepat selesai setelah Laporan Kepolisian dilayangkan dengan bantuan kuasa hukumnya. Terlebih Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya adalah Kabareskrim kini telah dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki purnatugas.

Para korban, kata pengacara Akim FHP berharap polisi sebagai penegak keadilan dan pengayom masyarakat hadir saat mereka, masyarakat dalam hal ini korban membutuhkan peran konkret penyidik untuk menegakkan supremasi hukum.

“Kami sebagai kuasa hukum korban PT DNA mengucapkan selamat dan sukses Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipercaya dan ditetapkan sebagai Kapolri baru. Semoga beliau yang sebelumnya Kabareskim bisa membantu menuntaskan laporan-laporan masyarakat seperti kami para korban atas dugaan penipuan, perbuatan curang, dan penggelapan yang merugikan baik material dan imaterial. Jargon baru Kepolisian yakni PREdiktif responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan (Presisi) semoga bisa dijalankan dengan baik,” tandasnya.

Drs Wahjudi, 78 tahun selaku koordinator paguyuban korban DNA yang didominasi sekitar 25% telah berusia di atas 65 tahun menaruh harapan besar agar dana yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab bisa segera kembali. Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban di saat mengalami kesulitan hidup menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

“Kami pun berharap pihak yang berwajib (Bareskrim ) akan membantu menyelidiki dan menyidik serta menetapkan tersangka dalam kasus ini hingga tuntas dengan hasil akhir bersama korban DNA akan mendapatkan dana kami kembali. Para pengelola DNA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum jika tidak bisa mengembalikan dana-dana kami,” ucap Wahjudi.

Sementara itu, Andi Suryadin dari Kantor Advokat Dwiadi Cahyadi di Jalam Bantar 53, Cihideung, Kota Tasikmalaya, salah satu Tim Kuasa Hukum dr. Lilis Sholihah (istri Alm.Yopi Nursandi atau Dirut PT. DNA) mengamini langkah hukum yang ditempuh para investor DNA.

“Saya setuju upaya hukum para korban. Pada prinsipnya, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para investor yang telah menempuh jalur hukum dalam permasalahan terkait CV dan atau PT DNA. Karena langkah tersebut merupakan cara yang sangat tepat dilakukan oleh para investor. Prinsipnya ya investor ini minta hak-haknya kembali. Sementara secara hukum yang berkewajiban mengembalikan hak-hak investor itu siapa? Kita belum tahu. Begitu sederhananya kami memandang, mas,”ungkap Andi Suryadin. (Mim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here