SIKAP TEGAS PDI-P. BERANI TOLAK VAKSIN RIBKA TJIPTANING DIROTASI

0
52
Anggota DPR dari Komisi IX, Ribka Tjiptaning Proletariyati (Gambar tangkapan layar YouTube DPR)

Akhirnya Fraksi PDI-P Rotasi Ribka Tjiptaning, termasuk Johan Budi, hingga Ihsan Yunus

Panjinasional. Jakarta – Nama Ribka Tjiptaning Proletariyati sebelumnya cukup mendapat sorotan karena menyampaikan menolak dan menyampaikan keraguannya terhadap Vaksin Covid-19 dan mengingatkan agar vaksin tidak dikomersialisasikan. Hal itu disampaikan saat rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa (12/1/2021) lalu. 

Akhirnya Sekjen PDI-P Hasto termasuk jajaran pengurus pusat partai kepala banteng merasa risih atas pernyataan kadernya di DPR RI. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di DPR melakukan rotasi atau perubahan penugasan terhadap sejumlah anggota DPR RI periode 2019-2024.

Perubahan penugasan tersebut berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima, Senin (18/1/2021). Surat tersebut sudah ditandatangani Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto. “Benar (ada rotasi),” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi SP, saat dikonfirmasi awak media.

Termasuk pula Johan Budi yang menjadi salah satu anggota fraksi yang turut dirotasi. Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu dirotasi dari anggota Komisi II ke Komisi III. Selain itu, ada pula nama Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus yang dirotasi menjadi anggota Komisi II. Lalu Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III dan Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI.

Selanjutnya nama Ribka Tjiptaining yang dipindah dari Komisi IX ke Komisi VII.

NEGARA TIDAK BOLEH BERBISNIS DENGAN RAKYAT

Didepan Menteri Kesehatan Ribka dengan lantangnya mengingatkan kepada pemerintah agar pengadaan vaksin Covid-19 tidak dikomersialisasikan. Ia menegaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021) lalu.

“Saya cuma mengingatkan nih, kepada menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh,” kata Ribka.

Dalam menyikapi situasi sekarang Ribka sendiri masih meragukan kualitas dan keamanan Vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Tanah Air.

Sejauh ini, vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM yaitu Vaksin Covid-19 produksi Sinovac. MUI juga sudah mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk vaksin tersebut.

“Saya tetap tidak mau divaksin. Mau kapan sampai yang 63 tahun bisa divaksin, misalnya pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi lima juta, mending saya bayar,” ujar Ribka.

Dilain tempat, Ribka mengaku bisa berjuang di mana saja demi kepentingan rakyat. Namun, mendengar kabar di rotasi ia heran karena dirinya yang seorang dokter dipindahkan ke Komisi VII, yang membawahkan isu energi, riset, dan teknologi. “Di mana aja aku bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu aja dokter ngurusi minyak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka Tjiptaning mengungkapkan dirinya sudah 17 tahun menjadi anggota Dewan yang membawahkan isu kesehatan. “Aku 17 tahun di Komisi IX dan 10 tahun pimpinan Komisi IX,” ucapnya.

Namun saat ditanya kenapa, Ribka enggan menjelaskan alasan pemindahannya menjadi anggota Komisi VII, Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada pimpinan Fraksi PDIP DPR. “Tanya saja ke pimpinan fraksi yang memindahkan saya,” ucapnya..@tim..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here