Aneh…?! Dispendik Sumenep Tak Tahu Jumlah Plt Kepala Sekolah SDN Th 2017

0
291
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Bidang Pembinaa dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Mengaku Tidak Tahu Terkait Sejumlah Plt Kepala SDN di Tahun 2017.?

Sumenep, www.panjinasional.net – Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdik) Sumenep, Madura, Jawa timur, melalui Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Imam Sujono, mulai mengaku tidak tahu terkait dengan sejumlah Plt Kepala Sekolah SDN di Tahun 2017 di Lingkungan Dinas Pendidikan.

“Saya tidak tahu Pak, langsung nanyak ke Pak Narto,” kata, Imam Sujono, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Sumenep, kepada panjinasional.net, Juma’t (13/11/2020) kemarin saat ditemui dikantornya.

Pihaknya juga mengaku tidak tahu saat ditanya apakah proses atau mekanisme Plt itu sudah melalui BKPSDM atau tidak?. “Saya tidak tahu,” ngakunya.

Disinggung masih jamannya siapa itu, pihaknya menyampaikan, kata Imam itu sebelum pak Narto, apa Pak Saleh apa Pak Dayat. ” Saya berada disini 18 Agustus 2018,” Imbuh Imam.

Pihaknya kembali mengaku tidak tahu saat ditanya apakah SK sejumlah Plt itu dari Kepala Dinas atau dari Bupati melalui BKPSDM?

“Saya tidak tahu mon (kalau,red) itu Pak. Saya perak alako (bahasa madura, red) Sudah ke Pak Narto lajuni,” ngakunya lagi.

Bahkan pihaknya terkesan mulai sedikit bingung untuk menjelaskan perihal Plt Kepala SDN tersebut. “Pas ajewebe apa saya, pokoknya saya berada disini 18 Agustus 2018,” tukasnya.

Sebelumnya ditemui secara terpisah, Kepala Badan Kepengewaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi, Dr. Suharjono, menyampaikan, agar diurut dulu dari sejarah, kapan dirinya ada di BKD (BKPSDM,red).

“Saya berada di BKD (BKPSDM,red,) pertanggal 11 Oktober 2019. Jadi yang sebelum itu saya kurang tahu bagaimana alur komonikasinya antara BKD dengan Diknas,” kata Dr. Suharjono, Kamis (12/11/2020) kemarin.

Namun pihaknya merasa yakin jika Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Sumenep tidak akan melakukan suatu tindakan yang keliru.

“Artinya kalau seandainya Plt itu di tandatangani oleh Kepala Dinasnya, maka itu tentu ada dasar hukum sehingga Diknas menandatangani Plt pada Kepala Sekolah Dasar pada waktu itu,” terangnya.

Suharjono melanjutkan, payung hukum apa yang dimaksud, adalah berupa Perbub. ” Biasa itu pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas,” Imbuh Suharjono

Cuma, Sambung dia, pihaknya enggak tahu pelimpahan itu dibuat kapan. “Itu saya enggak tahu, tapi saya yakin harusnya begitu,” katanya.

Lebih lanjut Suharjono menjelaskan, jadi kalau untuk yang difinitif itu sebenarnya terpisah dari proses Plt nya. Jadi difinitif itu kan ada proses untuk menjadi Kepala Sekolah, ada seleksi Kepala Sekolah dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan kala itu.

“Insyaallah kalau enggak salah Permendiknas nomor 28 tahun 2010. Jadi untuk mekanismenya persyaratan dan cara rekrutmennya seleksinya diatur disana kalau pada saat itu,” Sambung dia

“Tetapi, kalau pengangkatannya di tahun 2019 maka itu sudah harus mengikuti Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Kalau sudah diatas tahun 2018,” jelasnya.

Saat disinggung, kalau misalnya tidak ada pelimpahan dari Bupati, itu proses SK nya seperti apa, apakah itu legal secara hukum atau seperti apa, menurutnya pihaknya tidak bisa berandai andai, tetapi pihaknya menegaskan harusnya itu ada.

“Tetapi saya katakan tadi, harusnya itu ada. Jadi itu silahkan saja artikan sendiri, sekaligus saya katakan seharusnya itu ada,” katanya penuh tegas.

Namun demikian, kata Kabid yang akrab disapa Jono ini, perlu dilihat kembali aturan-aturan sebelumnya. Karena seperti saya katakan tadi bahwa pada era itu saya belum menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi di BKPSDM.

“Saya kurang tau juga barang kali ada regulasi-regulasi yang memungkinkan untuk hal itu,” pungkasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here