Penempatan Jabatan Kapolda Dipersoalkan, Ada Berbagai Fakta Menjawabnya

0
83
Dr. Oscarius Y.A. Wijaya, M.H, M.M, CLI. Rektor STIE IEU Surabaya

Rotasi personel Polri di jajaran Polda Jatim, dimana Irjen Pol Nico Afianta ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol M ‎Fadil Imran menuai penolakan dari elemen kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Kyai Muda Madura.

Aliansi ini menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Polri menempatkan Irjen Pol Nico Afianta sebagai Kapolda Jawa Timur, dimana aliansi ini melihat faktor agama Kapolda yang kebetulan dari kalangan non muslim. ‎

Dalam pernyataannya yang dikutip sebuah media massa, koordinator Aliansi Kiai Muda Madura Lora Ali Mahrus Syakir menilai penempatan Irjen Pol Nico Afianta sebagai pucuk pimpinan Polda Jatim akan menimbulkan banyak masalah. 

Mahrus Syakir membuat pertimbangan sendiri terkait dengan realitas bahwa mayoritas ‎masyarakat Jatim merupakan umat Islam, ditambah lagi dengan berkembangnya isu-isu keagamaan di Jatim, dan menyebut ‎Kapolri telah melakukan kesalahan fatal karena menunjuk Kapolda Jatim dari ‎kalangan non-muslim.

Perspektif koordinator Aliansi Kiai Muda Madura ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan mendasar mengingat, di satu sisi menyebut dirinya bukan orang yang anti demokrasi dan di sisi lain mengaitkan isu agama dengan pengangkatan Kapolda.

Pemikiran Mahrus Syakir ketika ikut mengkhawatirkan tentang terganggunya keharmonisan masyarakat Jawa Timur patut diapresiasi.  Namun mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan penunjukkan Kapolda non muslim terlihat berlebihan.

Hal ini mengingat sudah menjadi pengetahuan umum bahwa selama ini, sistem promosi jabatan-jabatan kepala satuan wilayah Polri tidak terpengaruh dengan isu sektarianisme, termasuk terkait isu agama, meski mungkin saja masyarakat di luar sana berbicara berbeda.

Semangat manajemen Polri pada dasarnya mengacu pada sistem merit untuk memastikan promosi dan penempatan personel Polri semata-mata didasarkan pada kemampuan, profesionalitas dan kebutuhan organisasi Polri.

Penempatan dan promosi personel yang selaras dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa memberdakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Mahmudi (2015:184) dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mengatakan bahwa sistem prestasi kerja (merit system) merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai. Sistem prestasi kerja (merit system) merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan yang didasarkan pada prestasi hasil kerja (job performance).

Oleh karena itu, dalam prakteknya di internal Polri, jangankan penempatan kepala satuan wilayah di nasyarakat dengan basis mayoritas muslim, penunjukkan kepala satuan wilayah di basis non muslim pun kerapkali terlihat berbeda dengan struktur demografi masyarakat setempat.  

Hal ini bisa dibuktikan dengan pengangkatan Kapolda dan Kapolres di beberapa wilayah di seluruh Indonesia.  Siapa yang tidak tahu Kapolri sebelumnya, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian pernah cukup lama menjabat Kapolda di Papua

Demikian juga dengan Komjen Pol. Boy Rafli Amar juga Kapolda Papua, atau saat ini Irjen Pol Hamidin yang menjabat Kapolda NTT, yang kesemuanya itu notabene merupakan basis masyarakat non muslim.

Pada basis masyarakat muslim, Irjen Pol Mathius Salempang pernah menjabat sebagai Kepala Polda Sulselbar (Polda Sulsel, sekarang) pada tahun 2009, kemudian Irjen F.X. Sunarno menjabat Kapolda Jateng pada tahun 2008.

Demikian juga dengan Irjen Bambang Waskito yang menjabat Kapolda Jawa Barat tahun 2016, dan Brigjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolda Banten tahun 2016-2018 atau bahkan Irjen Nico Afinta yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Kapolda di wilayah-wilayah dengan basis mayoritas non muslim seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat bahkan Bali dijabat secara bergantian oleh Kapolda dari latar belakang keyakinan yang berbeda.  Demikian juga dengan wilayah dengan basis keyakinan muslim.

Masih banyak lagi pengangkatan Kapolda di wilayah yang kebetulan basis masyarakatnya berbeda keyakinan dengan Kapoldanya. Hal ini sangat terkait dengan promosi jabatan di Polri yang semakin lama semain baik dan semakin tidak mengenal diskriminasi dan paham primordialisme, semata disandarkan pada kinerja, dedikasi dan kelayakan. 

Demikian juga dengan satuan wilayah yang lebih kecil seperti Polres dan Polsek.  Ratusan wilayah dengan basis non muslim di luar Jawa tidak semuanya Kapolresnya non muslim, secara bergantian Kapolres dijabat dari latar belakang agama yang berbeda.  Demikian juga berbagai Polres di pulau Jawa yang mayoritas muslim juga tidak selalu Kapolresnya muslim.  

Hal yang sama terjadi pada satuan wilayah yang lebih kecil seperti Polsek.  Semua berjalan normal sebagaimana sebelumnya atau sesudahnya, tidak ada persoalan pejabat satuan wilayah Polri, yang karena latar belakang agamanya kebetulan berbeda dengan mayoritas masyarakatnya kemudian menimbulkan kerentanan secara sosial.

Saat ini, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin dewasa, baik masyarakat di wilayah yang merupakan basis non muslim atau sebaliknya.  Secara sosiologis, pada dasarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dalam praktek interaksi sosialnya sangat toleran, tepo sliro, menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah komunitas dan sebagai saudara sebangsa.

Sebagai catatan terakhir, Polri dalam menempatkan personelnya untuk menjabat sebagai Kepala Satuan Wilayah juga sudah memastikan loyalitas dan dedikasi yang bersangkutan hanya untuk negara dan masyarakat, tidak akan pernah masuk pusaran agitasi kepentingan kelompok tertentu berdasarkan SARA.  

Fakta ini menegaskan bahwa Kepala Satuan Wilayah Polri yang berangkat dari latar belakang, suku, agama, ras dan adat istiadat tertentu tidak akan pernah terbawa pada kepentingan SARA, meskipun itu dari masyarakat yang secara primordialisme sama dengan latar belakangnya.

Proses seleksi, pendidikan dan pengembangan personel Polri dari awal hingga jenjang tinggi selalu menekankan dan memastikan ideologi personel hanya untuk masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

Justru, para Kepala Satuan Wilayah sudah dianggap mumpuni memiliki kemampuan yang luwes dan adaptif untuk berbaur dengan struktur sosial masyarakat yang berbeda, dinamis, dan beragam. Itulah alasan mengapa para Kapolda dan Kapolres di basis masyarakat yang berbeda keyakinan dengan dirinya hingga saat ini selalu berjalan seiring sejalan, sinergis dan saling mendukung untuk membangun stabilitas kamtibmas di wilayahnya.

Hal ini tidak telepas dari pandangan bahwa pemimpin masa kini dan masa depan dituntut untuk tidak sekedar bersikap luwes dan beradaptasi dengan lingkungan yang bergerak sangat dinamis, akan tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai bentuk perubahan daan secara proaktif menyusun berbagai program perubahan yang diperlukan (Komara, 2020).

Jadi, kecemasan dan kehawatiran koordinator Aliansi Kiai Muda Madura Lora Ali Mahrus Syakir terkait dengan terganggunya keharmonisan masyarakat Jawa Timur tetap patut diapresiasi.  Namun sangat tidak relevan apabila dikaitkan dengan penunjukkan Kapolda non muslim.

Kapolda Jatim yang baru tentu akan dengan senang hati untuk membangun komunikasi efektif, bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk dengan Aliansi Kiai Muda Madura, untuk menghadirkan berbagai maslahat bagi masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan ‎dan berupaya menghindarkan Jawa Timur dari berbagai bencana mafsadat yang merugikan masyarakatnya.

Goldhaber (1993) berpandangan bahwa komunikasi dapat terjalin melalui jaringan hubungan formal network melalui saluran resmi hirarki organisasi atau fungsi jabatan dan informal network melalui jalur pesan terjadi tanpa menghiraukan posisinya dalam organisasi.

Oleh karena itu, Kapolda Jatim tentu saja tidak segan-segan membangun komunikasi formal dan informal dalam meningkatkan efektvitas peran Polda sebagai organisasi kepolisian daerah dalam mencapai tujuan bersama mengemban amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum serta menjaga kamtibmas di wilayah hukumnya. Intinya kita harus mengutamakan pemimpin yang benar-benar memahami makna dari ungkapan Salus Populi Suprema Lex Esto (Keselamatan Rakyat adalah Hukum Teringgi) dan mampu mengabdi kepada rakyat hingga ad infinitum (tanpa batas).

Penulis: Dr. Oscarius Y.A. Wijaya, M.H, M.M, CLI. Rektor STIE IEU Surabaya.

Pustaka

Goldhaber, Gerald M. 1993. Organizational Communication. 6th Ed. Boston, MA: McGraw ± Hill Co. 

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPM

Komara, Endang, Drs, Msi, Pemimpin Dan Pembentukan Budaya Organisasi: Suatu Agenda Pemberdayaan, Universitas Padjadjaran, http://www.geocities.ws/endang.komara/Pemimpin_dan_Pembentukan_Budaya_Organisasi.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here