Masa Kampanye Pilwali Surabaya Habis, Besok Gerakan Tutup Pintu

0
28
Ilustrasi

Panjinasional. Surabaya – Gelaran Kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berlangsung sejak 26 September segera berakhir. Mulai besok, Minggu (6/12) tahapan pilwali Surabaya memasuki masa tenang. Seluruh kegiatan yang berbau kampanye wajib dihentikan.

Subairi, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM menyampaikan, seluruh kandidat tidak boleh lagi menggelar kampanye dalam bentuk apa pun. Baik kegiatan kampanye yang bersifat fisik dengan datang langsung menyapa warga maupun kampanye melalui dunia maya atau media sosial (medsos). ”Tidak ada lagi kampanye selama masa tenang,” kata Subairi kepada awak media (4/12).

Aturan Penghentian aktivitas kampanye tidak hanya berlaku untuk para kandidat. Namun, partai politik (parpol) pendukung maupun tim sukses juga tidak boleh lagi berkampanye.

Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Itu diatur dalam pasal 50.

Kalau nekat berkampanye, jelas Subairi, hal itu menjadi domain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan sanksi. ”Silakan Bawaslu yang memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Bawaslu Surabaya juga bersiap-siap menghadapi masa tenang selama tiga hari. Yaitu, mulai besok hingga Selasa (8/12). Tidak tanggung-tanggung, Bawaslu bakal mengerahkan 5.184 pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

Sedangkan M. Agil Akbar Ketua Bawaslu optimistis pelibatan seluruh pengawas TPS akan efektif mencegah terjadinya kecurangan pilwali. Termasuk kemungkinan adanya money politics yang masif selama masa tenang. ”Satu orang (pengawas TPS, Red) akan mengawasi satu daerah TPS,” jelas Agil.

Bawaslu juga telah membuat kegiatan khusus yang disebut gerakan tutup pintu. Pihaknya akan mengimbau seluruh warga untuk menutup pintu selama masa tenang. Itu dilakukan untuk menghindari timbulnya money politics yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Sebab, masa tenang, lanjut dia, kerap dimanfaatkan pihak-pihak terkait demi menggaet pemilih. ”Semua pengawas TPS akan kami libatkan selama masa tenang. Karena itu juga bagian dari tugas pengawas,” papar Agil Akbar.

Di sisi lain, KPU Surabaya terus melakukan persiapan menjelang hari H pemungutan suara 9 Desember nanti. Kemarin (4/12), misalnya, KPU menggelar pertemuan dengan stakeholder. Rapat itu membahas persiapan coblosan. Sejumlah hal ditelaah. Mulai kesiapan logistik, pemilih, petugas, hingga kelengkapan alat pelindung diri (APD).

Ketua KPU Nur Syamsi memaparkan, persiapan pesta demokrasi berjalan sesuai perencanaan. Misalnya, logistik pemilu. Saat ini seluruhnya sudah berada di kecamatan. Mulai kotak suara, kertas suara, hingga formulir serta alat coblosan.

Saat ini, kata dia, KPU tengah melakukan pengedepankan. Seluruh kelengkapan coblosan dikelompokkan menurut TPS. Targetnya, pada 7 Desember, kegiatan itu tuntas. ”Sehingga bisa segera dikirim ke kelurahan,” terangnya.

Kesiapan petugas juga sudah dipelototi. Menurut Syamsi, seluruh petugas yang berada di TPS sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan menjalani rapid test untuk mendeteksi kemungkinan persebaran Covid-19.

Selain itu, seluruh APD sudah dikirim ke tingkat kecamatan. Mulai thermo gun, hand sanitizer, masker, hingga face shield. Namun, ada satu yang kurang. Yaitu, sarung tangan lateks. Syamsi memastikan minggu ini seluruhnya siap.

Minggu lalu KPU sempat dibuat pusing. Pasalnya, ada ribuan surat suara yang rusak. Perinciannya, 3.661 surat suara rusak dan 3.800 surat suara memang belum layak. Syamsi memastikan tidak ada lagi surat suara yang rusak. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan percetakan. Seluruhnya telah diganti. ”Kesiapan kami menggelar pilwali 99,5 persen,” paparnya.

KPU juga terus melakukan pendataan pemilih. Berapa warga masuk di DPT, tetapi belum mendapatkan e-KTP. Sebagai langkah percepatan, KPU berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).

Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Naafilah Astri Swarist menambahkan, setiap hari dispendukcapil terus melakukan perekaman. Diperkirakan jumlah warga yang belum mendapatkan e-KTP terus berkurang. ”Data pastinya, nanti kami berkoordinasi dengan dispendukcapil,” ucapnya.

STOP KAMPANYE PADA MASA TENANG & GERAKAN TUTUP PINTU

  • Masa tenang berlangsung tiga hari, Minggu hingga Selasa (6−8/12).
  • Kampanye berbentuk apa pun dilarang selama masa tenang. Baik kampanye fisik maupun nonfisik seperti di medsos.
  • KPU berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran.
  • Bawaslu melakukan gerakan tutup pintu selama masa tenang.
  • Libatkan 5.184 pengawas TPS untuk mengawasi kemungkinan adanya money politics.
  • Satu pengawas TPS akan mengawasi satu wilayah TPS.

*Sumber: KPU Surabaya dan Bawaslu Surabaya/tim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here