DPD PJI-Demokrasi Jatim Resmi Dilantik, Langsung Kerja

0
36

Pengurus Langsung Bejerja

Surabaya, www.panjinasional.netSecara resmi Ketua umum DPP PJI-Demokrasi Lantik Ketua DPD PJI-Demokrasi Jatim. Sekaligus pengurus PJI-Demokrasi (Dewan Perwakilan Daerah Perkumpulan Junalistik Indonesia-Demokrasi) Jawa Timur yang mana secara sah sepenuhnya dilantik dan dikukuhkan masa bakti 2020-2024. Acara tersebut digelar pada hari Rabu (2/12/2020) di Gedung Wisma Remaja, Dukuh Kupang, Surabaya.

Dalam sambutannya, Achmad Anugrah menyatakan, bahwa Organisasi Jurnalistik yang baru dikukuhkan ini, sudah mempunyai program-program yang akan dilaksanakan kedepannya.

“Setelah pelantikan pengurus ini, Kita tidak berhenti disini saja, masih banyak program ke depannya yang sudah dipersiapkan,” ujar Achmad Garad panggilan akrabnya.

Nampak sukses, acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD PJI-Demokrasi berjalan lancar tanpa kendala apapun,” ujar Achmad Anugrah yang baru terlantik sebagai Ketua DPD PJI – Demokrasi ini.

Lebih lanjut Achmad menyatakan, kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya ini bertujuan mempersatukan dan menjaga profesionalisme kinerja jurnalis.

“Yang mana programnya nanti bisa mampu menjaga profesionalisme jurnalis yang bekerja dilapangan, dengan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusianya, itu yang paling utama,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPP PJI-Demokrasi, M. Mayusni Talau menjelaskan, ingin menampung Aspirasi para jurnalistik yang bekerja di media yang berkapital skala kecil. “Tujuannya agar bisa menampung suara-suara dari media skala kecil aga dapat perhatian,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Gatot selaku Pimpinan Redaksi Media siber Panjinasional mengungkapkan, bila organisasi DPD PJI-Demokrasi ini bisa melaksanakan sesuai dengan amanahnya sebagai lembaga yang dapat mengayomi para jurnalistik.

“Segala sesuatu yang terjadi pada wartawan yang bekerja dilapangan, banyak mengalami kendala saat peliputan baik itu dengan birokrasi ataupun dengan kepolisian, maka lembaga pers harus mampu membantunya,” Katanya.

Selain itu, masih Gatot, banyak lembaga pers merekrut sebanyak banyaknya anggota wartawan, namun belum ada lembaga pers yang memberikan forum atau kelas pelatihan. Kalau toh ada harus membayar

adminitrasinya dengan mahal. “Kami berharap dalam kegiatan yang melibatkan wartawan, namun biayanya terjangkau sebab pendapatan wartawan tidak menentu,” imbuhnya.

Disisi lain Biro Hukum Lembaga Komunitas Pengawas korupsi (L-KPK) Nata Saeha Saputra SH yang mengatakan, bahwa profesi wartawan sangat rawan dengan permasalahan hukum. Oleh Sebab itu, segala bentuk tulisan harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Karena profesi wartawan itu riskan, jika penulisan beritanya tidak sesuai dengan kode etik bisa bersentuhan dengan hukum, tapi selama ini masih bisa diselesaikan sesuai mekanismenya,”ujarnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here