MUI Jateng Menilai Perampingan Kewenangan Abaikan Jaminan Produk Halal

0
30
Peserta Halaqoh MUI Jateng foto bersama Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo (kiri depan).

SEMARANG. www.panjinasional.net – Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020 dinilai telah mengamputasi dua dari tiga kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur dalam UU 33/2014 tentang JPH. Karena itu, MUI Jawa Tengah mengeluarkan rekomendasi sebagai hasil Halaqoh Ulama MUI Jawa Tengah yang digelar Jumat-Sabtu, 30-31 Oktober 2020, di Hotel Patra Semarang. 

Halaqoh tersebut mengambil tema “Peran dan Kewenangan MUI dalam UU Cipta Kerja,” dan dibuka Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo. Halaqoh tersebut dipimpin langsung Ketum MUI Jateng Dr KH Achmad Daroji, M.SI, diikuti 50 orang terdiri dari unsur MUI kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan protokol kesehatan ketat.

Salah satu kewajiban MUI adalah melindungi dan menjaga umat Islam dari mengonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Disahkannya UU Cipta Kerja yang mereduksi substansi halal sebagai urusan perizinan dan administrasi semata, melahirkan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan melindungi umat Islam dari mengonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Tanggung jawab tersebut tidak boleh berhenti dan dilupakan. 

“Pemerintah hendaknya memahami, hukum halal merupakan domain syariat Islam yang kewenangannya ada di tangan ulama. Untuk itu, turunan UU ini wajib mengacu kepada hal di atas,” tegas KH Achmad Daroji. Ditegaskan, rekomendasi berisi tiga poin tersebut untuk diketahui publik. Selebihnya, akan dikeluarkan rekomendasi yang bersifat teknis substansial terkait jaminan produk halal sebagai bahan masukan kepada pemerintah agar dalam menyusun regulasi di bawah UU Cipta Kerja tidak melenceng dari syariat Islam.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyambut baik halaqoh ini sebagai metode memberi masukan terkait UU Cipta Kerja. Sementara di banyak tempat mengekspresikan lewat demo bahkan ada yang bersemangat akan melengserkan pemerintah.

Sebagai Gubernur, Ganjar berjanji akan memenuhi harapan MUI Jawa Tengah untuk mendorong pemerintah pusat agar memperhatikan rekomendasi tersebut.

“Dalam merespons UU Cipta Kerja memang banyak yang tidak sabar dan tidak menata diri. Pendemo kebanyakan belum membaca utuh pasal demi pasal tapi sudah berteriak kencang bahkan ditunggangi isu hoax,” ucapnya. Gubernur meminta halaqoh agar mengkaji secara jernih UU Cipta Kerja terkait JPH, agar kondusivitas umat terjaga mengingat masyarakat masih banyak yang belum paham.  “Cara komunikasi seperti halaqoh ini penting dalam menciptakan kondusivitas di masyarakat,” tambahnya.

Halaqoh menampilkan sederet narasumber, antara lain, Direktur LPPOM MUI Pusat Dr Lukmanul Hakim, Waketum MUI Jawa Tengah sekaligus Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah, Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah, Dr KH Fadlolan Musyafak Lc MA. Kemudian Komisi Hukum MUI Jawa Tengah, Prof Dr KH Abu Rokhmad MA serta Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah Drs KH Muhyiddin MAg.

Secara esensi dalam UU 33/2014 terdapat tiga kewenangan MUI dalam regulasi JPH, yakni penetapan halal, sertifikasi auditor halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dari tiga kewenangan tersebut yang masih dipertahankan dalam UU Cipta Kerja tinggal kewenangan dalam penetapan halal. Dalam halaqoh berkembang, bila kewenangan MUI sebatas penetapan halal, maka diasumsikan kewenangan tersebut sebatas administratif perizinan bukan substansi untuk menjamin kehalalan produk sesuai syariat Islam.

Maka perampingan kewenangan tersebut dikhawatirkan jaminan produk halal menjadi terabaikan hingga akan memicu ketidakpercayaan umat Islam terhadap sertifikasi halal. (Mim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × two =