Jadi Pemicu Kerusuhan di Berbagai Daerah. Pihak Istana Turun Olah UU Cipta Kerja yang Masih Gonta-ganti Isi: Harusnya Dikomunikasikan Dulu

0
41

Panjinasional.net – Walaupun UU Cipta Kerja memang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Namun nyatanya masih ada perubahan yang terjadi.

Naskah Undang Undang (UU) Cipta Kerja masih mengalami perubahan setelah diserahkan DPR ke Sekretariat Negara.

Naskah UU Cipta Kerja yang sebelumnya disampaikan DPR setebal 812 halaman berubah menjadi 1.187 halaman saat pemerintah menyampaikan kepada sejumlah organisasi masyarakat.

Selain perubahan halaman, ada pula pasal yang hilang.

Pasal yang dihapus adalah ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Istana, ketentuan itu tertuang pada Pasal 40 angka 7.

“Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing,” ujar Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10).

Dini politisi PSI ini bilang, penghapusan yang dilakukan oleh pemerintah tak menghilangkan substansi UU sapu jagat tersebut.

Penghapusan tersebut diklaim bersifat administratif.

Penghapusan tersebut disampaikan merupakan tugas dari Setneg sebelum UU diserahkan kepada Presiden. Cleansing yang dilakukan Setneg, kata Dini, telah dikomunikasikan dengan DPR.

“Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tsb dengan DPR,” terang Dini.

Asal tahu saja sebelumnya UU Cipta Kerja telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada awal Oktober lalu.

Sejak disahkan dalam rapat paripurna, UU tersebut mengalami sejumlah perubahan baik dari halaman mau pun isi.

Sedangkan anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid tahu, HNW mengkritik penghapusan pasal 46 UU Omnibus Law Cipta Kerja setelah disahkan. Pemerintah bnerdalih penghapusan tersebut lantaran adanya kesalahan penulisan atau typo.

Wakil Ketua MPR RI itu mengaku tak habis pikir dengan alasan pemerintah tersebut. Hal itu disampaikan oleh HNW melalui akun Twitter miliknya @hnurwahid

“Kata Istana: ‘penghapusan pasal 46 UU Cipta Kerja oleh Setneg karena typo/salah ketik’. OMG!” kata HNW seperti dikutip suara.com, Senin (26/10/2020).

Menurut HNW, dalih pemerintah menyebut adanya salah ketik sama seperti kejadian pasal 170 UU Cipta Kerja yang dikritik publik.

Pasal 170 itu berbunyi: “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.”.

HNW juga kritik pasal 46 UU Ciptaker dihapus dengan alasan typo (Twitter/hnurwahid)

HNW kritik pasal 46 UU Ciptaker dihapus dengan alasan typo (Twitter/hnurwahid)

Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga ditentang oleh publik.

“Dulu saat awal RUU Ciptaker diajukan, saya dan publik kritik keras pasal 170 RUU Ciptaker yang jelas-jelas bertentangan dengan 2 pasal UUD NKRI 1945,” ungkap HNW.

Namun, setelah pasal tersebut menuai kontroversi, pemerintah berdalih salah mengetik pasal tersebut. “Pemerintah juga ‘ngeles’ dengan dalih ‘salah ketik’. Makin ruwet!” tutur HNW.

Masih Dini melanjutkan bahwa saat ini proses cleansing di Setneg telah selesai. Saat ini sedang dalam proses penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo.(*tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 6 =