Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bangkalan Desak DPR Cabut UU OMNIBUSLAW

0
98
Aksi Mahasiswa PMII lakukan aksi tolak UU Omnibus Low didepan kantor DPRD Bangkalan

Bangkalan, www.panjinasional.netAksi demo menolak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI itu tak mencerminkan pemerintahan yang baik, lantaran dalam proses pembahasannya selalu kucing-kucingan dengan rakyat.

Mahasiswa PMII Bangkalan bergerak lakukan aksi bersama di karenakan rakyat kecewa dengan pemerintah dan DPR yang bersekongkol membuat aturan yang justru merugikan masyarakat luas.

Aksi mahasiswa yang melakukan demo di halaman DPRD Bangkalan disebabkan lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja lebih banyak berpihak dan menguntungkan elite dan pengusaha. Ujar Korlap aksi Kholil herdiansyah dalam orasinya.

Hal ini terlihat dari beberapa aturan yang bisa dikatakan mengebiri beberapa hak fundamental buruh/pekerja, seperti ditiadakannya upah lembur di beberapa sektor dan akan berlakunya upah per jam.

Aksi demo mahasiswa dilakukan Dengan di sahkannya UU omnibuslaw maka DPR dan Pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil khsusunya buruh, sebab terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial yang ada didalam Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Sejumlah pasal-pasal bermasalah tersebut diantaranya Pasal 59 terkait kontrak tanpa batas.

Pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja, Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja,

Pasal 169 UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK), jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Dan Proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Dan mirisnya lagi pembentukan dan pengesahannya dilakukan ditengah pandemi Covid-19,” Maka Pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMI) Kabupaten Bangkalan Menolak adanya undang-undang cipta kerja ini, dan menuntut pada pemerintah :

1). Meminta Presiden untuk tidak menandatangani UU omnibuslaw. 2). PMI Bangkalan menolak UU cipta kerja ini karna tidak pro rakyat (Buruh). 3). Meminta DPRD Bangkalan membuat pernyataan dalam bentuk surat dan video penolakan terhadap UU omnibuslaw. 4). Meminta presiden mengeluarkan PERPPU untuk mencabut UU Omnibus law.

Sudah seharusnya DPR itu melakukan kebijakan yang pro terhadap Rakyat. Jangan membuat rakyat kecil/buruh menderita.(iron/tim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here