Bertahun-Tahun Hak Garap Eks Pemilik Tanah Yang Dibebaskan Tak Dipenuhi, DPD J.P.K.P Sumenep PT. Garam Tidak Hadir Untuk Rakyat

0
134
Agus Junaidi, Ketua DPD J.P.K.P Kabupaten Sumenep.

Sumenep, www.panjinasional.net – Bertahun-tahun para sebagian eks pemilik tanah yang dibebaskan oleh P. N. Garam karena rencana proyek modernisasi yang mengharapkan hak garapnya agar dipenuhi oleh PT. Garam(Persero) sampai sekarang belum mendapat kepastian?

Kendati proyek modernisasi P. N. Garam belakangan ini disebut enggak ada, enggak pernah disentuh. Namun sampai saat ini pula PT. Garam (Persero) masih belum bergeming alias belum mengambil sikap tegas apakah hak garap untuk para sebagian eks pemilik tanah yang telah dibebaskan beberapa tahun silam tersebut akan dipenuhi atau tidak? Karena sampai saat ini publik juga masih menunggu.

Menyikapi sikap PT. Garam (Persero) yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sampai saat belum juga menggambil sikap tegas terkait dengan persoalan hak garap tersebut membuat Ketua DPD J.P.K.P (Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah) Kabupaten Sumenep Agus Junaidi, buka suara.

Agus Junaidi, mengatakan bahwa, dengan belum adanya sikap tegas dari pihak PT. Garam (Persero) terkait dengan persoalan hak garap bagi sebagian eks pemilik tanah yang dibebaskan yang hak garapnya sampai saat ini belum juga dipenuhi, ini menunjukkan jika PT. Garam (Persero) tidak mempunyai kometmen yang jelas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jelas ini menurut hemat kami PT. Garam (Persero) tidak hadir untuk rakyat, dan juga tidak mempunyai kometmen yang jelas untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Agus Junaidi, Juma’t (9/10/2020).

Lebih lanjut Agus Junaidi, mengatakan, kalau memang dari awal PT. Garam (Persero) ini mempunyai kometmen untuk menyelesaikan persolan ini tentunya persoalan ini sudah claer.

“Bayangkan tanah masyarakat ini kan dibebaskan pada tahun 1975 namun sampai sekarang masih ada dari beberapa eks pemilik yang hak garapnya masih belum di penuhi oleh PT. Garam (Persero) ada apa ini?,” tanya Agus.

Lebih jauh dia menerangkan padahal, kalau dilihat dari isi poin histori surat 1975 yang dikeluarkan P. N. Garam jelas disitu disebutkan untuk memenuhi keinginan para pemilik tanah yang terkena proyek modernisasi P. N. Garam yang salah satu poin pentingnya adalah para pemilik tanah yang terkena proyek modernisasi P. N. Garam dan telah dialihkan haknya dengan jalan memberi ganti rugi, tetap diijinkan untuk menggarap tanah mereka selama pekerjaan proyek belum dimulai. 

“Nah, ketika proyek modernisasi yang menurut hemat kami menjadi dasar pembebasan tanah milik para eks ini, dan belakangan mulai santer disebut bahwa yang namanya proyek modernisasi tersebut enggak ada, enggak pernah disentuh. Maka hemat kami tidak ada alasan bagi PT. Garam (Persero) untuk tidak memenuhi apa yang menjadi keiginan dari sebagian para eks pemilik tanah yang hak garapnya belum dipenuhi ini,” tukasnya.

Baca Juga: http://Bertahun-Tahun Tanah Waris Lantar Diduduki Pabrik Besar.

Untuk itu pihaknya berharap kepada para petinggi PT. Garam (Persero) yang baru agar secepatnya mengambil sikap tegas agar persolan hak garap ini cepat mendapatkan kepastian. “Kasihan para sebagian eks ini yang telah berpuluh-puluh tahun menunggu hak garapnya,” tandasnya.

Sampai saat ini media panjinasional.net, belum mendapatkan tanggapan secara detil dari Humas PT. Garam (Persero). Kendati sebelumnya sempat berjanji akan memberikan tanggapan secara tertulis terhadap pemberitaan yang telah ditayangkan dan akan dikirim melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini kembali diturunkan tanggapan secara detil tersebut belum ada.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here