Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Aliansi Mahasiswa Gresik dan Aparat Sempat Diwarnai Bentrok Fisik

0
100
kericuhan terjadi antara massa aksi dan aparat di depan Gedung DPRD Gresik.

Gresik www.panjinasional.net Tolak pengesahan Undang-undang (UU) OmnibusLaw Cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI kemarin malam (05/10/20). Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gresik lakukan aksi di depan kantor DPRD Gresik, Kamis (08/10/20).

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir saat
menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Gresik.

Dalam orasinya ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan antara lain, melakukan uji formil dan uji materil UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), mendesak dan menuntut pemerintah mengeluarkan PERPPU untuk membatalkan

berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja serta menginginkan DPRD Kab. Gresik menyatakan sikap secara lisan dan tertulis menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Khoirul Alim selaku korlap aksi mengatakan, kami menginginkan DPRD Gresik ikut andil menolak dan dapat menyuarakan aspirasi terkait disahkannya RUU Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan buruh, petani dan rakyat kecil.

” Selanjutnya kami akan mendesak DPRD Gresik agar menandatangani pakta integritas terkait penolakan UU Cipta Kerja ini,” terangnya.

Khoirul alim kembali menjelaskan, pada pasal yang tertera di Omnibus Law Cipta Kerja sangat merugikan rakyat kecil. Dan hanya menguntungkan dan melancarkan invetor serta pemodal asing untuk merampas hak-hak masyarakat dan kekayaan alam di Indonesia.

“ Ini sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 45.  Kekayaan alam negeri Indonesia dikuasai oleh Investor asing, petani dirampas lahannya, dan buruh digaji murah,” tegasnya.

Sementara itu Abdul Qodir Ketua DPRD Gresik saat menemui massa aksi menyatakan, pada prinsipnya kami di DPRD sependapat dengan apa yang menjadi tuntutan pendemo. UU tersebut perlu ditinjau ulang dan dilakukan yudisial review di MK.

” Dalam UU Cipta Kerja itu ada 15 Bab dan 174 Pasal, yang tidak semuanya harus ditinjau ulang. Akan tetapi ada pasal-pasal yang kaitannya dengan lingkungan hidup dan hak-hak buruh memang harus ditinjau ulang. Selanjutnya Aspirasi dan tuntutan mereka akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat,” jelas Qodir yang juga Politisi dari PKB ini.

Dalam aksi tersebut juga sempat terjadi bentrok antara Mahasiswa dan pihak Kepolisian. Hal itu disebabkan karena massa yang terlalu lama tidak ditemui oleh perwakilan DPRD. Akhirnya massa aksi membakar ban bekas, lalu aparat kepolisian yang siaga kemudian memadamkan ban yang dibakar massa dan disitulah kericuhan mulai terjadi.

Akan tetapi ketegangan antara Mahasiswa dan Aparat tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit. Dan akhirnya kericuhan dapat di tenangkan. (Yit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here