2 Kontrak Politik Beredar, “NIAT” Dilaporkan Bawaslu Gresik

0
126
Hariadi melaporkan Paslon Niat ke Bawaslu
Hariadi melaporkan Paslon Niat ke Bawaslu

GRESIK, www.panjinasional.net  – Gara – gara kontrak politik beredar di Media sosial (medsos) Pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah tiba-tiba dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Hariyadi ke Bawaslu Kabupaten Gresik, Kamis (8/10/2020).

“Jadi ada dua laporan yang saya layangkan ke Bawaslu Gresik hari ini. Terkait dugaan pelanggaran kampanye pasangan nomor urut dua Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah karena membuat kontrak politik,” kata Hariyadi, Kamis (8/10/2020).

Kontrak politik yang dilaporkan, antara lain bukti penandatanganan Mou Barisan Guru Gresik (Barugres) dengan Paslon Niat yang berlangsung di Posko Pemenangan Niat pada 6 Oktober 2020.

“Dalam kontrak politik itu berisi janji-janji dari paslon nomor 2 dengan perwakilan guru-guru. Apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Gresik akan memberikan insentif bagi guru di semua tingkatan. Dan janji-janji lainnya dalam bukti terlampir,” ungkapnya.

Sedangkan laporan kedua yang juga terkait kontrak politik, yakni antara pengrajin kopyah dengan paslon Niat yang berlangsung di Bale Serbaguna Kemuteran pada 27 September 2020. Dengan menjanjikan memberikan modal kepada pengrajin bilamana nantinya terpilih.

“Termasuk juga membantu pemuda di sana dalam mencarikan pekerjaan, membantu fasilitas olahraga dan merelokasi pelabuhan batubara dan lain lain,” pungkasnya.

Sesuai dengan Peraturan KPU RI no.4 2017 tentang kampanye, Pasal 71 ayat 1 berbunyi ‘Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih’.

Kemudian berdasarkan Pasal 78 ayat 1 berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 maka bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai paslon. Dan bisa juga dikenai pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut maka saya minta kepada Bawaslu Gresik untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here