OTONOMI KHUSUS DI PAPUA TETAP BERLAKU

0
76

Panjinasional – Melihat kondisi di Papua yang bersifat paradoks, salah satunya dapat dilihat dari segi ekonomi dan budaya antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pedalaman. Selain itu, dalam merepresentasi orang Papua sifatnya juga dikatakan rumit dimana tidak hanya berbatas pada Suku Adhi. 

Didalam level kampung terdapat marga yang berbeda beda. Persoalan di Papua tidak hanya berpusat mengenai gerakan separatis. Pembangunan harus berpusat pada keinginan masyarakat Papua sendiri bukan berbasis pemerintah pusat. Kekecewaan masyarakat kampung terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tidak dirasakan oleh masyarakta. Sehingga pembangunan harus berbasis pada pembangunan menurut perspektif elit dan perspektif masyarakat. 

Tambang emas di Papua terdapat didaerah pedalaman. Tujuan pembangunan di Papua adalah membangun manusia nya atau masyarakat Papua. Pemerintah dalam membangun Papua harus didasarkan akan dua hal, yaitu pembangunan tanpa kekerasan dan berbasis kebutuhan masyarakat Papua sendiri. 

Pendekatan pembangunan yang dapat pemerintah pusat dan daerah lakukan dapat dilakukan dengan berbasis kebutuhan lokal di Papua. Oleh karena itu, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), menyelenggarakan Diskusi Webinar Series ke 15 dengan tema Otonomi Khusus Papua Tetap Berlaku. Dalam diskusi kali ini, PSKP menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu; Adriana Elisabeth sebagai Peneliti Senior LIPI. Kemudian, I Nyoman Sudira sebagai Pengamat Papua UNPAR Bandung, dan Bayu Widiyanto dari Staf Ahli Anggota Dewan Komisi V DPR RI. Diskusi ini juga dihadiri oleh Efriza sebagai pemantik diskusi.

Memulai diskusi, Efriza menyampaikan mengenai apa itu Otonomi Khusus Papua dimana tertera pada Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Thn 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Menurut Efriza, OTSUS di Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi di Papua. OTSUS di Papua akan berakhir di tahun 2022 dan direncanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk diperpanjang 20 tahun kedepan. “Terkait pemanfaatan dana OTSUS terbagi untuk 30% sektor pendidikan, 15% sektor kesehatan dan gizi”, ucap Efriza. 

Dengan adanya OTSUS, Papua memiliki keistimewaan sendiri terkait alokasi dana dari pemerintah pusat dimana dana untuk pembangunan daerahnya lebih besar dan lebih dimudahkan dari segi akses kebijakan. Akan tetapi, dengan adanya konflik konflik di Papua yang diselesaikan dengan militerisasi menyebabkan Papua menjadi sorotan di dunia internasional. “Baru baru ini sebuah negara di Pasifik Selatan, Vanuatu, menggugat pemerintah Indonesia akan tindakannya yang dianggap melanggar HAM di Papua, dimana terjadinya kontak senjata antara militer Indonesia dengan masyarakat sipil di Papua yang merenggut korban jiwa masyarakat sipil”, ujar Efriza. 

Otonomi Khusus Papua dianggap kurang memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat Papua sendiri karena selama hampir 20 tahun OTSUS berjalan, masyarakat Papua merasa tidak terpuaskan justru menimbulkan protes dan kritik terhadap pemerintah daerah dalam mengolah dana OTSUS. “secara fisik di Papua terlihat jelas dampak nyata dari OTSUS tetapi hal ini justru bertolak belakang secara psikologis masyarakat Papua sendiri yang berasumsi OTSUS tidak memberikan manfaat dan kepuasaan bagi mereka”, ucap Efriza.

Dalam diskusi kali ini, narasumber Adriana Elisabeth sebagai Peneliti Senior LIPI mengatakan bahwa Konflik bersenjata di Papua berpusat mengenai perebutan Sumber Daya Alam di Papua. Menurut Adriana OTSUS di Papua berjalan tidak maksimal. Beliau menambahkan bahwa salah satu hal mengapa Papua diberikan OTSUS guna meredam konflik yang terjadi disana. “Papua diberikan otonomi khusus tetapi tidak kemerdekaan”, ucap Adriana. 

Papua diberikan dana khusus hingga  akhir 2022 dan direncanakan oleh Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian, akan dilakukan perpanjangan hingga 20 tahun kedepan. “Pembangunan infrastruktur di Papua memberikan perubahan positif misalnya mengenai jarak tempuh satu kota ke kota lain di Papua sedangkan dampak negatifnya yaitu mempermudah transaksi jual beli narkotika dan miras”, ujar Adriana. 

Pada dasarnya, OTSUS ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Selain itu, konflik di Papua tercatat terjadi di Hyuga pada tahun 2018, dan baru baru ini di tahun 2020 di Tembaga Pura. Beliau juga memaparkan berbagai dampak terhadap masyarakat akibat adanya konflik bersenjata di Papua. “Seketika ada konflik bersenjata, ada masyarakat yang terpaksa meninggalkan kampung halaman dan menyebabkan timbulnya masalah terhadap pengungsian dan akses kesehatan”, ucap Adriana. 

Menurut Adriana, evaluasi OTSUS harus juga mengenai aspek ideologis dan psikologi masyarakat Papua. “Harus ada keadilan dan kesetaraan yang dirasakan oleh masyarakat Papua mengenai OTSUS”, ujar Adriana.

Dipaparkan pula oleh I Nyoman Sudira sebagai Pengamat Papua UNPAR Bandung, bahwa ada dimensi regional didalam persoalan negara yang menyangkut isu isu HAM. Konflik papua yang berlarut larut akan menyebabkan adanya intervensi militer. Menurut beliau poin utamanya adalah bagaimana melihat OTSUS pada perspektif resolusi konflik?. “Otonomi khusus membuat situasi dan kondisi di Papua menjadi lebih baik. 

Akan tetapi, semakin intens nya pengiriman pasukan ke Papua mengartikan bahwa konflik di Papua bersifat konflik negatif (sudah memakan korban) sehingga harus diwujudkan resolusi konflik”, ujar I Nyoman. Selain itu, I Nyoman juga mempertanyakaan bagaimana menempatkan OTSUS dalam resolusi konflik?. “Sumber konflik di Papua, ada yang bersifat umum dan pemicu”, ucap I Nyoman. Menurut beliau, secara umum ada empat persoalan yang dapat menjadi masalah di Papua, salah satunya ekonomi dimana melalui OTSUS diharapkan membangun kesejahteraan ekonomi yang lambat laun merambat ke politik, struktural, sosial budaya. “OTSUS di Papua sudah hampir berjalan selama 20 tahun”, ujar I Nyoman. 

Sedangkan sebagai Sumber pemicu, OTSUS bergantung pada pemimpin, tetangga, dan sosial media. “Supaya OTSUS bisa menjadi perwujudan perdamaian di Papua, harus ada good will dan konsistensi dari semua pihak yang  terlibat”, ucap I Nyoman. Kemudian, timbul pertanyaan mengenai bagaimana menerapkan OTSUS pada resolusi konflik? Bagaimana menerangkan bahwa OTSUS bisa berkonstribusi dengan penyelesain konflik di Papua?. “adalah dengan cara mengakselerasi semua kesempatan, potensi, dan peluang yang ada di Papua”, ujar I Nyoman. Menurut beliau, uang memiliki potensi untuk menghalang kasus kasus dalam pelepasan wilayah. “ evaluasi khusus tentang sektor, pemanfaatan, clean goverment. Harus ada revolusi tinaka, harus ada kekuatan baru, inovasi baru yang bisa diterapkan di Papua untuk menutupi kesalahan kesalahan penerapan OTSUS sebelumnya. Harus ada dialog dan dikonsultasikan dengan keseluruhan rakyat di Papua”, ucap I Nyoman.

Bayu Widiyanto dari Staf Ahli Anggota Dewan Komisi V DPR RI, mengatakan bahwa situasi, tantangan, dan perspektif mengenai Otonomi Khusus di Papua. “Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang undangan”, ujar Bayu. Menurut Bayu, Otonomi Khusus di Papua merupakan hak dan akses yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dimana Papua lebih didahulukan dibandingkan daerah daerah lain. “OTSUS dan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah Papua dengan mendapat 70% royalti SDA ke pemerintah daerah, 80% dari hasil hutan dan perikanan, dan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat, dana alokasi umum sebanyak 2%, dan dana tambahan lain lainnya”, ucap Bayu. 

Peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan kualitas gizi, peningkatan kesejahteraan dari segi kepuasan dan kebahagiaan dari keberadaan OTSUS, pembangunan infrastruktur yang lebih aksessibel. “Inti dari OTSUS bila dibedah secara umum adalah menciptakan desentralisasi pemerintahan , menyetarakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memberikan porsi yang sama tanpa menyebut kemerdekaan, mewujudkan hak hak dasar kehidupan masyarakat di Papua”, ujar Bayu. 

Menurut Bayu, OTSUS juga memberikan guidance untuk sistem pemerintahan di Papua, penghargaan etika dan moral yang sama antara pusat dan daerah, penghormatan terhadap HAM, penegakan supremasi hukum, pluralisme dan persamaan kedudukan. Selain itu, Bayu juga menyinggung mengapa OTSUS di Papua tidak berjalan dengan rapi. “ dalam penyelesaian konflik di Papua, Pemerintah menggunakan pendekatan makro dalam menyelesaikan konflik yang bersifat mikro, juga struktur resolusi konflik sudah baik akan tetapi kemampuan untuk membaca psikologi psikologi masyarakat Papua perlu dikaji, kemudian koordinasi tidak pernah baik antara legislatif dan eksekutif, serta etnosentris yang masih kuat dipemerintahan maupun masyarakat”, ucap Bayu.

Kesimpulan dari diskusi diantaranya mengenai pendekatan yang berfokus kepada masyarakat Papua sendiri. Bagaimana masyarakat Papua memandang OTSUS, apakah sudah berjalan dengan sebaik mungkin dan dirasakan oleh masyarakat Papua. Pemerintah perlu mengkaji upaya perpanjangan OTSUS ini juga harus mengikutsertakan perspektif dari masyarakat Papua. Apakah kebutuhan masyarakat Papua sejatinya, tidak hanya semata mata menggunakan perpektif yang melihat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan hal baik bagi Papua melainkan apa yang dibutuhkan bagi masyarakat Papua menurut masyarakat Papua sendiri. 

Sehingga dalam upaya rencana untuk memperpanjang OTSUS di Papua, kedepannya perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam lagi dan tidak mengabaikan hal hal kecil bagi masyarakat Papua. Serta meupayakan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua.                                                           

@Efriza, S.IP, M.Si (Direktur EksekutifPSKP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here