Sumenep Punya PT. Garam, Tapi Petani Garam Tetap Sengsara

0
224
Penulis adalah Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Prodi PBSI), beralamat Matanair, Rubaru, Sumenep. Aktif di PMII sekaligus Pimpinan Umum LPM Retorika STKIP PGRI Sumenep periode 2020-2021

Oleh : Moh. Busri

PANJINASIONAL.NET – Pernahkah kalian rasakan masakan tanpa dibubuhi garam?, Bagaimanakah rasanya?, Iya saya yakin para pembaca sekalian akan menjawab bahwa rasanya hambar. Dan pernahkah kalian menemukan masakan dari makanan pokok yang tidak memakai garam?, Saya juga yakin kalian tidak akan menemukannya, karena memang semua makanan pokok diolah dengan membubuhi garam sebagai penyedap rasa. Dari hal tersebut telah membuktikan bahwa garam merupakan barang penting dalam kebutuhan manusia.

Namun perlu diketahui bersama bahwa Indonesia sudah tidak lagi membutuhkan garam, hal itu dapat dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tahun 2020, yang baru saja ditandatangani pada bulan April yang lalu. Perpres tersebut membahas tentang komponen barang penting dan di dalamnya tidak tercantum garam sebagai barang penting. Oh iya, mungkin bapak pemimpin yang terhormat lupa untuk mencantumkan garam sebagai komponen barang penting.

Tapi jika memang benar hal itu tak tercantum karena lupa, bukankah Perpres No. 59 tahun 2020 merupakan perubahan dari Perpres No. 71 tahun 2015 yang memang pada saat itu garam juga tidak tercantum sebagai komponen barang penting, kesalahan yang sama terjadi dua kali, sungguh tak masuk akal. Padahal pada 2019 lalu, Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengusulkan untuk memasukkan garam kedalam daftar kebutuhan pokok dan barang penting (Kontan.co.id 12/07/2019).

Lalu alasan apa lagi yang cukup rasional untuk dijadikan dasar dari tidak masuknya garam sebagai komponen kebutuhan pokok dan barang penting.

Mungkin bagi para petani, tidak akan tahu menahu akan pentingnya Perpres tersebut, sebab dirinya tidak punya kesempatan untuk membaca dan berdiskusi terkait kebijakan dari para pemimpinnya, yang mereka pahami hanya kapan matahari akan terbit untuk memulai kerjanya, kapan matahari akan menggoreng jidat dan punggungnya sebagai bagian dari cobaannya untuk dapat bertahan hidup, dan kapan matahari akan terbenam sebagai pertanda waktu istirahat sejenak.

Namun bagi saya sebagai mahasiswa merasa sangat sakit hati, sebab hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah buta terhadap usaha para petani yang pada nyatanya dialah (petani) yang menjadi sumber dari kemakmuran seluruh bangsa.

Musim kemarau menjadi masa emas yang dinanti-nanti oleh para petani garam, layaknya pujangga yang menantikan seorang kekasih segera tiba di pangkuannya. Namun ternyata tidak untuk saat ini, kemarau telah menjadi masa gersang yang setara dengan teriknya matahari. 

Terasa pahit, bahkan lebih pekat dari kopi tanpa gula, sebab hari ini harga garam bergelantungan tidak jelas arahnya. Tidak lain hal itu disebabkan oleh tidak tercantumnya garam sebagai komponen barang penting, sehingga harga dasarnya tidak dapat ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu tidak heran jika saat ini 1 Kg garam lebih murah dari sebungkus permen Lollipop. 

Menurut data yang dikutip dari Pena Madura, (27/08/2020) menyebutkan bahwa harga garam untuk KW1 Rp. 300.000/ton, dan KW2 Rp. 200.000/ton, lalu jika dikerucutkan berarti harga garam saat ini adalah Rp. 300/Kg untuk KW1, dan 200/Kg untuk KW2. Bayangkan betapa menderitanya para petani menghadapi realita tersebut sementara terik matahari yang menggoreng pundaknya harus terus menerus dihadapi.

Tidak cukup mencekik para petani secara perlahan dengan tidak mengakui garam sebagai komponen kebutuhan pokok, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang garam yaitu PT. Garam juga ikut bermain-main. Hasil produksi garam milik para petani dari tahun ke tahun tidak dapat terserap sepenuhnya, lalu usaha seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Badan Usaha Milik Negara ini sementara hasil produksi petaninya tidak mampu terfasilitasi. Untuk kabupaten Sumenep, pada 2018 sampai 2019 lalu, tersisa 100.000 ton garam yang tidak terserap, dan untuk tahun ini ada 1000 ton garam yang belum terserap, data ini diunggah dari Pena Madura, (27/8/2020).

Jadi dari data tersebut dapat saya katakan bahwa PT. Garam yang ada di Sumenep telah gagal total untuk menyelesaikan permasalahan didapatnya sendiri. Bagaimana mungkin masyarakat Sumenep bisa kelaparan di dapurnya sendiri. Pusat PT. Garam telah berdiri megah di kota Sumenep akan tetapi petani garam di kota tersebut masih saja kelabakan untuk mencari cara agar garam hasil produksinya dapat terserap.

Teringat pada kabar yang diterbitkan Koran Madura pada 10 April 2019 tahun lalu bahwa PT. Garam akan bangun Museum Garam, salah satunya yang akan dipajang dalam museum tersebut adalah buku tentang sejarah garam. Entah apa manfaatnya dari inisiatif membangun museum garam itu sementara disisi yang lain garam hasil produksi petani masih saja tak terserap, yang katanya alasan dari tidak terserapnya garam milik pertani tersebut yaitu karena kurangnya tempat penampungan, hal itu diutarakan oleh Moh. Hatib selaku kepala bagian pembelian garam PT. Garam, yang dikutip dari Koran Madura (24/7/2019).

Informasi lain juga ditemukan, bahwa PT. Garam malah menjual garam hasil produksinya pada perusahaan-perusahaan tempat para petani menjual garam mereka. Hal ini dinilai mengganggu oleh para petani, selain PT. Garam tidak menyerap hasil produksi para petani, disisi lain masih menjadi lawan saing, yang PT. Garam sendiri menjual garam hasil produksinya dengan harga murah sehingga hal itu dijadikan harga patokan oleh perusahaan-perusahaan setempat.

Entahlah ketidak rasionalan apalagi dari permainan ini yang harus dibongkar, sementara pada nyatanya hari ini yang berkuasa hanya pemilik modal, dan jika sudah demikian lalu apa bedanya dengan kekuasaan feodalis. Baiklah saat ini garam hasil produksi dari para petani tidak terserap karena mungkin kuota kebutuhan nasional telah terpenuhi, namun jika dipertanyakan secara mendalam, lalu mengapa pemerintah masih melakukan impor garam secara besar-besaran.

Persoalan-persoalan yang telah terkupas dari atas harusnya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah di Indonesia secara umum agar hal ini cepat teratasi, bahkan disadari atau tidak sebenarnya hal ini menjadi bukti kuat bahwa Indonesia benar-benar negara yang kaya raya, hanya saja kekayaan itu sulit mendapatkan pengelolaan yang baik, lantaran SDM yang ada tidak terfasilitasi secara maksimal. 

Selanjutnya, PT. Garam sebagai Badan Usaha Milik Negara harus segera membangun pabrik pengelolaan garam, agar garam yang ada di Sumenep pada khususnya dapat terserap dan mampu terolah dengan baik dan cepat.

Terakhir, pemerintah juga harus mencantumkan garam sebagai komponen barang pokok dan penting supaya harga garam tidak selalu terjadi inflasi. Kira-kira hal ini yang harusnya segera dilakukan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi agar kelucuan ini tidak semakin lama dipertontonkan. Salam waras, dan segera tuntaskan!!!!.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here