Direksi PT INDOSAT Diduga Melakukan Tindak Pidana UNION BUSTING. Dilaporkan DPC SPI Jatim

0
197

Panjinasional. Surabaya – Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja (SP) Indosat Surabaya didampingi Law Office PRIORITY melaporkan PT. Indosat ke Polda Jatim, Senin, 31 Agustus 2020.

Perusahaan yang dikenal dengan Selluler Tele diduga telah melakukan tindak pidana pemberangusan Serikat Pekerja atau yang dikenal dengan istilah Union Busting (pemberangusan Serikat Pekerja).

Hal ini berawal saat DPC SP Indosat Jawa Timur mendengar rumor-rumor isyu akan terjadinya PHK di sekitar bulan Januari awal tahun 2019 lalu.

Atas rumor yang berkembang tersebut, DPC SP Indosat Jatim berkoordinasi dengan DPP SP Indosat di Jakarta mempertanyakan Isyu yang berkembang. Sejak saat itu DPC SP Indosat Jatim aktif menyuarakan perlindungan kepentingan anggota serikat terutama dalam hal ini Mustafa Kamal selaku Sekretaris DPC SP Indosat Jawa Timur. Bahkan Mustafa Kamal menjadi motor mengorganisir dan memobilisir aktivitas perlindungan anggota atas isu PHK. 

Secara lisan pengurus DPC mempertanyakan isyu yang berkembang terkait PHK tersebut dan puncaknya pada awal Februari 2020 DPC SP Indosat berinisiatif mengundang Head Of Region Bali Nusra (Bali Nusa Tenggara) mewakili manajemen membuka komunikasi terkait isu PHK karena dalam PKB ditentukan terkait PHK harus dikomunikasikan kepada Serikat Pekerja, namun pengurus Serikat Pekerja tidak mendapatkan jawaban memuaskan bahkan pertemuan tersebut sempat memanas.

Setelah aktif menyuarakan protes dan keberatan atas ketidak jelasan pada tanggal 14 Februari 2020, Mustafa Kamal dan 9 pengurus DPC lainnya di PHK oleh perusahaan dengan dalih reorganisasi dan efisiensi dalam sebuah acara yang dikemas sedemikian rupa, Akhirnya proses PHK terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 yang berlangsung di Hotel Santika Premier siang sampai malam.

Caranya seluruh pegawai yang diundang hari itu, pada acara tersebut dipanggil satu persatu masuk kedalam kamar yang telah diberitahukan sebelumnya oleh manajemen. 

Menurut informasi yang kami dapatkan dari klien kami Mustafa Kamal pegawai diberikan masing masing amplop yang berisikan informasi apakah tetap dipertahankan atau di PHK. 

Klien kami selaku pegawai dan sekaligus pengurus serikat pekerja dan pegawai lain merasa di intimidasi karena harus memberikan jawaban saat itu juga. Padahal menurut ketentuan dalam PKB persoalan PHK harus dikomunikasikan kepada Serikat Pekerja.

Ahmar Ihsan Rangkuti, Nurul Fariati, Azhar Suryansyah Machfuddin, Kuasa Hukum dari Kantor Law Office PRIORITY yang mendampingi pelapor Mustafa Kamal ke SPKT Polda Jatim menilai, peristiwa yang di alami pelapor yang ujungnya berupa PHK yang dilakukan PT. Indosat bertentangan dengan hukum. 

Ahmar Ihsan Rangkuti, sebagai Ketua Tim Lawyer dari Priority Law Office mengatakan, “Lebih jauh kami menilai, PHK terhadap Mustafa Kamal dan 9 (sembilan) orang pengurus Serikat Pekerja Indosat DPC Jawa Timur  lainnya, yang jumlahnya lebih dari 50 persen dari pengurus serikat pekerja Indosat DPC Jawa Timur adalah suatu bentuk-bentuk intimidasi, membujuk rayu pegawai agar menerima PHK serta seolah-olah mengkampanyekan anggota agar tidak mengikuti seruan penolakan PHK yang melawan ujarnya.

Hal tersebut merupakan pelemahan organisasi serikat yang dilakukan perusahaan dan kami anggap sebagai bagian dari upaya pemberangusan serikat pekerja yang memiliki konsekuensi  hukum. Tambah Ahmar.

Dalam Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, tindakan pemberangusan serikat merupakan salah satu tindak pidana khusus perburuhan, maka penyelesaiannya haruslah melalui mekanisme pelaporan di kepolisian.

Law Office PRIORITY yang Mendampingi Pelapor Mustafa Kamal selaku Sekretaris DPC SP Indosat Jatim mendesak aparat kepolisian pada desk tenaga kerja Reskrimsus Polda Jatim untuk menindaklanjuti laporan kami dan mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam bentuk union busting oleh PT. Indosat ini.

“Pada kesempatan ini kami melaporkan Direktur HRD PT. Indosat dengan inisial nama IS, Direktur Utama dengan inisial nama AAA, Head If Region Bali Nusra dengan inisial nama SP yang kami duga melakukan tindak pidana ini”. Tambahnya.

Info lebih lanjut terkait laporan dugaan union busting atas serikat pekerja dilakukan Sekretaris DPC jatim Mustafa Kamal dengan no.tanda terima 010 tanggal 31 Agustus 2020  perihal laporan atas dugaan tindak pidana. Terkait penerima laporan pengaduan ini bisa ditanyakan ke Reskrimsus Polda Jatim ( red ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here