565 PENAMBANG MEMILIKI IUP. PARA PENGUSAHA PERTAMBANGAN JATIM SUDAH BISA BEROPERASI DAN BERPRODUKSI

0
100
Ketua MOI Jatim, Agung Santoso di Kantor ESDM Jatim.

Surabaya, www.panjinasional.net Berkat terobosan positif Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim Setiajit, sehingga terealisasi sekitar 565 penambang yang sudah melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat  ini beroperasi dan produksi di Jawa Timur.

Dijelaskan Setiajit Kepala Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jawa Timur yang disampaikan melalui Kepala Bidang Pertambangan, Kukuh Sujatmiko untuk menjawab pertanyaan awak media tentang jumlah izin yang telah di rekomendasi ESDM kemarin (10/8) di ruang kerjanya.

Setiajit, S.H., M.M., Kepala Dinas ESDM Jatim

Setiajit yang sebentar lagi melakukan Cuti karena melangkah maju sebagai Calon Bupati Tuban yang mendapat rekomendasi dari Partai PDI-P itu menjelaskan apa yang dipertanyakan media diwakilkan kepada Kabid Pertambangan, Kukuh Sujatmiko.

Terbitnya IUP Sebanyak 565 tersebut, lanjut Kabid Pertambangan tersebut sudah beroperasi dan sudah produksi, ada yang bergerak menambang  mineral logam, potensi mineral logam dan bebatuan.

Kukuh Sujatmiko, Kabid Pertambangan Dinas ESDM.

“IUP tersebut ada pada tingkat Kabupaten di seluruh di Jawa Timur, karena tempat bahan tambangnya ada di Kabupaten bukan di Kota,”ujar Kukuh Sujatmiko.

Masih Kukuh Sujatmiko, semua perizinan untuk operasi produksi di Jawa Timur melalui Provinsi, ESDM yang memberi rekomendasi, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

“Setelah semua persyaratan terpenuhi kami memberi rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,:’ ujarnya.

Ditanya tentang pajak dari hasil tambang, Kukuh Sujatmiko mengungkapkan bahwa semua pajak hasil tambang masuk ke Pemerntah Kabupaten, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

*ADA PENAMBANG LIAR,??

Agung Santoso, Ketua Forum Komunikasi Pimred se Jawa Timur yang baru roadshow di area tapal kuda dan pantura dengan menerima mandat dukungan dan masukan dari para pemimpin umum, pemimpin redaksi, kepala biro juga wartawan SE Jatim, menanyakan, sehubungan dengan keberadaan penambang liar, Kukuh Sujatmiko menjelaskan bahwa pihak ESDM hanya memberikan rekomendasi untuk muncul IUP, sedang munculnya penambang liar yang berhak untuk melakukan pengusutan penyidikan dan penindakan  adalah aparat kepolisian, apakah dari Polres atau Polda. 

Dari informasi yang berkembang, Bukankah sekarang terkait ijin pertambangan, Propinsi sudah bukan wewenang ESDM untuk menerbitkannya,  dan harus melalui Kementrian Minerba di pusat. Karena Ada nya perubahan UU Nomer 4-2009, tentang Minerba yang baru Nomer 3 yang ditetapkan 10 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan sudah di sahkan DPR-RI, namun PP pada UU tersebut belum keluar maka sementara Masih menggunakan aturan yang lama.***tim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here