Transparansi Pengelolaan Dana BOS di Sumenep Dipertanyakan?

0
313
Bagus Junaidi Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Jawa Timur

Sumenep, www.panjinasional.net Transparansi Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, tingkat SD dan SMP mulai dipertanyakan?

Drs. Ec. Carto., MM,
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep

Pasalnya, dimasa pandemi Covid- 19 seperti saat ini yang mana mayoritas Sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep, masih menerapkan sistem pembelajaran during atau online bagi Siswa/Siswinya.

Jadi tidak heran kalau misalnya kalangan aktivis yang ada di Kabupaten Sumenep mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana bantuan operasi sekolah (BOS). Salah satunya datang dari Aktivis LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Jawa Timur.

“Kami LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Jatim mempertanyakan untuk pengelolan Dana BOS SD/SMP dimana pada saat Pandemi siswa/siswi diliburkan,” kata Aktivis LAKI Jatim Bagus Junaidi, Jumat (07/08) melalui pesan elektroniknya yang dikirim ke awak media panjinasional.net.

Dimana sambung Junaidi, kegiatan belajar mengajar, ektra, ujian semesteran dan ujian UN  sementara tidak aktif. 

“Pengeloaan Dana Bos untuk kegiatan-kegiatan diatas secara kasat mata dimungkinkan tidak terserap. Sedangkan proses belajar mengajar dilakukan secara online yang jelas pengeluaran guru dan siswa akan bertambah.(pulsa/paket internet/wife),” tukasnya.

Transparansi kata Junaidi, seharusnya dilakukan oleh seluruh sekolah dalam pengelolaan dana Bos nya, biar masyarakat tau karena pada saat sekarang kita seakan-seakan kontrol kita teralihkan dan disibukkan dengan penanggulangan wabah Covid19.

“Tranparansi harus dipajang seperti apa yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan DD/ADD nya yang dapat diketahui oleh masyarakat secara mudah,” sambung dia 

“Dalam masa pandemi ini kita semua disibukkan untuk mengatasi pandemi tapi kita harus pro aktif dalam pengawasan Dana Pendidikan yaitu BOS selama masa pandemi biar tidak ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran dana BOS tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala dinas (Kadis) Pendidikan Sumenep, mengatakan bahwa kalau dana BOS itu sesuai dengan ketentuan dan lain-lainnya, memang merdeka belajar, merdeka belanja di Sekolah itu.

“Karena semua ada juknis, ada aturannya. Dinas Pendidikan itu bukan berarti membiarkan karena yang menyetujui Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) itu di sini (Diknas.red),” kata Drs. Ec. Carto., MM, Kamis (07/08) saat ditemui diruang kerjanya.

Sementara kata Carto patokan pertanggung jawabannya nanti yang kita lihat dari RAKS itu, yang dilaporkan ke sana.

Terkait transparansi pengelolaan dana BOS itu seperti apa? Menurut Carto iya kalau itu kan sudah bukan rahasia umum, buka saja programnya, laporannya itu.

“Saya kira di program laporan itu di Kementerian Pendidikan. Saya kira pertanggungjawaban untuk apa itu bisa, bisa buka kan di RAKS itu udah ada,” sambung dia

“Jadi transparansinya RAKS itu, disamping ditanda tangani saya, saya kira komite juga tanda tangan, Kepala Sekolah, dan Komite menggunakan rencana anggaran kegiatan sekolah itu mengetahui semua, gito lho,” tukasnya.

Lebih lanjut mantan Kadis Parbudpora Sumenep ini menjelaskan, kalau dari Juknis awal memang tertulisnya bisa untuk membiayai paket kegiatan, iya paket internet dll. “Tapi tidak spesifik diberikan kepada mereka. Kan secara umumnya begitu kan, umum gitu,” jelasnya.

Cuman kemaren kata Carto yang dihimbau itu ucapan dari Pak Menteri, agar benar-benar murid-murid yang kurang mampu untuk dibantu gitu nah. Kita kembalikan ke Sekolah lagi, kalau memang di RAKS nya sudah terinci, untuk sekolah berapa, pembiayaan jarak jauh dengan during itu, untuk murid sudah di anggarkan atau belum, gitu lho. Kalau di RAKS belum ini gimana solusinya, karena kalau dari ketentuan umumnya tidak spesifik. 

“Artinya untuk pembelajaran itu yang ada pandangan kita hanya untuk sekolahnya kesana, gurunya cara ngajarnya, gito lho,” sambung dia

“Biaya cara ngajarnya biaya beli paket internetnya untuk cara ngajarnya, diaturan itu tidak spesifik, muridnya kasih, enggak ada disitu,” pungkasnya.

Ya kita pantau juga khususnya tentang bagaimana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bos dari masing-masing Sekolah kayak apa, tambahnya@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here