Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terus Melakukan Evaluasi Penguasaan Arsip

0
199
H. Ahmad Masuni, SE. MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Sumenep

Sumenep, www.panjinasional.net Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Sumenep, terus melakukan upaya evaluasi penguasaan arsip Internal di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Sumenep H. Ahmad Masuni, SE. MM, menyampaikan bahwa, penyimpanan arsip itu harus mengacu pada aturan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Selain itu menurutnya Bupati Sumenep juga sudah menetapkan Peraturan Bupati (Perbub) Sumenep Nomor Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

“Kemarin sudah evaluasi penguasaan arsip di OPD-OPD yang perlu dibenahi mengacu pada UU nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Supaya tata kelola arsip di OPD-OPD itu dapat dipertanggung jawabkan secara regulasi,” terang H. Masuni. Jumat (07/08) di Kantornya.

Lebih lanjut mantan Kadis BPMD Sumenep, bahwa ini menegaskan bahwa di OPD itu tidak boleh menyimpan arsip dengan sembarangan itu ada aturan dan ada mikanismenya.

“Jadi arsip ini merupakan bukti rekaman kerja yang harus di pertanggung jawabkan secara ke absahannya, dan juga sebagai bukti otentik ketika ada masalah hukum nanti,” tegasnya lagi.

Maka sambung Masuni, kami sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Kearsipan dengan teman-teman tentu akan selalu memantau tentang tata kelola arsip di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Perbub Bupati tentang Kearsipan.

“Di Perbub itu kan sudah ada Jadwal Retensiasi Arsip (JRA), arsip yang berlaku lima tahun keatas, sepuluh tahun keatas sudah ada klasifikasinya,” tegasnya.

Jadi tegas dia arsip-arsip yang sudah sesuai dengan Jadwal Retensiasinya (JRA) itu dimusnahkan.

“Tapi dalam pengawasannya harus ada Tim khusus, karena tidak boleh dimusnahkan sembarangan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa timnya juga di Perbubkan juga, ada SK nya, baru nanti diambil suatu keputusan arsip itu dimusnahkan dengan berita acara.

“Jadi kesimpulnya OPD itu harus menata arsip, jadi di setiap OPD harus mempunyai petugas arsip sendiri-sendiri, jangan sampai ada arsip yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.@qib/dar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here