Gunakan DD Untuk Reklamasi, Kades Delegan Langgar Permendes No. 6 Tahun 2020

0
698
Kegiatan Reklamasi Pantai di Delegan Kec. Panceng Gresik

Gresik, www.panjinasional.net – Kebijakan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait kebijakan Permen nomer 6 tahun 2020 tidak dipatuhi oleh Kapala Desa Delegan Kecamatan Panceng Gresik.
Dalam permen tersebut dijelaskan bahwa Dana desa tahun 2020 seharusnya diprioritaskan penanganan Covid-19. Namun, di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur, menggunakan anggaran Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa itu malah digunakan untuk reklamasi pantai.
Proyek Reklamasi yang diperkirakan mengunakan Dana Desa sebesar Rp. 280 juta itu juga tidak terdapat Papan Keterangan Proyek di pantai yang di urug dengan tanah Galian C. Dari pantauan, terdapat alat berat di lokasi reklamasi. Lahan pantai yang diperkirakan seluas hampir 1 hektare itu diuruk dengan batu kapur.
“Sejak seminggu lalu, ada alat berat. Ya mungkin ini reklamasi pantai karena sudah ada alat berat dan juga truk berisi batu kapur untuk urukan yang setiap hari masuk membawa material,” kata salah satu warga sekitar yang tak mau disebutkan namanya.
Sementara itu, Kepala Desa M Gholib ketika dikonfirmasi membenarkan aktivitas di pantai tersebut. kegatan tersebut memang inisiatif pihak desa untuk perluasan wisata.
Namun Gholib menyangkal jika itu dikatakan reklamasi. Ia mengaku, proyek tersebut merupakan aktivitas pembuatan fasilitas kolam renang.
“Itu untuk kolam renang, saya tidak tahu lain-lainnya. Tanya saja ke Pokdarwis. Itu memang dari dana desa pada tahun 2020. Anggarannya mendekati 300 juta lah,” ungkapnya menambahkan.
Ketua Pokdarwis, Alfin selaku pengelola Wisata juga tidak memberikan komentar apapun saat dikonfirmasi wartawan. Alfin hanya membalas salam melalui chat Whatsappnya. Namun ketika percakapan dilanjut ke permasalahan reklamasi, tidak sebait atapun menjawabnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Malahatul Fardah menjelaskan khusus dana desa tahun 2020, pemerintah pusat telah mengatur agar dana tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19.
Fardah menambahkan, selain itu pemdes juga wajib menyalurkan bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT DD). “Baru yang terakhir bisa dipakai untuk padat karya tunai desa (PKTD),” jelas dia.
Terkait adanya aktivitas reklamasi pantai di Desa Dalegan yang bersumber dari dana desa 2020, Fardah tak bisa berkomentar lebih jauh. “Belum bisa komentar karena tidak pernah ada surat pemberitahuan ke Dinas PMD,” tambah Fardah.
Selain melanggar Permen nomer 6 tahun 2020, Pasal 12 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kepala Desa juga melanggar pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. Dimana Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip, Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
Pelaksanaan kegiatan pengurukan bibir pantai juga harus mendapat ijin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), ijin rekomendasi dari KSOP, Perhubungan Laut. Namun tanpa melakukan prosedur tersebut proyek Reklamasi yang menggunakan Dana Desa tersebut saat ini terus berlangsung.
Ijin yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan reklamasi pantai sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) nomer 25 / Permen-KP/2019 tentang Ijin Pelaksanaan Reklamasi (shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here