Advokasi Team 16 Nilai Razia Satpol PP di Homestay Terkesan Dipaksakan dan Etikanya Seperti Apa?

0
185
Dari kiri: Kabid Trantib Satpol PP Fajar Santoso, S. Pd dan Ach. Supyadi, SH, MH. Advokasi Team 16

Sumenep, www.panjinasional.net – Viralnya pemberitaan dimedia online tentang Tim Satuan polisi pamong praja ( Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur merazia tempat penginapan (Homestay) dijalan KH Mansyur tepatnya di desa Pabian Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, Selasa kemarin 21 Juli 2020, nampaknya akan berbuntut panjang.

Pasalnya, operasi tersebut mulai dinilai janggal dan terkesan dipaksakan, karena pada saat kegiatan operasi tersebut Tim Satpol PP Sumenep yang dikomandani Kabid Trantib Satpol PP Fajar Santoso diduga tidak menunjukkan Surat perintah (Sprint) atau surat tugas kepada tamu atau penghuni kabar.

Sebab dikutip dari media online penarakyatnews.id, hal itu membuat tamu undangan media yang dari Madiun merasa terganggu dalam kenyamanan istirahatnya dan kaget atas kedatangan operasi Satpol-PP, dan yang aneh operasi tersebut tidak menunjukkan Surat Perintah (Sprint) kepada tamu penghuni kamar yang diperiksa.

“Saya baru tertidur sebentar dan kaget di ketuk oleh petugas Satpol PP, katanya operasi pandemi Covid-19, tapi tidak menunjukkan Sprint pada saya”. Ucap Redaksi Oposisi.
Sementara Kabid Trantib Satpol PP Fajar Santoso, S. Pd, saat dikonfirmasi langsung oleh media panjinasional.net melalui apalikasi telpon gengamnya mengatakan bahwa Surat perintah (Sprint) itu ada.

“Siapa yang ngak ada Sprint, saya engak berani kalau engak ada Sprint mas,” ujar Fajar sambil sedikit ketawa. Sabtu malam (25/07)

Dikatakan Fajar, dan lagi saya sebagai Komandan langsung yang turun. “Sprint nya yang jalan ini sudah. Karena yang membuat Sprint itu saya,” tukasnya.

Terkait dengan Sprint itu apa ditunjukkan kepada tamu yang menginap? Menurutnya tidak ditunjukkan karena apa orang itu tidak ada didalam kamar kedua-duanya.

“Coba saya akan melakukan penangkapan saya tunjukkan, saya tidak melakukan apa-apa percuma, karena apa habis itu langsung pulang gitu,” sambung dia

“Saya Sprint mas, ya dibuat setiap setengah bulan (15 hari.red) karena saya sering melakukan hal-hal yang sifatnya mendadak kayak gitu, itu Sprin dari Pak Kasat langsung,” ujarnya.

Sedangkan saya terang dia, bisa membuat Sprint kepada anak buah saya, karena saya termasuk pimpinan yang bertugas setelah pak Kasat dalam hal operasi gitu lho.

“Jadi saya bisa mengatasnamakan pak Kasat membuat Sprint, gitu, dalan hal posisi mendesak, dalam arti mendesak untuk memerintahkan anak buah saya, kalau saya tidak turun, kalau saya turun saya punya Sprint sampai setengah bulan gitu, setengah bulan diperpanjang lagi, gitu,” tukasnya.

Sementara menurut Advokasi Team 16 Ach. Supyadi, SH, MH, menyampaikan bahwa terkait analisa hukumnya begini, Satpol PP itu menegakkan perda, perda itu kaitannya dengan masyarakat bawah kalau sudah berbicara masyarakat bawah tentu juga berbicara etika, etikanya seperti apa?

“Nah kalau Satpol PP suatu langkah penegakan perda, tentu harus ada Sprint (Surat perintah) atau Surat perintah tugas,” terang Supyadi, Minggu malam (26/07) saat ditemui awak media.

Nah karena ini sambung dia, tidak semua orang memahami, kan kaitannya dengan masyarakat untuk menegakkan perda itu tentu harus menunjukkan Sprint itu sendiri etikanya seperti itu. “Kalau tidak menunjukkan Sprint surat perintah atau surat tugasnya, bagaimana masyarakat bisa tau kalau dia melaksanakan tugas apa? Apa tugas Covid, sekarang masa waktunya Covid, apa cukup melaksanakan ketertiban masyarakat saja,” uraianya.

Jadi kata dia, sempat saya dengar dari Kabid tidak perlu menunjukkan Sprint jelas itu keliru. Dan saya kira Kabid juga akan menyadari, dia posisinya dimana, posisinya dia di Sumenep, yang sangat erat sekali menjaga etika.

“Tidak semua masyarakat tau Satpol PP yang mana namanya seperti apa. Apakah cukup dengan pakek baju itu sudah melegitimasi dirinya sebagai Satpol PP belum, karena kalau melakukan tindakan penegakan perda mestinya ada Surat Sprint nya,” tukasnya

Nah lanjut dia, Sprint itu untuk diketahui bukan untuk dibawah disimpan, bukan, untuk diketahui diberitahukan itu tata etikanya seorang penegak hukum perda saat melakukan penegak perda itu sendiri.
“Jelas harus ditunjukkan, kalau ber’alibi tidak perlu menunjukkan itu Satpol PP yang tidak jadi atau batal melaksanakan penegakan perda,” katanya.

Kalau batal terang Supyadi, ya sudah namanya batal tidak perlu ditunjukkan, tapi kalau sudah ngetok pintu kemudian dibuka dan tidak menunjukkan jelas etikanya itu tidak ada, karena erat dengan etika.

“Kalau ini disampaikan kepada Pimpinan Kabupaten dalam hal ini adalah Bupati, atau Wakil Bupati kalau Bupati berhalangan atau kalau keduanya berhalang ke Sekda.

“Sekda berhak memberikan tindakan kepada Satpol PP yang tidak menunjukkan Sprint ini. Karena etikanya tidak ada, etika didalam perda itu tercantum, jelas itu ada, jadi itu harus diperhatikan,” sambung dia

“Nah kegiatan operasi itu jelas dipaksakan tidak sesuai dengan protapnya. Kok Satpol PP yang lingkupnya daerah, Polisi aja yang lingkupnya seluruh wilayah negiri ini SOP masih harus melaksanakan tata etika itu untuk memberi tau surat perintah tugas ketika mau melakukan suatu tindakan hukum,” sambung dia

“Iya jangan mentang-mentang lah Satpol PP ini lingkupnya daerah masak pas mau melebihi kewenangan polisi,” tukasnya.

Ia menambahkan, harapannya ini menjadi suatu pembelajaran tersendiri buat Satpol PP untuk lebih baik kedepan dan lebih profesional.

“Coba kalau saya Bupatinya saya beri tindakan itu Satpol PP yang tidak memperlihatkan Sprint itu,” pungkasnya.

Dilansir dari media kabaroposisi.net Tim Satuan polisi pamong praja ( Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur merazia tempat penginapan ( home stay) dijalan KH Mansyur tepatnya di desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Selasa 21/7/2020

Namun sayangnya pihak Satpol PP tersebut terlambat datang ke sebuah tempat penginapan tersebut, sementara target buru buru geser keluar kamar pada saat penggeledahan berlangsung.

Saat ditanya oleh Tim Satpol PP ditempat penginapan, Oknum Kades beralasan menunggu di ruang tamu yang tak jauh dari kamarnya tepatnya berada disamping kiri kamar.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Satpol PP mendatangi tempat penginapan yang diduga dihuni oleh oknum Kades bersama tiga teman perempuannya.
Entah apa yang dilakukan, namun yang jelas oknum Kades sedang berada ditempat penginapan.

Sayangnya Saat Razia berlangsung terdengar ramai pada pintu kamar sebelah yang diketok oleh pihak satpol PP, hingga kemudian oknum kades buru buru keluar dari kamar penginapan dan mimilih diam duduk di kursi ruang tamu yang berada tepat disamping luar kamarnya, kata sumber yang tidak mau disebut namanya.

Secara tepisah. Dikonfirmasi dikantornya, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Sumenep. Fajar Santoso, Spd. Mengungkapkan melalui media, bahwa pihaknya terlambat datang ketika ada aduan masyarakat bawah di salah satu penginapan yang ada di desa Pabian kecamatan kota Kabupaten Sumenep, yang diduga dihuni oleh salah satu Oknum kades bersama teman perempuannya.

Setelah adanya aduan dari masyarakat di salah satu penginapan di desa Pabian itu di duga ada oknum kades bersama 3 perempuan yang masuk ke dalam penginapan, hanya saja Satpol PP lambat datang.

Fajar mengatakan bahwa benar di situ saya terima aduan dari masarakat bawah, ada oknom kades masuk ke penginapan bersama 3 perempuan, Setelah Tim satuan pamong praja (satpol pp) melakukan penggeledahan semua kamar, oknum kades punya alasan kepada saya, dia itu menemui tamu yang dari Pamekasan, dan katanya mau berkaraoke di kafe.
Setelah menerima penjelasan pihak Satpol PP, hanya menyarankan ke tiga wanita itu segera meninggalkan dari tempat penginapan tersebut.
Oknum Kades di konfirmasi melalui aplikasi WA, iya mengaku, Pertama saya menemui rekan yang keduanya memang di telfon temen yang baru datang dari pameksan.@Qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here