Tak Pernah Umumkan ISPU Ke Masyarakat, Pemkab Gresik Langgar PP 41 Tahun 1999

0
154
Info kualitas udara di salah satu apikasi

Gresik, www.panjinasional.net –  Tidak adanya display papan informasi di Kabupaten Gresik tentang informasi terbuka terkait  indek standar pencemaran udara (ISPU) di Gresik, terutama di daerah yang banyak berdiri pabrik yang melakukan proses pembakaran dalam proses produksinya yang dapat mempengaruhi  kualitas udara, sebagaimana telah diberitakan beberapa waktu yang lalu.  Pemkab Gresik bisa dianggap melanggar PP 41 tahun 1999

Peraturan pemerintah (PP) No 41 Th 1999 Pasal 15 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)  yang diperoleh dari pengoperasian stasiun kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Namun  Pemda Gresik tidak pernah mempublikasikan informasi tersebut sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui tentang kualitas udara yang mereka hirup setiap harinya. Pernyataan ini disampaikan Koordinator Devisi Kampanye Isu Institut Faqih Usman  Muhammad Manu, Jumat (19/6/2020).

Ada ribuan industri di kabupaten Gresik merupakan namu Tercatat setidaknya ada 600 perusahaan  berskala besar dan puluhan yang sudah masuk Multi Nasional Company (MNC).  Pencemaran udara juga di sumbang oleh kendaraan transportasi dalam mobilitas angkutan barang produksi dan karyawan juga mengalami peningkatan.

“Aktivitas industri dan transportasi ini akan berakibat pada tingginya pencemaran udara di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tanggal 4 Oktober 2019, ada 75 perusahaan yang berisko tinggi melakukan pencemaran udara.” Jelas Manu.

Membaca peta kualitas udara di Gresik melalui pantauan iqair.com yang dimodelkan dengan data satelit. Tampak tingkat polusi udara secara keseluruhan Sedang, indeks kualitas udara 99 AQI US, Polutan utama PM2.5.

Prakiraan Indeks Kualitas Udara (AQI) pada Jumat 19 Juni 2020 dengan cuaca Cerah suhu 24•C, kelembapan 88%, angin 5.1km/h, tekanan 1011mb. Namun pada Rabu 24 Juni 2020 kualitas udara akan beresiko tidak sehat bagi kelompok sensitif, suhu 25•C, angin 10.8 km/h.

Pada emisi CO2 yang dikeluarkan industri dan kendaraan bermotor dapat direduksi dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH). Data RTH eksisting dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik memiliki RTH seluas 881,834 Ha. Jadi Gresik belum memenuhi standar RTH 30 persen dari luas wilayah kota berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

” Untuk menciptakan lingkungan hidup serta kualitas udara yang sehat diperlukn adanya sinergi dan partisipasi antara pemerintah daerah, dunia industri dan masyarakat.” kata Manu.

Publik membutuhkan informasi valid dan update tentang kualitas lingkungan termasuk kualitas udara di kabupaten Gresik. Pemerintah daerah dan dunia industri harus menyediakan seperangkat sistem informasi untuk menampilkan kualitas udara di Gresik kepada publik.

Pemda Gresik bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan PP No  41 Th 1999 pasal 56, bahwa barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini yang diduga dapat menimbulkan dan/atau mengakibatkan pencemaran udara dan/atau ganggugan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkunga Hidup. (shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here