Komisaris BUMN dimohon Tertib, Jangan Rangkap Jabatan

0
153
Gambar Ilustrasi

Jakarta www.panjinasional.net Ombudsman Republik Indonesia lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik akan meminta Presiden Joko “Jokowi” Widodo menertibkan 397 komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merangkap jabatan.

Ombudsman menilai banyaknya komisaris BUMN yang merangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan. Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di kementerian maupun lembaga non kementerian menjadi pejabat rangkap jabatan terbanyak di BUMN, diikuti komisaris dari kalangan TNI dan Polri.

Secara terpisah, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai tidak masalah banyak perwira polisi yang menempati posisi strategis di institusi lain. Kompolnas menilai bahwa penempatan polisi berbeda dengan personel militer yang menempati jabatan sipil karena dilakukan berdasarkan permintaan kementerian/lembaga yang bersangkutan; anggota Polri aktif sah saja merangkap jabatan sipil selama mendapat penugasan dari Kepala Polri.

Manajemen pelaksana program Kartu Prakerja menghentikan transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan mitra platform digital karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah menunda program itu diantaranya karena metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan negara.

KPK menemukan indikasi kejanggalan dalam penunjukan mitra platform dalam program Kartu Prakerja. Dalam kajian KPK, delapan mitra yang menyediakan pelatihan dalam jaringan ditunjuk sebelum manajemen pelaksana terbentuk.

Konsep awal Program Kartu Prakerja adalah berupa penanganan ketenagakerjaan dan vokasional dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun untuk dua juta orang. Namun karena dampak wabah, Kartu Prakerja ditingkatkan fungsinya sebagai program bantalan sosial dengan anggaran Rp 20 triliun.

Isu perombakan kabinet memanas setelah Jokowi memarahi para menterinya di sidang kabinet dalam video rekaman. Jokowi menilai kinerja dan kebijakan yang dibuat para menteri di saat pandemi COVID-19 belum signifikan.

Sejumlah pengamat politik mengatakan bahwa pernyataan Jokowi cukup terang-terangan. Isu perombakan kabinet juga berpotensi menimbulkan kegaduhan terutama jika melibatkan menteri-menteri dari kalangan partai politik.

Demikian yang kami catat. Tetap jaga kewarasan; tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi pekan depan.**penulis: Andre Arditya, Editor Politik Masyarakat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here