Panjinasional Gresik – Mantan Karyawan PT.Smelthing kembali menggugat perusahaan tempat dimana mereka pernah bekerja. Gugatan sederhana adalah gugatan perdata yang intinya untuk perkara khusus dengan nilai gugatan maks 500 juta  dengan tata cara yang sederhana, proses cepat dan biaya murah.

Sidang yang hanya dipimpin oleh Hakim tunggal Herdiyanto Sutantyo, SH.MH. tersebut berjalan lancar dan hanya sebentar karena pihak dari PT.Smelthing sendiri tidak hadir. Rabu 27 Mei 2020.

Kali ini mantan karyawan PT Smelthing (Dwi Yulianto /42 tahun) menggugat direktur PT Smelthing atas somasi dari PT Smelthing yang menyatakan bahwa mantan karyawan ini masih punya hutang bantuan perumahan.

“Sedangkan dalam perjanjian antara mereka sudah disepakati  jika terjadiresiko PHK semua pinjaman ditanggung oleh pihak asuransi yang preminya di bayar oleh karyawan melalui PT Smelting” ujar Dwi saat diwawancarai wartawan www.panjinasional.net seusai sidang.

Dan dalam perjanjian antara PT Smelting dengan pihak asuransi telah disebutkan bahwa yang berhak untuk mengajukan klaim kepada pihak asuransi adalah PT.smelthing selaku pemegang polis asuransi kumpulan.

Sementara pihak PT smelthing dan para karyawan yang mendapatkan fasilitas itu sudah membuat perjanjian tersendiri diluar asuransi.

“Yang mana isi perjanjian tersebut intinya adalah bahwa pihak PT Smelting mewajibkan karyawan yang mendapat kan fasilitas bantuan pinjaman perumahan utk membayar premi asuransi guna menjamin kerugian akibat resiko  PHK ” tambah Dwi lagi panjang lebar.

Menurut Dwi juga pembayaran tersebut telah dilakukan oleh karyawan dg cara dipotong  langsung dari jumlah pinjaman  tersebut, Kemudian PT.smelthing yang membayarkan premi tsb ke pihak asuransi Bumiputera.

“anehnya hingga saat ini kami  (para  mantan karyawan ) dinyatakan masih memiliki hutang kepada PT smelthing atas dasar bahwa PT.smelting akan menagih kembali kepada kami  seperti yang sudah diberitakan oleh beberapa media cetak beberapa waktu yang lalu makanya pak Dwi mengajukan gugatan ini” tambah Kasmandani yang juga sebagai pengurus mantan karyawan PT.smelthing

“Sedangkan menurut surat yang ditujukan PT.Bumiputera terkait premi yang tidak terbayarkan itu adalah kesalahan PT.smelthing sendiri mengapa tidak mengajukan klaim kepada pihak asuransi setelah para karyawan dinyatakan phk berdasarkan putusan MA  bulan november th 2018 yg  lalu . Karena dlm perjanjian dg pihak asuransi telah disebutkan bahwa jika terjadi phk, klaim asuransi  dijukan dlm kurun wkt maksimal 90 hari setelah adanya putusan PHK ” ujar kasmandani lagi.

“Selama hak kita belum terselesaikan dan keadilan terhadap kita belum kita dapatkan, selamanya akan kita kejar dan terus perjuangkan, pantang bagi kami untuk menyerah” Kasmandani dan semua rekan seperjuangan nya juga serentak  menegaskan. Sidang ditunda hari kamis tanggal 4 Juni 2020..bersambung @Ern.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here