Ach. Supiayadi, SH., MH Advokat

Sumenep, www.panjinasional.net Pemberhentian terhadap sejumlah Perangkat desa lenteng barat yang dilakukan oleh Kepala desa (Kades) Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, berbuntut panjang.

Pasalnya, sejumlah perangkat desa lenteng barat yang diberhentikan melalui kuasa hukumnya mulai melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Saat ditemui di kantornya kuasa hukum dari enam perangkat desa lenteng barat yang diberhentikan “Ach. Supiayadi, SH., MH”, menyampaikan bahwa pemberhentian terhadap ennam perangkat desa lenteng barat itu telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Pemberhentian terhadap enam perangkat desa lenteng barat itu kita telah ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Supiayadi, SH. MH. Senin malam (18/05)

Itu dikarenakan kata Supiayadi, dalam tahap administrasinya banyak yang amburadul dan tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang ada terutama pada aturan Perbub nomor 8 tahun 2020.

“Mekanisme itu banyak yang tidak diperhatikan oleh Kepala desa (Kades) diantaranya tahap pemberhentian,” terangnya.

Dijelaskan, tahapan pemberhentian itu kan tidak langsung pemberhentian, tapi sebelumnya ada peringatan 1 dan peringatan 2 baru kemudian di konsultasikan pada Pak Camat ada rekomendasi baru dilakukan pemberhentian sementara kemudian berlanjut pada pemberhentian tetap.

“Nah coba satu koreksi saja tentang peringatan 1 dan peringatan 2, didalam Perbub nomor 8 tahun 2020 di pasal 14 itu disebutkan jarak tenggang waktu minimum antara tegoran 1 dan tegoran 2 itu minimal tujuh hari, tetapi malah oleh Kades Lenteng Barat tegoran 1 dan tegoran 2 itu diberikan bersamaan pada hari Jum’at tanggal 20 Maret 2020. Itu jelas, secara kasat mata sudah jelas menyalahi aturan Perbub di pasal 14 itu,” jelasnya.

Belum lagi sambung dia konsultasi kepada Pak Camat, belum pada rekomendasinya pada Pak Camat, belum pada pemberhentian sementara. 

“Nah Kepala desa lenteng barat ini langsung melakukan pemberhentian secara tetap tanpa melalui prosedur pemberhentian sementara, seperti bagaimana yang ada pada mikanisme Perbub nomor 8 tahun 2020. Itu semua telah kami urai pada posita gugutan kami yang sudah kami daftarkan ke PTUN nomor regester sudah tertera tinggal nanti sidang pertama di tanggal 27 Mei 2020,” katanya.

Iya tentu sambung dia, dalam gugatan ini kami cukup yakin akan memenangkan ini, dan Insyaallah Kepala desa (Kades) Lenteng Barat siap-siap menerima kekalahan.

“Artinya kami tidak sesumbar tapi dilihat dari mekanisme-mekanisme yang banyak tidak di indahkan oleh Kepala desa (Kades) lenteng barat, sehingga kami cukup optimis gugutan kami bisa dikabulkan oleh Majelis hakim PTUN nanti,” pungkasnya.@Qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here