Surabaya www.panjinasional.net – Sekjen DPP lembaga advokasi rakyat merdeka gerakan anti korupsi (LARM-GAK) yang sekaligus sebagai presidium LBH FAAM, resmi melaporkan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya ke Propam Polda Jatim terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Dalam kesempatan itu, terkait pelaporan yang ia lakukan ke Polda Jatim Moh Taufik MD. S.Ikom. S.H. M.H. (SEKJEN DPP LARM-GAK sekaligus PRESIDIUM LBH FAAM) menjelaskan, gerakan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap institusi Kepolisian, supaya penegakan hukum tidak tumpang tindih.

“Kami dalam hal ini menyerahkan penuh kepada Polda Jatim, dan kami mendesak untuk profesional dalam menegakkan supremasi hukum, pelaporan ke Polda Jatim berdasarkan peristiwa meninggalnya beberapa penonton dalam acara drama kolosal Surabaya membara yang di gelar 2 tahun lalu, tepatnya pada hari Jumat, 9 November 2018 lalu”.

Moh Taufik MD, S.Ikom. S.H. M.H. (SEKJEN DPP LARM-GAK sekaligus PRESIDIUM LBH FAAM) melaporkan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya dkk, ke propam Polda Jatim dengan dugaan pelanggaran kode etik terkait di berhentikannya proses penyelidikan dan penyidikan kasus korban acara Surabaya Membara, tindakan tersebut di anggap melanggar pasal 14 perkap no 14 tahun 2011 huruf a,c,g, j.

Moh. Taufik MD, S.Ikom. S.H. M.H. (SEKJEN DPP LARM-GAK sekaligus PRESIDIUM LBH FAAM) berpendapat bahwa acara yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan luka, serta cacat, melanggar pasal 359 KUHP dan 360 KUHP, dan pasal tersebut merupakan delik biasa bukan delik aduan.

Baihaki Akbar, S.E. S.H. (KETUA UMUM LARM-GAK) menambahkan, supremasi hukum tetap harus di tegakkan tanpa tembang pilih dan tanpa melihat latar belakangnya, biarpun langit runtuh, keadilan dan kebenaran harus tetap ditegakkan.**red.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here