Sumenep, www.panjinasional.net – Kegiatan pembangunan Jalan Makadam yang berlokasi di Dusun Todingding, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019, dengan pagu anggaran Rp. 222. 138.000, mulai dipersoalkan oleh berbagai element masyarakat setempat.


Pasalnya, kegiatan Pembangunan Jalan Makadam yang dibangun oleh team pelaksana kegiatan Desa Lapa Laok tersebut dibangun di atas lahan milik warga setempat yang bernama H. Masudi, sehingga sebagian Bangunan Jalan Makadam yang baru berumur sekitar 1 (satu) bulan dibangun tersebut dipatok dan dibongkar oleh pemilik lahan.

Menurut pemilik lahan, H, Masudi, kepada media www.panjinasional.net, mengatakan, pada saat kegiatan Pembangunan Jalan Makadam tersebut berlangsung, pihaknya telah melakukan peneguran terhadap para pekerja. Sebab, lahan yang digarap oleh para pekerja telah melewati dari batas yang telah disepakati antara pihaknya dan Pemerintah Desa Lapa Laok.

“Karena kesepakatan saya dengan pak Sekcam Dungkek dulu, waktu masih jadi PJ di Desa Lapa Laok, lahan saya yang akan digarap untuk Pembangunan Jalan Makadam ini lebarnya hanya 125 cm, bukan 190 cm seperti ini,” kata H. Masudi, kepada media ini. Kamis (13-02) di lokasi pembangunan.

Lanjut H Masudi, selain telah menyerobot lahan saya sepanjang kurang lebih 50 meter, dan lebar sekitar 65 cm, Pemerintah Desa (Pemdes) Lapa Laok ini juga sudah ingkar janji. Sebab, dulu pak Sekcam Dungkek berjanji kepada saya jika Pembangunan Jalan Makadam ini akan tembus sampai ke sawah milik saya.

“Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada saya, dan saya sangat keberatan lahan saya diserobot seperti ini,” imbuhnya.

Sementara Kepala Desa (Kades) Lapa Laok, Imam Ghazali, saat dikonformasi oleh awak media membenarkan jika sebagian lahan yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Makadam di Dusun Todingding tersebut diklaim oleh warga setempat, bahkan sudah dikasih patok dan sebagian bangunan sudah ada yang dibongkar.

“Itu kan berbicara pembagian lahan, sedangkan yang H. Masudi itu maksudnya hanya 1,25 cm, tapi nyatanya lebih dari itu. Makanya dia ndak ngasih, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan memang banyak yang tidak beres pada pembebasan tanah itu,” kata Ghazali kepada media ini. Jum’at (14-02), melalui sambungan telpon genggamnya.

Ditanya soal penanggungjawab dalam perencanaan sekaligus realisasi pembebasan tanah tersebut.? Gazhali menyampaikan bahwa, pada saat perencanaan kegiatan Pembangunan Jalan Makadam tersebut ditangani oleh Sekcam Dungkek, yang pada saat itu sebagai PJ Desa Lapa Laok.

“Memang benar apa yang dikatakan oleh H. Masudi kalau ada penyerobotan atas pembebasan tanah tersebut. Itu adalah anggaran tahun 2019 yang dikerjakan tahun 2020, dan masih merupakan tanggungjawab Sekcam Habibi sebagai PJ pada saat itu,” terang dia.@ (dar/qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here