SEMARANG. www.panjinasional.net – pBiangkerok dan carut marut yang terjadi di saat pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pilpres dan pemilihan kepala daerah adalah bersumber dari partai politik. Partai politik dalam pemilihan tersebut hanya bicara menang kalah. 

“Praktisi partai politik dalam pemilu cenderung menarget menang atau kalah dan mengesampingkan pendidikan politik masyarakat,” kata Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial Fisip Undip Yuwanto, Ph.D dalam Focus Group Discussion bersama nara sumber lainnya dari KPU Kota Semarang Hery Aryanto, di Hotel Azana Semarang, Kamis (13/2/2020).

FGD yang diprakarsai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang tersebut mengambil tema “Teknis Pencalonan Perseorangan pada Basis Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LPMK, Ketua RT/RW di Dapil 5 Kecamatan Mijen, Ngaliyan dan Tugu”.

Menurut Yuwanto, pemilihan umum baik yang menyangkut pemilihan legislatif, presiden maupun kepala daerah, jika hanya bicara menang kalah, sangat riskan terjadi kecurangan, penghalalan segala cara maupun politik uang. Padahal dalam proses pemilihan tersebut terbuka lebar acuan untuk mendidik masyarakat agar tercipta pemilu yang bersih dan berdaulat sehingga masyarakat bisa merasakan adanya aura politis yang sehat, cerdas dan damai. 

“Karena itu sudah tepat adanya calon perseorangan. Setidaknya kebijakan ini akan meminimalisir otoritas parpol atau sebagai penyeimbang sekaligus sebagai alternatif dari calon yang ada,” jelasnya sambil mencontohkan beberapa daerah yang berhasil dimenangi calon perseorangan.

Diakui, persyaratan menjadi calon perseorangan dalam pemilihan umum memang berat sehingga banyak calon  perseorangan yang gagal maju. Namun jika melihat berangkatnya dari masyarakat, maka memang sudah selayaknya kalau harus mendapat dukungan melalui pendekatan yang komprehensif terhadap masyarakat. Apalagi persyaratan itu sudah melalui mekanisme yang sudah konstitusional.

Dijelaskan, keterkaitan hasil pemilu terhadap kesinambungan pembangunan bangsa sangat erat bahkan menjadi mobilisator utama. Pembangunan bangsa mempunyai dimensi yang luas dibanding membangun negara karena pembangunan bangsa mencakup  semua aspek kehidupan termasuk kesejahtetaan, nasionalisme maupun kultur masyarakat.

Heri Apriyanto menjelaskan persyaratan calon perseorangan mengacu pada keputusan pemerintah melalui peraturan perundangan yakni UU No. 1 Tahin 2015 dan juga UU No. 10 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Bahkan sosialisasi aturan perundang-undangan di Jawa Tengah hingga awal tahun 2020 ini baru Kota Semarang yang melaksanakan karena kami melihat bahwa calon perseorangan mempunyai  potensi yang besar dalam rangka menumbuhkan demokrasi di Indonesia,” jelasnya. 

Wilayah Kota Semarang, lanjutnya, calon perseorangan harus mendapat dukungan 76.445 yang tersebar di 9 kecamatan. Dukungan itu juga akan diverivikasi panitia 1 Mei – 6 Mei 2020, 4 bulan sebelum pelaksanaan pilwakot. (Mim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here