Agus Triyono Penulis Pegiat anti korupsi, dosen di Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Oleh: Agus Triyono 

Satu demi  satu praktik korupsi  terus terungkap. Lagi dan lagi korupsi menjadi hal yang tak kunjung berakhir. Justru menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Kini, kasus korupsi terjadi lagi di isntitusi plat merah Bank Tabungan Negara (BTN) di Semarang dan Gresik. 

Seperti data disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) dugaan korupsi di Bank BTN cabang Semarang dan Gresik yang merugikan negara hampir Rp 50 miliar. Sebuah angka yang sangat besar pada awal tahun ini. Informasi terakhir menjelaskan bahwa kasus korupsi ini melalui modus pembaruan hutang atau novasi yang tidak sesuai regulasi atau melanggar hukum. 

Praktik-praktik korupsi yang dilakukan oknum pejabat bank plat merah ini, semakin memperburuk citra perbankan akhir-akhir ini. Belum hilang ingatan kita tentang jiwasraya, kini sudah ada kasus baru lagi tentang korupsi BTN. Bisa jadi besuk, lusa atau dalam waktu dekat, akan segera tiba kasus-kasus lain yang bisa saja akan terjadi. 

Kasus Bank BTN terjadi bermula karena ada pihak-pihak yang secara sepihak diduga melakukan pembaruan hutang atau novasi dengan cara melawan hukum. Dengan cara  mengalirkan dana yang diduga hasil korupsi itu kepada pihak swasta. Namun demikian, dari pihak BTN kini juga telah diproses hukum oleh pihak berwajib. Sementara, ditemukan ada empat orang tersangka dari pihak swasta juga telah menjalani proses hukum. 

Perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, dimulai pada bulan Desember 2011 lalu. Ketika  saat itu PT. BTN Cabang Gresik telah memberikan fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) kepada PT. Graha Permata Wahana sebesar Rp 5 miliar. Namun, program itu menyebabkan kredit macet sebesar Rp 4,1 miliar. Dari kasus itulah diduga ada kesalahan prosedural dalam prosesnya, dan dianggap melawan hukum karena tidak sesuai dengan surat edaran direksi BTN waktu itu.

Kemudian, pada Desember 2015 ditemukan juga bahwa Asset Management Division atau AMD kantor pusat BTN secara sepihak melakukan novasi (pembaharuan hutang) kepada PT. Nugra Alam Prima (NAP) dengan plafond senilai Rp 6,5 miliar. Tetapi novasi itu juga tanpa didasari dengan tambahan agunan yang sesuai. Dan kemudian menyebabkan kredit macet lagi senilai Rp 5,7 miliar. Ditambah lagi pada November 2016, AMD kantor pusat BTN melakukan hal serupa yakni novasi kembali secara sepihak dari PT. NAP pada PT. Lintang Jaya Property (LJP).

Lagi-lagi perbuatan AMD kantor pusat BTN itu melakukan praktik yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Belum, ada ada penambahan agunan dengan plafon kredit sebesar Rp16 miliar, hingga berimbas menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp15 miliar dengan kategori kolektibilitas 5. Pada April 2019, BTN Cabang Semarang juga memberikan kredit Yasa Griya pada PT Tiara Fatuba sebesar Rp15,2 miliar. Dan terjadi lagi, prosedur pemberiannya diduga tidak sesuai dengan SOP, sehingga hal itu mengakibatkan kredit macet sebesar Rp11,9 miliar. (indopolitika.com, 2020)

Salah Prosedural dan Mental korupsi

Korupsi yang terjadi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Semarang dan Gresik menunjukkan lemahnya manajemen yang dilakukan selama ini. Kalau dianalisa penyebab utama dari masalah korupsi tersebut adalah kredit macet.  

Diakui bahwa kredit macet ini merupakan hal yang sangat merugikan banyak pihak, baik dari BTN sendiri selaku bank pemberi kredit ataupun nasabah penerima kredit.  Tentu, ini bukanlah masalah yang sederhana dan yang pasti melibatkan orang yang berkompeten dalam bidangnya. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi kredit macet? Kalau dilihat dari sisi harfiah, kredit macet merupakan keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Melaui kredit macet inilah potensi kerugian mulai muncul dan tidak memberikan pendapatan. Kredit macet atau non performing loan (NPL) tersebut diakibatkan oleh banyak hal, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pada faktor eksternal atau dari faktor nasabah bisa jadi diakibatkan oleh salah satunya kegagalan usahanya. Atau bisa juga adanya bencana, musibah atau turunnya aktifitas perekonomian dan bahkan bisa diakibatkan oleh suku bunga kredit yang tinggi.

Hal yang menarik, dalam analisa ini adalah faktor internal dari timbulnya kredit macet ini. Dimungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. Hal yang lain adalah tidak adanya itikad baik dari manajemen misalnya dari pengurus, pegawai bank. Ini tentu berkaitan dengan integritas atau mental seseorang karena dinilai ada celah dan kesempatan. (Bertens,1994). Atau bahkan sangat lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit yang dilakukan selama ini. Lemahnya sektor sistem informasi kredit macet juga bisa saja menjadi sebab, karena dinilai sangat lemah. Dari faktor internal itulah menjadi cermin bahwa prosedural dalam tata kelola perkreditan menjadi hal serius yang wajib diberi perhatian esktra.

Dalam sisi lain, pemberian fasilitas kredit juga sangat rentan dengan integritas seseorang. Khususnya pegawai bank yang terkait dengan pemberian kredit. Disinilah mental seseorang akan diuji untuk melakukan proses kinerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau saya mengistilahkan mentalnya bermasalah alias ambyar. Banyak kemungkinan terjadi, misalnya adanya gratifikasi calon nasabah pada oknum pegawai tertentu atau dengan modus-modus lain yang memperlancar terjadinya proses kredit. Praktek-praktek semacam itu jelas tidak mungkin hanya dilakukan oleh seseorang saja. Tetapi akan melibatkan banyak orang, karena penentu kebijakan ada di beberapa sektor. 

Dalam implementasinya kredit tidak akan lepas dari petugas analisa kredit, atau bisa jadi pihak bank memiliki pengembangan program (ekspansif),  agunan yang tidak sesuai, proses realisasi kredit, plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, dan masih banyak lagi.

Fenomena kasus korupsi Bank BTN di Semarang dan Gresik menjadi cermin bahwa kejadian serupa bisa saja terjadi jika tidak ada pengawasan yang serius dan juga integritas dari sumber daya yang dimilikinya. Ini bisa jadi akan berkaitan dengan undang-undang korupsi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lantas siapa yang mesti bertanggungjawab. Tentu pihak-pihak yang berkompeten, stakeholeders, khususnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam memberi solusi masalah ini. Sebagai masyarakat tentu akan menempatkan posisinya sebagai insan dalam mengontrol jalannya kebijakan sehingga sesuai dengan aturan yang ada. 

(*Penulis adalah Pegiat anti korupsi, dosen di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here