Suasana dialog interaktif Khazanah Ulama Umaro menyikapi Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah

SEMARANG.www.panjinasional.net Pilkada serentak 23 September 2020 yang akan digelar di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah diharapkan berjalan demokratis serta mampu memilih pemimpin yang adil dan merakyat. Maka prosesnya harus berjalan tanpa noda. Tidak ada politik uang, benturan antar pendukung, provokasi, ujaran kebencian serta agar menghindari ‘perang’ ayat-ayat agama.

Harapan itu mengemuka dalam dialog interaktif Khazanah Ulama-Umaro liveTVRI Jawa Tengah, Jumat (7/2/2020). Tampil sebagai narasumber Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof Dr KH Noor Achmad MA dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah H Sukirman SS. 

Dalam dialog bertema Peran Ulama-Umaro Menghadapi Pemilu Serentak 2020 di Jawa Tengah, itu dipandu Choirul Ulil Albab M.Ikom, dari TVRI Jawa Tengah. Terselenggara sebagai program MUI Jawa Tengah bekerja sama dengan TVRI Jawa Tengah.

Kedua nasum mengakui, proses demokratisasi dalam pemilu langsung mulai dari pilkada, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden masih banyak kelemahan. Diantaranya masih terjadi politik uang, penggunaan ayat-ayat dalam agama untuk menjatuhkan lawan politik hingga ujaran kebencian. Maka, tegas Prof Noor Achmad, dalam pilkada di Jawa Tengah nanti, prosesnya harus lebih baik. Partai politik (parpol) harus mampu memberi pendidikan politik yang cerdas kepada konstituennya. “Silakan gunakan ayat-ayat pada kitab suci agama apapun, tetapi jangan untuk menyempitkan makna agama. Misalnya malah berefek menjadikan Islam jauh dari nilai rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Prof Noor menjelaskan ada 5 hal yang harus terwujud pada pilkada serentak di Jateng. Pertama, memilih pemimpin wajib, maka harus dieliminasi terjadinya golput. Kedua, harus menghasilkan pemimpin yang adil dan amanah agar mampu memimpin dengan baik dan benar. Ketiga, jangan gunakan agama untuk memojokkan yang lain sehingga menjadikan agama menjadi sempit.

Keempat, lanjutnya, bangsa Indonesia memegang falsafah Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka persatuan harus diutamakan dalam pilkada, jangan sampai menjadi terpecah. Kelima, umat Islam sebagai pengayom agar mampu menunjukkan hal-hal yang baik sesuai etika keislaman. Di manapun posisi ulama harus tetap menjadi pengayom sebagaimana dicontohkan kedua almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Maemon Zubeir (Mbah Moen). “Harus obyektif sehingga tidak ditinggal umat,” tegas Prof Noor Achmad. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah H Sukirman merespons pendapat dan kritik Prof Noor Achmad terhadap proses pemilu langsung saat ini. Namun hingga kini semua pihak masih terus mengupayakan terwujudnya sistem yang ideal dalam penegakan demokrasi dalam pemilu.

“Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu langsung harus segera diperbaiki. Mungkin juga untuk pilkada lebih tepat kembali kepada sistem perwakilan. Sistem ini lebih sesuai dengan falsafah permusyawaran yang ada pada butir 4 Pancasila.

Termasuk pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat oleh parpol agar konstituen lebih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Tidak selalu berdasarkan politik transaksional yang mencederai nilai demokrasi,” kata Sukirman. (Mim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here