Surabaya. www.panjinasional.net – Terkait adanya impor barang Bulpoin yang ditindak oleh Bea dan Cukai Tanjung Perak dan diduga pemalsuan terhadap merek tertentu. Bea Cukai bertindak, karena ada pelaporan dari perusahaan pemegang merek atau Hak kekayaan inteliktual (Haki) di Surabaya. 

Bahwa impor barang pulpoin dari cina  itu memalsu merek Standart AE7, padahal  perusahaan resmi pemegang Haki berada di indonesia.

Dalam jumpa pers yang digelar oleh Dirjen Bea Cuakai, dan di hadiri Direktur Reskrim Polri, Kementerian Hukum dan Ham dari Bagian HAKI, Kejagung, Hakim Agung, Polda Jatim dan Ketua PN Surabaya bersama instansi di pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Heru, Dirjen Bea dan Cukai, Pengadilan Niaga kita dengar bersama, kalau keputusannya menguatkan tindakan-tindakan yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap barang yang diduga memalsukan merek.

“Kita baru kali ini melakukan tindakan atas pemalsuan merek tersebut, karena hasil kerja sinergi untuk pertama kalinya melakukan tindakan yang tegas kepada impor ternyata terbukti adanya pemalsuan merek bulpoin standart AE7,” ungkap Heru.

Sementara Nursyam Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan, hampir tiga minggu dalam proses persidangan adanya dugaan pelanggaran Haki, kemudian ada pemohon yang merasa mereknya dipalsukan. Maka dari itu sebagai pemilik merek yang terdaftar merasa dirugikan, adapun permohonan penangguhan sementara kepada Pengadilan Negeri Surabaya atas dasar laporan dari Bea dan Cukai.

Kemudian atas laporan tersebut dianggap memenuhi syarat yang telah di tentukan dengan Perma 6 tahun 2011. Setelah di register oleh ketua pengadilan menunjuk hakim. Dan Hakim pada waktu yang ditentukan menyidangkan perkara tersebut, kemudian menjatuhkan penetapan penangguhan sementara.

“Apabila di dalam proses masih butuh waktu dapat diperpanjang. Kemudian atas permohonan dari Bea Cukai ditentukan pemeriksaan setempat, juga akan di hadirkan saksi dan ahli. Dari saksi dan ahli permohonan hakim memutuskan, apa bila itu benar penetapan sementara akan di kuatkan oleh hakim”, ujarnya.

Kata Nursyam, Dengan demikian amar putusan dari Pengadilan Niaga, menguatkan penangguhan sementara pengeluaran Barang dari kawasan Pabean. 

Perkara No. 1 tdsus/penangguhan sementara 2019 PN Niaga Surabaya 20 Desember 2019 dan 3 januari 2020. 

Kemudian memerintahkan pejabat Bea dan Cukai menetapkan penangguhan sementara, 

memerintahkan agar uang jaminan berupa bank garansi dengan nilai sebesar kurang lebih 254 juta atas barang dikembalikan pada pemohon dan di bebankan biaya perkara pada termohon Rp. 3.054.000, urai Nursyam.

Setelah adanya penetapan ini selanjutnya, “terserah pada pemohon apakah mengambil tindakan hukum berupa pidana atau perdata”, tegas Nursyam Ketua PN Surabaya dalam giat penindakan barang impor tiruan/pemalsuan barang.*red.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here