www.panjinasional.net Sumenep – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh salah satu Calon Kepala Desa Padangdangan dengan nomor urut 03 atas nama Muh. Hasin.

Pasalnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Padangdangan dan juga BPD setempat selaku pelaksana dan juga pengawas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Padangdangan mulai diduga tidak netral dan terindikasi berpihak kepada salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Padangdangan nomor urut 02 atas nama Mohammad Maskon.

Karena sebelum penetapan Calon Kepala desa (Cakades) Padangdangan tersebut,  Dinas Pendidikan Sumenep telah mengirim surat kepada Panitia Pilkades Padangdangan untuk mencabut Photocopy Legalisir Ijazah Paket A setara SD yang digunakan Mohammad Maskon untuk mendaftar/melamar sebagai Calon Kepala Desa Padangdangan. Karena Ijazah Paket A setara SD miliknya Mohammad Maskon diduga palsu. Sebab nama Mohammad Maskon dengan Nomor Induk 011 tidak ada dalam Data Nominasi Pelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sumenep tahun 1998,” demikian kata Saiful Anwar SH. MH, selaku kuasa hukum dari Muh. Hasin Cakades Padangdangan nomor urut 03 kepada pewarta Jum’at (29/11) melalui sambungan selulernya.

Lebih lanjut menurut Saiful Anwar SH, MH, seharusnya Calon Kepala Desa Padangdangan nomor urut 02 atas nama Mohammad Maskon tersebut sudah tidak lolos atau gugur ditahap Verifikasi Persayaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Padangdangan.

Akan tetapi kata Saiful biasa dipanggil Panitia Pilkades Padangdangan ini diduga mengabaikan surat yang dikirimkan Dinas Pendidikan Sumenep tertanggal 27 Agustus 2019 yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan Panitia Pilkades Padangdangan tetap menetapkan Mohammad Maskon sebagai salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Padangdangan.

“Sikap dan perbuatan Panitia Pilkades Padangdangan yang tetap memaksakan menetapkan Mohammad Maskon sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) Padangdangan ini telah melanggar hukum dan aturan perundang-perundangan,” sambung dia. 

“Sehingga kami selaku Kuasa Hukum Calon nomor urut 03 atas nama Muh. Hasin merasa dirugikan atas sikap serta perbuatan Panitia Pilkades Padangdangan dan BPD selaku pengawas Pelaksanaan Pilkades, dan kami akan melakukan upaya Hukum Perdata maupun Pidana, karena perkara ini juga ada unsur Pidananya,” tukasnya.@ (dar/qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here