Saksi Ahli Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dari Unair, Surabaya Saat memberikan keterangan di Sidang Praperadilan Sekda Gresik
Saksi Ahli Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dari Unair, Surabaya Saat memberikan keterangan di Sidang Praperadilan Sekda Gresik

Gredik – www.panjinasional.net  Sidang  Praperadilan  Sekda Gresik lanjutan , kembali di gelar Kamis (7/11). dengan  mendengarkan keterangan saksi – saksi. Dari pemohon (kuasa Sekda) menghadirkan saksi Ahli Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dari Unair, Surabaya.

Sedangkan  dari termohon (Jaksa) menghadirkan 6 saksi bukti. Mereka adalah Kepala BKD sekaligus Plh. Sekda Gresik Nadlif, mantan Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subiyanto, Jaksa Kejari Gresik Imade Agus Mahendra, serta 2 security Perum Grand Garden, Febri Firnanda dan Muhammad Haidar. Perum Grand Garden Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas  tempat tinggal Sekda Andhy Hendro Wijaya

Sidang praperadilan Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya dengan Hakim Tunggal, Rina Indrajanti, S.H. hadir kuasa hukum Sekda Gresik selaku pemohon Hariyadi, S.H. dan Toufan Reza, S.H. dan termohon (jaksa), hadir Alifin Nur Wanda, Agung Ngura, dan Esti Harjanti Chandrarini.

Saksi ahli dari kuasa hukum Sekda Gresik, Dr. Bambang Suheryadi memberikan penjelasan bahwa praperadilan yang diajukan tersangka adalah sah.

“Sebab ketika ada penetapan tersangka yang dilakukan penyidik, tersangka tak menghadiri panggilan. Hal itu sah dilakukan oleh tersangka ketika pemanggilan dilakukan dengan cara tak patut dan wajar seperti ketentuan KUHAP,  Dalam pemanggilan seseorang baik sebagai saksi atau tersangka, harus prosedural. Konsekuensinya jika tak prosedur tak sah. Saksi atau tersangka berhak tak datang,” paparnya.

Bambang juga mengungkapkan bahwa bukti yang didapat dari M. Muktar (eks Plt. Kepala BPPKAD yang sudah divonis PN Tipikor) tak bisa digunakan untuk menetapkan Sekda Andhy Hendro Wijaya sebagai tersangka.

“Jika penyidik ingin menetapkan tersangka B yang dianggap masih rentetan dengan A, maka harus melakukan pemeriksaan ulang, termasuk pemeriksaan saksi ulang. Jadi keterangan saksi untuk A tak boleh dipakai untuk B. Dalam artian, bukti A tak bisa dipakai untuk B. Sebab tindak pidananya bisa beda,” urainya memberikan analogi.

M. Nadlif  saat memberikan keterangan sebagai saksi  menyatakan bahwa dirinya ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) per tanggal 31 Oktober 2019, setelah Sekda Andhy Hendro Wijaya tak masuk kerja sejak 14 Oktober.

 “Saya diitunjuk Plh Sekda oleh Pak Bupati sejak tak aktifnya Pak Sekda, tanggal 14 Oktober 2019, mengingat banyak surat masuk yang tak bisa ter-cover,” katanya saat mengawali kesaksian.

Jaksa Arifin Nur Wanda kemudian  menanyakan tugas Kepala BKD apa selama Sekda tak ngantor. Nadlif menjawab, jika dirinya sudah koordinasi dengan Insepektorat dan memberitahukan kepada Bupati pada 18 Oktober dan 28 Oktober 2020.

Alifin kemudian menanyakan sanksi yang dikenakan terhadap Sekda sebagai ASN karena tak masuk kerja lebih dari 5 hari.

“Mengacu PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai disebutkan PNS/ASN, apabila selama 5 hari tak masuk berturut-turut, maka sanksi teguran lisan, selama 10 hari sanksi teguran tertulis, dan kalau 15-20 hari sanksi hukuman disiplin sedang dan penundaan gaji berkala selama setahun. Saat ini, sanksi penundaan gaji belum kami lakukan,” jelasnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi dari pemohon dan termohon, hakim menyatakan sidang dilanjutkan Jumat (8/11) besok (Er)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here