Satpol PP lakukan penyegelan BTS bodong tanpa ijin

Panjinasional. Madiun.- Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Madiun saat melakukan penertiban terhadap menjamurnya keberadaan BTS diwilayah Kab.Madiun.Dengan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab.Madiun yang memiliki data-data akurat terkait keberadaan beroperasinya BTS yang resmi terdaftar di dinas terkait maka Satpol PP Kab.Madiun melakukan pemantauan dan pendataan BTS baik yang sudah berijin maupun belum berijin alias bodong.

Menurut data informasi yang masuk ke SatPol PP Kab.Madiun ,ditengarai masih banyak tower BTS yang melakukan pelanggaran terkait ijin beroperasinya.Belum mengantongi ijin tetapi sudah beroperasi dengan dalih proses pengurusan kelengkapan perijinan masih berjalan.(Sumber realitaco)

   Adapun pelanggaran yang sering terjadi,Para pemilik BTS mendirikan bangunan dahulu sebelum mengantongi ijin resmi yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Madiun (DPMPTSP).Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kab.Madiun Eko Budi Hastanto membenarkan bahwa ada 2 tower yang belum mengantongi ijin yaitu BTS yang terletak di Desa Darmorejo,Kec. Mejayan Kab.Madiun dan berada di Desa Klitik Kec.Wonoasri Kab.Madiun.Satpol PP yang merupakan penegak Perda,memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan pengawasan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan terkait dengan kontruksi bangunan fisik yang dalam prakteknya harus mengantongi Ijin Pemanfaatan Ruang  (IPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Untuk itu kita lakukan penindakan dengan pemberian sanksi administrasi berupa penutupan sementara pemanfaatan bangunan menara.Sebelum membangun menara Si pemilik sudah diingatkan ,namun kenyataannya rata-rata masih berjalan .Mereka mengajukan proses tetapi kemudian pembangunan juga berjalan,”Tegas Eko.

   Pihak Satpol PP berharap kepada pemilik tower agar mengurus kelengkapan ijin terlebih dahulu dan kemudian baru beroperasi.”Ini yang perlu mendapat perhatihan.Untuk yang lainnya jangan mendirikan bangunan dulu sebelum perijinan dilengkapi.Juga ada beberapa yang proses berijinnya namun belum mendirikan bangunan sama sekali,itu yang kita proses lebih cepat.Kalau ini harus ada penindakan dahulu ,ada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan,” terang Eko saat melakukan penyegelan BTS bersama PLN di lokasi. (Warti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here