Perwakilan pendemo saat di temui Anggota Fraksi PDIP Jumanto di ruang rapat Pimpinan DPRD Gresik

www.panjinasional.net  Gresik – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot), kembali lakukan demo soroti kinerja serta penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Gresik terkait Kunjungan Kerja (Kungker) dan anggaran Jalin Aspirasi Masyarakat (Jasmas), Senin (02/09/2019). 

Aksi damai yang digelar selama dua jam di depan gedung DPRD Kabupaten Gresik ini, dalam orasinya mereka menolak adanya Kunker DPRD Gresik karena dianggap hanya untuk ajang rekreasi serta kucuran anggaran Jasmas yang memiliki indikasi ada potongan didalam realisasinya.

Kharis S. Faqih selaku Ketua Forkot dan juga selaku koordinator aksi mengungkapkan, semestinya setiap setiap kegiatan yang dilakukan DPRD, harusnya memiliki efek pada kesejahteraan ekonomi maupun pendidikan di Kabupaten Gresik pada umumnya.

“Dugaan kita kegiatan tersebut hanya menjadi ajang rekreasi dan tidak menjadi program yang serius untuk mengangkat kemiskinan dan kesejahteraan di Kabupaten Gresik ” ungkapnya.

Dalam aksinya, mereka juga membawa bakpao beserta rombongnya dan sebuah celana dalam. Hal tersebut dilakukan yakni sebagai simbol bahwa jasmas dan kungker itu enak, terutama jasmas bisa dipotong oleh para anggota DPRD. Dan juga kungker pun enak hanya sifatnya rekreasi keluar kota yang tidak mempunyai efek apapun. 

” Itu semua kita simbolkan dengan bakpao. Dan celana dalam ini adalah sebuah simbol  harapan kita para anggota DPRD Gresik yang baru dilantik kemarin itu memiliki semangat baru agar punya malu. tidak hanya mementingkan perut dan kemaunnya sendiri tetapi bisa memikirkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik pada umumnya ” tambahnya.

Sementara itu, Jumanto anggota Fraksi PDIP yang menemui pendemo pada saat itu menyampaikan, terima kasih karena sudah 

memberi saran kepada DPRD Gresik, dan selanjutnya akan meneruskan aspirasi mereka kepada pimpinan Dewan.

” Yang jelas Jasmas itu tidak ada. Yang ada adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang di aplikasikan mulai dari Musrembang Des hingga sampai Musrembang Kabupaten ” tuturnya.

” Terkait potongan 10 persen yang di eluhkan, ya jelas tidak ada karena itu pokok pikiran pada Musrembang ” tegas Jumanto. (Yit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here