Direktur LBH Fajar Trilaksana Gresik sekaligus sekretaris DPC Peradi Gresik

Panjinasional.net Gresik : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Gresik yang diselenggarakan 31 Juli 2019, sampai saat ini masih menyisakan polemik. Salah satunya yang terjadi di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Gresik, yang di ikuti oleh dua calon yakni Karnoto ST, S.H dan Mohammad Lumaji, ST.

Polemik tersebut berawal saat panitia Pilkades Cangkir menghentikan proses pencoblosan dengan alasan keterbatasan waktu, padahal masih ada ratusan undangan pemilih yang telah ditumpuk dan sudah diterima di meja panitia. Dan dari hasil proses pemilihan yang menuai banyak kenjanggalan tersebut, didapat rekapitulasi suara sementara. Calon nomor urut 1, Karnoto ST, S. memperoleh    1552 suara dan calon nomor urut 2 Mohammad Lumaji, ST, memperoleh 1543 suara.

” Berdasarkan keterangan klien kami, dalam pelaksanaan teknis di lapangan Panitia Pilkades Cangkir tidak mampu melaksanakan sesuai tata tertib yang patut dan terhalangnya hak konstitusi warga ” ungkap Fajar Trilaksana selaku kuasa Hukum Calon Kepala Desa (Cakades) Muhammad Lamuji. 

Fajar yang juga sebagai Sekretaris DPC Peradi Gresik ini menambahkan, Ia juga sudah melayangkan surat teguran tergadap Bupati Gresik Sambari Halim Radianto terkait kasus tersebut. Surat yang bernomor 26/FT/SOM.Um/VIII/2019 menurutnya, adalah perihal teguran hukum sebagai tindak lanjut atas surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019 terkait kepentingan hukum kliennya Mohammad Lumaji (45), warga Dusun Wates, Rt. 019, Rw. 006, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

” Pada saat itu, kliennya telah melakukan keberatan atas dihentikannya proses pemilihan yang belum tuntas, dengan menyampaikan dan berkirim surat tertanggal 6 Agustus 2019 yang ditembuskan juga kepada Bupati Gresik. Akan tetapi tidak ditanggapi dan tidak ada itikat baik untuk mencari penyelesaian ” ujarnya.

Fakta dilapangan juga menyebutkan Muhammad Lamuji sebagai peserta Cakades sampai surat keberatan itu dilayangkan, ia belum juga mendapatkan surat salinan dokumen apapun termasuk berita acara terkait hasil penghitungan suara.

” Langkah ini kami tempuh, supaya proses Pilkades sesuai kaedah berdemokrasi sehat yang di dalamnya terdapat asas langsung, umum, bebas, rahasia dan berkeadilan. Sehingga dapat terjaminya kepastian hukum dan terjaminya hak konstitusi warga,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mohon kepada Bupati Gresik agar memerintahkan dan melakukan evaluasi terhadap proses Pilkades Cangkir, dan dilakukan pemilihan ulang secara keseluruhan. Setidaknya dilakukan pemilihan lanjutan bagi warga yang sudah mengumpulkan surat panggilan, akan tetapi belum melaksanakan pencoblosan.

” Surat tersebut merupakan teguran hukum, dan mohon agar dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai maksud dan tujuan surat itu. Jika tidak ada tindak lanjut maka kami akan melakukan langkah langkah hukum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku ” tambah Fajar.

Dalam keterangannya surat tersebut juga ditembuskan Menteri Dalam Negeri RI,  Direktur Komnas HAM RI, Direktur Ombushment RI, Gubernur Jawa Timur, Asisten Bagian Pemerintahan Pemda Gresik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik, Camat Driyorejo, Pj. Kepala Desa Cangkir dan Ketua BPD Desa Cangkir. (Yit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here