Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Utara kabupaten Sumenep

Sumenep, www.panjinasional.net – Sengketa lahan kawasan hutan di petak 46 yang berlokasi di Desa Kebunan Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, yang saat ini masuk dalam agenda mega proyek peningkatan jalan lingkar utara, nampaknya akan semakin memanas.

Pasalnya, Perhutani KPH, Madura, akan membawa sengketa lahan kawasan hutan kota yang digunakan untuk Mega Proyek peningkatan Jalan Lingkar Utara tersebut ke meja hijau. 

Baca juga: https//panjinasional.net/2019/07/17/proyek-kegiatan-peningkatan-jalan-lingkar-utara-dihentikan-oleh-perhutani-sumenep/

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Administratur, Perhutani KPH Madura” Samiyanto “, saat menghubungi Wartawan Panjinasional.net melalui sambungan telepon seluler. Jum’at 19 Juli 2019.

Menurut Samiyanto mengatakan bahwa, berdasarkan dokumen yang ada di perhutani atau KPH Madura, lahan yang digarap untuk Mega Proyek peningkatan Jalan Lingkar Utara di Desa Kebunan tersebut sudah masuk kawasan hutan yaitu petak 46.

“Berdasarkan dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) kawasan hutan yang dibuat tahun 1987 dan juga peta kawasan/wilayah hutan yang ada di kami, lahan yang digarap untuk proyek peningkatan jalan lingkar utara tersebut masuk kawasan hutan,”  kata Samiyanto kepada pewarta Jum’at (19/07) melalui sambungan telepon selulernya. 

Lebih lanjut Sumiyanto menjelaskan, sedangkan peta kawasan hutan dan juga berita acara tata batas tersebut, bukan dibuat oleh pihak perhutani, melainkan dibuat oleh team yang terdiri dari Bupati, Perhutani, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga Pimpinan Kecamatan (Camat).

“Nah, karena dari pihak Pemerintah desa (Pemdes) Kebunan mempunyai dokumen juga, bisa jadi konflik sengketa lahan kawasan hutan di petak 46 desa Kebunan tersebut akan berlanjut ke meja hijau (Pengadilan),” sambung dia

“Dan yang akan turun nanti bukan hanya KPH Madura, tapi bagian Hukum dan Bagian Tata Batas Kawasan Hutan. Karena KPH Madura hanya diberikan amanah untuk pengamanan saja,” jelas dia. 

Kendati demikian, kalau misalnya dalam pembuktiannya nanti di meja hijau (Pengadilan) lahan yang digunakan untuk proyek peningkatan jalan lingkar utara tersebut terbukti merupakan lahan kawasan hutan, proyek peningkatan Jalan lingkar utara tersebut tidak akan digagalkan.

“Cuman prosedurnya nanti harus mengikuti prosedur yang berlaku,” ujar dia.

Lebih jauh Samiyanto menuturkan bahwa, dalam waktu dekat ini pihak perhutani masih akan bertemu lagi dengan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menyelesaikan persoalan lahan yang digunakan untuk mega proyek peningkatan jalan lingkar utara di desa kebunan tersebut.

“Persoalan ini masih belum clear, kita masih akan duduk bareng lagi dengan PU. Bina Marga dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).” imbuh dia.@ (dar/qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here