Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Kabupaten Sumenep. Kukuh Agus Susyanto

Sumenep, Panjinasional.net – Objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, yang sudah dibuka/dioperasikan bertahun-tahun sampai saat ini masih cukup banyak yang diduga belum mempunyai izin usaha pariwisata dari Pamerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Ironisnya lagi, bukan hanya objek wisata yang dikelola oleh pihak Swasta yang diduga masih cukup banyak yang belum mempunyai izin atau dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Akan tetapi tempat/objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Periwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep seperti Pantai Slopeng dan Pantai Lombang juga diduga sampai saat ini belum mengantongi izin atau dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Hal tersebut tidak ditepis oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan ” Kukuh Agus Susyanto ” saat di konfirmasi media Panjinasional.net, Senin 01 Juli 2019.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perizinan  Kukuh Agus Susyanto, dari 8 (delapan) tempat wisata yang dikelola oleh Swasta dan Pemerintah Pemkab Sumenep yang sudah di operasikan. Ada sekitar lima (5) tempat wisata yang masih belum mempunyai dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Terkait dengan tempat usaha wisata di Kabupaten Sumenep, memang ada yang sudah mengajukan izin usaha wisata dan ada juga tempat usaha wisata yang memang belum pernah mengajukan izin usaha pariwisata,” kata Kukuh Agus Susyanto, kepada pewarta. Senin  (01/07) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, Kukuh sapaan akrab dari Kepala Bidang (Kabid) Perizinan ini menuturkan bahwa, sejauh ini masih ada 3 (tiga) tempat usaha wisata yang sudah mempunyai dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Sedangkan tempat usaha lainnya masih ada yang dalam proses. Dan ada juga tempat wisata yang sudah dibuka/dioperasikan yang dikelola oleh pihak Swasta tapi sampai saat ini masih belum pernah mengajukan izin usaha pariwisata.

“Dari sekian tempat usaha wisata, seperti Taman Tectona, Taman Sumekar Indah (TSI) dan Water Park Sumekar (WPS) yang dikelola oleh Swasta saat ini dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sudah selesai,” sambung dia

“Sedangkan tempat wisata seperti Pantai Slopeng dan Pantai Lombang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, sudah pernah mengajukan izin usaha wisata. Tapi karena Pantai Slopeng dan Pantai Lombang itu saat ini masih terkendala dengan lahan atau legalitas tempat usaha wisatanya, maka izinnya masih belum ada,” tutur dia.

Masih kata Kukuh, kalau tempat wisata seperti Boekit Tinggi dan Pantai 9 yang dikelola oleh pihak Swasta, pihak pengelola tempat wisata tersebut sudah pernah mengajukan, hanya saja saat ini masih dalam proses dokumen lingkungan, sehingga tempat wisata Boekit Tinggi dan juga Pantai 9 sampai saat ini juga masih belum mempunyai dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Kalau Goa Soekarno sampai saat ini pihak pengelola masih belum pernah mengajukan izin, tapi mudah-mudahan saja pihak pengelola wisata Goa Soekarno masih punya i’tikad baik untuk secepatnya mengurus izin usaha wisatanya,” harap Kukuh.

Pada saat ditanya apakah permohonan pengajuan izin usaha pariwisata kepada Pemerintah daerah dilakukan sebelum tempat wisata itu dibuka/dioperasikan atau sesudah dibuka/dioperasikan..? Menurut Kukuh, dalam pengajuan izin usaha apapun, seharusnya izin usaha itu diajukan sebelum usaha tersebut dibuka/dioperasikan.

“Idealnya, setiap kegiatan usaha apapun harus berizin dulu, misalnya kita mempunyai kendaraan bermotor, tentunya surat-surat kendaraan bermotor tersebut harus lengkap,” jelas dia.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya selaku Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) hanya memproses izin usaha ketika ada pihak pengelola usaha yang mengajukan permohonan izin usaha.

“Kita yang jelas di sini (DPMPPTSP.red) hanya memproses izin ketika ada permohonan izin yang masuk ke perizinan dalam hal ini bidang perizinan, kalau tidak ada yang mengajukan permohonan izin usaha, ya tidak kita proses,” ujar dia.

Karena kata dia terkait dengan pengawasan kegiatan usaha yang tidak berizin, dalam pengawasannya disitu ada Kepala desa (Kades) setempat, ada Camat dan ada Penegak Perda. Sedangkan Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan disini (DPMPPSTP.red) skopnya hanya bagi yang sudah berproses izin.

“Ketika ada usaha yang di ketahui tidak berizin, tentunya Kepala desa setempat, Camat setempat yang marupakan pemilik wilayah harus melaporkan kepada Pemkab Sumenep,” tukasnya.@ (dar/qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here