Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam.

Sumenep, Panjinasional.net – Keberadaan usaha Pom Mini di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, yang sampai saat ini masih ilegal mulai menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Legislator yang juga merupakan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, mulai meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep harus menertibkan usaha tersebut.

Karena menurut Ketua Komisi II Nurus Salam, yang pertama setiap produk kegiatan usaha harus dilindungi oleh sebuah regulasi peraturan perundang-undangan.

“Jika kemudian ada sebuah kegiatan usaha yang kemudian tidak dilindungi oleh regulasi peraturan perundang-undangan, maka usaha itu bisa dikatakan ilegal dan tidak berizin, oleh karenanya Pemerintah harus menertibkan itu,” kata Nurus Salam. Selasa (21/5) saat dihubungi melalui telpon gengamnya.

Masih kata Oyuk biasa disapa, supaya jika ada persoalan dibelakang hari tidak merugikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya: Kepada karyawannya dan lain sebagainya.

“Secepatnya mungkin kita akan berkoordinasi atau melakukan rapat koordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP.red) untuk kemudian menanyakan terkait perizinan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dikatakan legislator dari Partai Gerindra ini, maka pertama harus dilakukan bagaimana kemudian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP. red) dalam hal mewakili Pemerintah Kabupaten Sumenep, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan usaha yang tidak dilengakapi dengan legal standing atau legalitas formalitasnya untuk secepatnya segera di urus.

Disinggung apakah DPRD dengan Pemerintah akan membuat peraturan daerah tentang usaha Pom Mini yang selama ini belum ada regulasi yang mengatur..? Menurutnya dia harus dong. “Jadi dari awal tidak ada menjadi ada, ada kemudian berkembang diaturlah dan dibuatkan regulasi perundang undangan,” sambung dia.

“Dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus merespon terkait perkembangan terkini terkait dengan perkembangan perekonomean masyarakat,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, keberadaan Pom Mini di Kabupaten Sumenep sebagai usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai diduga terindikasi ilegal. Pasalnya, sampai saat ini keberadaan Pom Mini yang ada di Kabupaten Sumenep diduga tidak mengantongi izin usaha dari Pemerintah.

Hal tersebut juga diamini oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Agus Susyanto saat di konfirmasi langsung oleh media Panjinasional.net, Jum’at 17 Mei 2019.

Menurut Agus Susyanto mengatakan bahwa, terkait izin usaha Pom Mini sampai saat ini belum ada dasar undang-undang atau regulasi yang mengatur terkait izin usaha Pom Mini tersebut.

“Jadi terkait Pom Mini kita sudah pernah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang di fasilitasi oleh bagian perekonomian, waktu itu kita undang semua pihak terkait, baik Pertamina, BPH Migas termasuk juga Kepolisian, dan setelah kita melihat regulasinya, baik dari Kementrian ESDM maupun BPH Migas dalam distribusi BBM itu hanya sampai penyalur saja yaitu APMS, SPBU, jadi terakhir distribusi BBM itu hanya sebatas pada SPBU saja,” kata Agus Susyanto kepada pewarta Jum’at 17/05 di kantornya.

Karena secara regulasi Pom Mini itu tidak ada aturan, sambung KUKUH sapaan akrabnya Agus Susyanto, sampai saat ini Perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tidak pernah memproses atau mengeluarkan izin usaha untuk Pom Mini,” sambung dia.

“Karena sampai saat ini Pom Mini itu tidak ada izinnya, maka seluruh Pom Mini di Kabupaten Sumenep semuanya ilegal.” imbuhnya.@ (qib/dar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here