Sumenep, www.panjinasional.net

Baru-baru ini sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengalami rotasi atau pergeseran besar-besaran. Kamis 25 April 2019 yang lalu.

Namun dalam perkembangannya rotasi atau pergesaran besar-besaran terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep mulai menimbulkan desas desus dikalangan publik.

Sebab diduga ada beberapa nama Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digeser dan dilantik kembali oleh Bupati Sumenep untuk menduduki posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melibihi 5 (lima) tahun.

Ditelisik sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS menyebutkan dalam ayat (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Ayat (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.  

Menelisik dari kententuan tersebut diatas, mulai timbul pertanyaan dikalangan publik., apakah rotasi atau pergesaran terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diduga sudah lebih dari 5 (lima) tahun menjabat, sudah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)..?

Guna memastikan semua itu kemudian awak www.panjinasional.net yang bersama Tim 16 mencoba menemui Sekretaris daerah Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi. M. Si di Kantor Pemkab Sumenep, Jum’at 26 April 2019 lalu.

Menurutnya, terkait dengan rotasi Pejabat Tinggi Pratama eselon II sudah mendapatkan Persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).

“Sudah sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” kata Edy Rasiyadi sambil menunjukkan Amplop yang dari KASN dengan lambang Garuda.Jum’at (26/4) lalu.

Ia juga menegaskan, kalau setiap dua tahun sudah melakukan asessment. “Kita tiap dua tahun mengadakan asesment tolong dicatat, dan itu masih masuk, kalau itu dilarang berarti Komisaris KASN tidak akan mengeluarkan rekomendasi dengan adanya rotasi ini dan ini sudah persetujuan dari Komisaris KASN,” tegas Edy.

Selain itu dia juga mempertegas kalau seleksi itu ada. “Seleksi ada sudah, kita kemarin dapat dari Kakandek 2 selaku tim, Independen ada,” ujarnya.

Dikatakan, kalau rotasi promosi jabatan, seleksinya dilakukan terbuka. “Tapi kalau yang kemarin itu kan kita hanya rotasi, kita adakan secara tertutup, ada kok hasilnya,” tukasnya.

Sementara Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI “Prof. Sofian Efendi” saat dihubungi atau dikonfirmasi oleh awak media melalui Pesan WhatsAppnya terkait dengan mutasi rotasi serta promosi Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, apakah telah mendapatkan persetujuan dari KASN..? Namun pesan WhatsApp dari awak media tidak dijawab meski sudah terlihat notifikasi tanda dibaca. Selasa kemarin (7/5).

Ketika di hubungi melalui telpon genggamnya oleh salah satu Wartawan yang tergabung dalam Tim 16 Ketua KASN mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek dulu.

“Yang Sumenep ya..? Ok Saya cek dulu, itu sudah dilantik ya..?,” kata Prof. Sofian Efendi sambil bertanya kepada Wartawan. Selasa kemarin (7/5).

Sementara disisi lain ketika Wakil Ketua KASN Prof. Irham Dilmy saat dihubungi juga oleh Wartawan Tim 16 melalui pesan WhatsAppnya menyampaikan, uji kompetensi dapat dilakukan melalui jejak rekam dan wawancara Pansel dan/atau dapat di bantu oleh Tim Assessor Independen.

“Jadi, bila pemahaman ttg uji kompetensi itu assessment center, maka hal itu bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan untuk proses mutasi/rotasi,” kata Prof Irham Dilmy, Kamis kemarin (9/5) melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Irham Dilmy juga mengakui kalau KASN memang mengeluarkan Surat rekomendasi. “KASN memang mengeluarkan rekomendasi untuk mutasi dan rotasi tertanggal 22 April 2019,” katanya.

Saat ditanya, sekarang kalau ada Kantor Dinas mengalami kekonsongan Pimpinan karena Pensiun, sesuai dengan aturan yg ada, Pemkab harus bagaimana Pak..? Kemudian dari eselon 3 mau naik ke eselon 2 itu harus gimana Pak ? Dan UU apa yg mengatur..? Menurutnya bisa dilakukan mutasi dari Kepala2 Dinas serumpun.

“Bisa dilakukan mutasi dari Kepala2 Dinas serumpun. Yg akhirnya kosong dilakukan seleksi terbuka.” katanya.

Berikut nama-nama Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) atau pimpinan OPD, yang mengalami rotasi atau pergesaran pada hari Kamis 25 April 2019 yang sudah dilantik oleh Bupati Sumenep di halaman Kantor Pemkab Sumenep.

1. Bambang Iriyanto Jabatan lama Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan Cipta Kaya) bergeser dan menempati Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

2. Herman Purenomo dari Kepala Dinas Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, bergeser menjadi Asisten Perekonomian Sekretariat Kabupaten Sumenep.

3. Edi Sutrisno semula Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan bergeser pada posisi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,

4. Mohammad Fadillah dari Dinas Tenaga Kerja bergeser pada posisi ke Asisten Administrasi Umum.

5. Syaiful Bahri dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bergeser ke posisi Asisten Pemerintahan.

3. Sustono dari Kepala Dinas Perhubungan bergeser posisi menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep.

4. Carto dari Asisten Pemerintahan menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

5. Syahrial dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.

6. Ferdiansyah Tetrajaya yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dipindah menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

7. Eri Susanto dari Kepala Dinas Sumber Daya Air menjadi Kepala Dinas PU. Bina Marga.

8. Mohammad Jakfar dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya.

9. Bambang Heriyanto dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan,

10. Koesman Hadi dari Kepala dinas Komunikasi dan Informatika digeser sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

11. Moh. Ramli dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik didapuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

12. Mulki dari Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.

13.  R. Titik Suryati, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep.

14. Fajar Rahman dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ” didapuk menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

15. Masuni dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

16. Abd Madjit yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).@ (qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here