praktisi hukum Ach. Supiyadi, SH.

Sumenep, Panjinasional.net –

Hampir rata-rata kasus laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang masuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur., dihentikan membuat praktisi hukum Ach. Supiyadi, SH., buka suara. 

Menurutnya, selama mengikuti proses Pemilihan itu dari beberapa tahun yang lalu, baru tahun sekarang mendapati lembaga Pengawas Pemilu ini hebat sekali.
“Hebat karena dari beberapa adanya pelanggaran yang sudah semuanya sudah dilaporkan ini malah ngak ada satupun yang prosesnya sampai berlanjut dan terselesaikan secara baik, karena hampir rata-rata dari semua laporan tersebut dihentikan,” kata Ach. Supayadi. SH, kepada Wartawan yang tergabung dalam Tim 16, Kamis malam (9/5).

Selain itu menurut Praktisi hukum yang juga berprofesi advokat ini juga menpertanyakan Bawaslu ini sebagai lembaga pengawas fungsinya kok tidak jalan. 
“Pertanyaan saya Bawaslu ini sebagai lembaga Pengawasan kenapa fungsinya kok tidak dijalankan.? Artinya tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.” tanya Supiyadi.

Karena menurutnya, sebenarnya Bawaslu ini sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan penyelidikan sendiri atau terhadap temuan untuk melakukan pengembangan-pengembangan, tapi ini semua non sent, nihil.

“Dan tidak pernah saya melihat Bawaslu melakukan itu, melakukan penyelidikan sendiri, melakukan pengembangan terhadap temuan-temuan yang ada itu ternyata tidak ada 100% tidak ada. Nah yang ada Bawaslu menerima laporan dari masyarakat tapi kemudian dari beberapa laporan tersebut mayoritas dihentikan, lalu fungsinya Bawaslu ada untuk apa..?  Kan sama saja seperti tidak adanya (Bawaslu.red), rugi dong kita negara memberikan gaji mereka  anggaran besar kepada Bawaslu, tapi fungsi bukan besar sebaliknya kecil,” sambung dia

“Iya terus gimana, jangan kemudian Bawaslu enak-enak menerima anggaran besar, menerima gaji besar itu semua uang dari rakyat, mestinya Bawaslu memberikan pelayanan maksimal terhadap rakyat tapi kan tidak, anggaran besar gaji besar rakyat malah dilayani sebatas laporan kemudian dihentikan selebihnya tidak ada,” ungkapnya.

Dikatakan, kalau saya boleh bandingkan dan sebut nama pada masanya Bang Zamrud itu tidak semrawut seperti pada saat ini, maaf ya saya harus sebut nama, karena memang saya cukup memberikan apresiasi terhadap lembaga Pengawasan seperti pada masanya bang Zamrud, boleh ditelisik boleh dibuka kembali  pada waktu dulu bandingkan dengan saat ini ngak ada,” ucapnya.

Lebih lanjut Advokat asal Kepuluan ini berujar, jangankan pemberitahuan kami membuat laporan sejak selesai laporan sampai hari hari berikutnya, ini kami bukan mendapatkan pemberitahuan, kami ketika melakukan konfirmasi dan bertanya justru buka tutup, kami dipimpong. Informasinya tidak transparan tahu-tahu seperti hari kemarin tanggal 8 pleno di Bawaslu.

“Tadi kami langsung tau dihentikan dan itupun taunya kami bukan karena Bawaslu memberi tau kami, tapi karena kami mencari ke Bawaslu,” ujarnya 

Dikatakan mikanismenya setiap ada laporan tahapanya harus diberi informasi perkembangannya, kan acuannya tetap KUHAP dong tapi ini ngak malah kami laporan tidak ada informasi perkembangan. 
“Ketika kami cari tau dan menayakan perkembangan laporan kami seperti apa mereka malah tidak transparan mereka malah buka tutup,” tukasnya 

Masih menurut Supiyadi, satu hal pada Bawaslu Sumenep ini yang nampak kontradiktif, Bawaslu ini sebenarnya pihaknya siapa sih..? dan Bawaslu ini berdiri dipihak yang mana gitu lho..? Kenapa tidak menggunakan fungsi pengawasannya secara benar profesional dan netral yang salah salah, yang benar benar ini ndak, ini pertanyaan besar buat saya Bawaslu ini bediri dipihak siapa sebenarnya..?

“Kami curiga sekali ini siapa dibalik Bawaslu ini..? Sumenep bukan hanya satu dua lho, persoalan polemik masalah kecurangan pemilu yang sudah dilaporkan banyak. Makanya dari banyaknya laporan tersebut hampir mayoritas semuanya dihentikan. Nah pertanyaannya Bawaslu ini dibalik Bawaslu ini siapa..? Kenapa se-enaknya begitu Bawaslu menghentikan,” ujarnya. 

Padahal kata dia, kita ini sama-sama orang hukum, Bawaslu acuannya hukum, kita acuannya hukum. Soal bukti kita mengacu ke pasal 184, dan ternyata ketika ditelisik dari beberapa laporan sudah memenuhi unsur bukti. Bahkan ada yang tertangkap tangan lho, namanya tertangkap tangan tidak perlu penyelidikan lagi, tidak perlu proses lidik kembali namanya tertangkap tangan ya tertangkap tangan.

“Salah satunya yang disaronggi itu kan tertangkap tangan tapi kan kenyatannya kan dihentikan mau apa ini Bawaslu…? Dihentikan tidak cukup bukti, saya menelisik yang disaronggi buktinya sudah cukup memenuhi dua alat bukti sesuai dengan KUHAP. Bawaslu diduga kuat berpihak, dan dibalik Bawaslu diduga ada aktor intelektual dan itu yang menjadi pertanyaan kami sebenarnya Bawaslu berdiri dipihak siapa..?,” sambung dia. 

“Makanya saya mengatakan Bawaslu sangat Hebat sangat hebat sekali. Karena betul-betul terhadap banyaknya laporan semuanya dihentikan itu hebat luas biasa sekali Bawaslu ini,” katanya.

Dia menambahkan untuk sementara ini pihaknya baru terfokus pada langkah ke  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami akan Laporkan Bawaslu ke DKPP di Jakarta nanti kalau sudah masuk laporan itu kami share ke Publik. Satu hal lagi kami juga tidak akan mengabaikan adanya intimidasi kepada kami dari oknum Bawaslu dan itu merupakan tindak pidana umum sedang kami persiapkan untuk kami laporkan kepihak Kepolisian,” imbunya.@ (qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here