MOH. FANDARI, SH. Ketua Koordinator Team 16 Sumenep.

Sumenep, Panjinasional.net –

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, dinilai lemot atau lambat dalam menangani kasus penangkapan 5 (lima) orang Tim Sukses dari Caleg no. Urut 07 dari Partai Gerindra yang diduga hendak ingin melakukan money politik atau politik uang dihari tenang oleh satuan Polsek Saronggi, Selasa malam 16/04/2019, sekitar pukul 22.00 wib.

Pasalnya, sampai detik ini kasus dugaan money politik atau politik uang yang melibatkan 5 (lima) Tim Sukses Caleg no. Urut 07 dari Partai Gerindra tersebut masih belum ada kejelesan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten  Sumenep. 

Melihat fenomena tersebut, Tim 16 yang terdiri dari gabungan masyarakat dan beberapa awak media yang ada di Sumenep meminta kinerja Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sumenep dalam menyikapi segala suatu temuan atas pelanggaran dugaan money Politik yang diduga hendak dilakukan oleh 5 Team Sukses Caleg no.07 dapil II dari Partai Gerindra yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan tersebut.

MOH. FANDARI, SH. Ketua Koordinator Team 16 menantang Bawaslu Sumenep untuk segera menindak lanjuti kasus temuan dugaan money politik atau politik uang tersebut.

“BAWASLU Kabupaten Sumenep ini sangat lambat dalam menangani kasus ini, dan tidak ada alasan lagi bahwa BAWASLU masih repot karena banyak laporan kasus yang harus ditangani, karena kasus money politik atau politik uang ini sudah tanggung jawabnya dan mereka ini sudah dibayar/di gaji oleh negara/pemerintah dari uang rakyat.” tutur Fandari dengan mimik rasa kecewa atas lambatnya kinerja BAWASLU. Rabu (24/4)

Masih dalam keterangan Fandari,” kami bersama Tim 16 sudah bolak balik selama 2 hari ini mendatangi kantor BAWASLU dan tidak pernah ketemu dengan ketua BAWASLU Sumenep, ini harus menjadi catatan khusus untuk BAWASLU karena kami butuh pelayanan Informasi publik untuk disajikan kepada masyarakat yang sedang menunggu hasil keputusannya dalam kasus dugaan money politik tersebut,” ungkapnya.

Lebih jauh Fandari mengatakan bahwa, pasal yang di jadikan perspektif oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam memproses kasus dugaan money politik 5 Tim sukses caleg no. urut 07 dari Partai Gerindra itu rancuh, sebab ada dua pasal yang dijadikan perspektif oleh Bawaslu Sumenep yakni pasal 573 ayat 2 dan pasal 523.

“Komisioner Bawaslu Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu Sumenep IMAM SYAFI’E, SH, MH saat di konfirmasi oleh Tim 16 mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep saat ini masih mengkaji kasus dugaan money politik atau politik uang ini dengan sudut pandang pasal 573, tapi kemudian Imam kembali menyebutkan pasal 523, padahal di dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak ada pasal 573 ayat 2, jangan-jangan SDM personil Bawaslu Sumenep ini di bawah rata-rata, makanya dia menyebutkan pasal yang mendekati tanda tangan Presiden Joko Widodo,” ucap Fandari.

“Jadi saya tekankan sekali lagi kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk secepatnya menindak tegas terhadap kasus temuan dugaan money politik atau politik uang 5 tim sukses caleg no. Urut 07 dari Partai Gerindra ini,” ujarnya.

Karena kata dia tidak ada alasan lagi bagi Bawaslu untuk tidak memproses kasus ini, karena kasus tersebut adalah hasil temuan langsung tertangkap tangan oleh petugas kepolisian, bukti-bukti sudah ada dan sudah lebih dari cukup, nunggu apa lagi Bawaslu Sumenep..?

“Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan dan marah terhadap hasil kinerja Bawaslu, karena dari hasil Investigasi kami di lapangan ada dugaan kuat Bawaslu Kabupaten masuk angin dalam kasus ini. Sebab dari hasil Investigasi kami di lapangan ada dugaan salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumenep mempunyai kedekatan emosional dengan Ketua DPC Partai Gerindra Sumenep, yang berpotensi bisa mempengaruhi kinerja Bawaslu Kabupaten  Sumenep dalam memproses kasus dugaan money politik atau politik uang ini.” sambungnya. 

“Jika hal itu sampai terjadi maka kami tidak akan segan-segan untuk membawa kasus ini ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP),” tegas Fandari. 

“Sedangkan dihari sebelumnya IMAM SYAFI’I Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Informasi mengatakan kepada Tim 16 ditempat kerjanya bahwa, kasus ini masih dalam proses dan kami masih banyak laporan kasus yang harus di selesaikan juga dengan sikap bergaya kaki diangkat keatas, Senin 22/04/2019.” imbunhnya.@ (dar/qib/tim16)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here