Sumenep, Panjinasional.net

Polemik pencairan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) triwulan I (Pertama) yang sudah terlanjur di salurkan oleh PT Bank Jatim Cabang Sumenep kepada ratusan Sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten terus mencuat ke permukaan publik.

Pasalnya, pencairan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) triwulan I (Pertama) tersebut hanya berdasarkan Surat rekomendasi tentang perubahan Specimen Pencairan dana BOS yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, pada 28 Maret 2019 kepada Pimpinan PT Bank Jatim Cabang Sumenep. Sehingga pencairan dana BOS triwulan I (Pertama) di nilai tidak prosedural.

Karena surat rekomendasi perintah pencairan dana BOS yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Pendidikan Sumenep tersebut diduga berpotensi bertentangan dengan UU. No 30 tentang administrasi pemerintahan.

Untuk memastikan berapa Sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep yang sudah terlanjur menerima Dana BOS dari Pemerintah melalui PT. Bank Jatim Cabang Sumenep, maka team media melakukan upaya penelusuran ke kantor PT Bank Jatim Cabang Sumenep, pada hari Selasa 02 April 2019.

Menurut pihak Bank Jatim Cabang Sumenep melalui Wakil Pimpinan Cabang Sumenep Taufik Rahmad Sale, kepada wartawan mengatakan, sejauh ini ada sekitar 500 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep yang sudah menerima dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah melalui Bank Jatim Sumenep.

“Hitungan kasarnya sudah ada sekitar 500 sekolah yang telah menerima dana BOS dari Pemerintah, dari 500 sekolah yang sudah menerima dana BOS tersebut semuanya adalah sekolah dasar negeri (SDN),” kata Wakil Pimpinan Cabang Bank Jatim Sumenep Taufik Rahmad Sale kepada pewarta Selasa (02/04) saat ditemui di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Taufik, biasa disapa, menuturkan bahwa, alasan dari Bank Jatim Cabang Sumenep menyalurkan dana BOS tersebut karena adanya surat perintah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep untuk mencairkan dana BOS tersebut. 

“Kita (Bank Jatim’ red) sifatnya hanya membantu Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menyalurkan atau mencairkan dana kepada sekolah, perihal ketentuan-ketentuannya, semuanya yang menentukan adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, kita (Bank Jatim) tidak ikut-ikut masalah itu, kalau ada perintah bayar, ya kita bayar / cairkan, gak ada perintah ya tidak kita cairkan, jadi kita sesuai dengan perintah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep,” ujarnya.

Dikatakan Taufik bahwa, pada 27 Maret 2019 ada surat dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep masuk ke  Bank Jatim Sumenep yang isi suratnya adalah perintah untuk membayar atau mencairkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), maka pihak Bank Jatim Sumenep melaksanakan perintah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep tersebut. 

“Kalau gak salah 27 Maret kemarin itu ada surat dari Dinas Pendidikan (Disdik) yang masuk ke kita (Bank Jatim), isi suratnya adalah surat perintah untuk menyalurkan/membayar dana BOS, ya kita laksanakan surat perintah itu, karena pada 30 Maret ada surat lagi yang masuk ke kita (Bank Jatim) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, isinya adalah untuk penyaluran/pembayaran dana BOS selanjutnya menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, ya kita stop dulu pembayaran dana bos itu.” jelasnya.

Masih Taufik juga menambahkan bahwa, kelengkapan persyaratan administratif yang masuk ke pihak Bank Jatim Sumenep untuk mencairkan dana BOS, semuanya sudah sesuai dengan apa yang di tentukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, misalnya seperti NPWP sekolah, kutipan SK Kepala Sekolah dan lain-lainnya.

“Hanya saja bagi Kepala Sekolah yang baru dimutasi dan di kukuhkan itu, rekapan SKnya saja yang masuk ke kita, yaitu SK secara kolektif, tapi rekapan SK itu di lampiri surat perintah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, kalau tidak ada surat perintah untuk mencairkan dari Dinas Pendidikan (Diknas) Sumenep, kita tidak berani untuk mencairkan, jika untuk Kepala Sekolah yang tidak dimutasi, tetap kutipan SK perorangan yang masuk ke kita (Bank Jatim),” paparnya.

Pada saat di tanya sudah berapa persen dana biaya operasional sekolah (BOS) yang sudah di cairkan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) oleh Bank jatim sumenep..??,  Namun sayangnya pihak Bank Jatim tidak bisa memberikan keterangan secara detail kepada team awak media.

“Kalau di presentasikan, itu kan harus ada angkanya, kita harus menghitung dulu, tapi yang jelas hitungan kasarnya dari 600 Sekolah Dasar Negeri (SDN) sudah sekitar 500 sekolah yang menerima dana BOS dan itu pun tidak semuanya Kepala Sekolahnya baru di mutasi, ada juga yang Kepala Sekolahnya masih yang lama,” pungkasnya.

Sebelumnya Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep terindikasi mengeluarkan Surat rekomendasi Kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Sumenep untuk mencairkan dana BOS untuk Sekolah Dasar, TK, SD dan SMP yang ada di Kabupaten Sumenep.

Namun pada 30 Maret 2019, Surat rekomendasi tentang perubahan Specimen Pencairan dana BOS yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, sedangkan surat 28 Maret 2019 kepada Pimpinan PT Bank Jatim Cabang Sumenep ditarik kembali oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Setempat. 

Surat rekomendasi Pencairan dana BOS yang terindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dengan nomor : K. 26-30/V.20.3/99 tertanggal 6 Februari 2016, dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Penundaan Pencairan Dana BOS oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumenep.@ (dar/qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here