Surat rekomendisi Pencairan dana BOS yang terindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dengan nomor : K. 26-30/V.20.3/99 tertanggal 6 Februari 2016, dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Penundaan Pencairan Dana BOS oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumenep

Surat rekomendisi Pencairan dana BOS yang terindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dengan nomor : K. 26-30/V.20.3/99 tertanggal 6 Februari 2016, dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Penundaan Pencairan Dana BOS oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumenep

Sumenep, Panjinasional.net

Usai menjadi sorotan pihak pihak diwilayah penegak hukum yang membaca pemberitaan Panjinasional.net dan tak sedikit yang menghubungi redaksi, tapi akhirnya ?.

Surat rekomendasi tentang perubahan Specimen Pencairan dana BOS yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Pimpinan PT Bank Jatim Cabang Sumenep ditarik kembali oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Setempat. 

Surat rekomendisi Pencairan dana BOS yang terindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dengan nomor : K. 26-30/V.20.3/99 tertanggal 6 Februari 2016, dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Penundaan Pencairan Dana BOS oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumenep.

Merujuk dari dua Surat Edaran, tertanggal tanggal 28 Maret 2019 dengan nomor 800/580/435.101.1/2019 dan 30 Maret 2019 dengan nomor 800/604/435.101.1/2019 tersebut dinilai oleh kalangan Aktivis Penggiat Anti Korupsi sebut saja Herman Wahyudi, SH merupakan salah satu bentuk kepanikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Dr. Mohammad Saidi. M. Pd. M.M.


“Munculnya surat edaran rekomendasi penundaan pencairan dana BOS tertanggal 30 Maret 2019 yang bertepatan dengan hari libur Kantor ini menunjukkan kalau Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep., Dr. Mohammad Saidi., M.Pd.MM, panik, tidak prosedural dan juga tidak paham hukum,” kata Herman Wahyudi., SH. Minggu (31/3).

Selain itu kata Herman, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep mulai sadar hukum dan mulai tau kalau Surat Rekomendasi  yang dikeluarkan sebelumnya itu berpontensi bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Buktinya kalau dinilai tidak bertentangan dengan regulasi aturan yang ada yang jelas surat rekomendasi yang pertama itu tidak diralat atau dicabut meski Plt Ka Disdik tidak menyebutkan secara spesifik tentang surat penundaan dana BOS tersebut,” ujar Herman.

Menurut dia justru sebaliknya kalau misalnya surat tersebut tidak segera diralat menurut hemat kami akan sangat berpotensi masuk keranah hukum.

Namun demikian kami akan terus menelusuri sampai dimana surat rekomendasi pencairan dana BOS yang pertama tersebut, karena kami takut jangan-jangan sudah ada sebagian dana BOS Triwulan I yang sudah dicairkan.

“Karena yang membuat konsederan surat ke Bank untuk mencairkan dana BOS tidak tepat, tidak prosedural dan melanggar UU AP dan SE BKN,” katanya.

Sementara kata Herman tidak ada satupun ayat dari isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 yang memberi wewenang kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Dan dalam isi surat yang pertama tersebut “Plt. Kepala Dinas Pendidikan mengatakan menindak lanjuti pemenuhan persyaratan perubahan Specimen untuk mencairkan dana BOS Triwulan I terhadap mutasi Kepala Sekolah yang ditujukan kepada pihak Bank yang ditunjuk”, sambung dia.

“Sementara kalau kami mengamati dari definisi isi surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini jelas menyuruh merubah Specimen kepada pihak Bank, ini yang menurut analisa kami nanti akan menjadi ranah hukum, karena Plt. Kadisdik melebihi wewenang yang 6 poin tersebut,” tukasnya.

Sementara kata Herman dalam UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya poin 3e (Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016), sudah jelas adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (PLT) antara lain meliputi:

1. Penetapan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala;
3. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
4. Menetapkan Surat Penugasan pegawai;
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar Instansi; dan
6. Memberikan Izin belajar, Izin mengikuti Seleksi jabatan Pimpinan tinggi/administrasi, dan Izin tidak masuk kerja.

Dan perlu diperhatikan poin 7, Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 Plt Kepala Dinas Pendidikan bukan sebagai Jabatan Defitif.

“Sedangkan Syarat Pencairan BOS al: 1. SK Kasek Definitif, padahal 2. Seluruh Kasek masih belum menerima SK Definitif pada saat ada perintah mencairkan BOS. 3. Fc KTP Kasek. 4 Pas foto, NPWP, dll.” sambung dia.

“Dan yang perlu digaris bawahi menurut hemat kami Pencairan Dana BOS tersebut hanya bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah yang memegang petikan SK Kepala Sekolah Defitif”.

“Dan besok Senin, saat jam buka Bank kami akan konfirmasi ke Bank Jatim, sudah berapa dana bos yang di cairkan akibat dari pihak Bank yang diduga menyetujui surat rekomendasi PLT Kadis ke Bank. Untuk di ketahui dari 2 kali pelantikan yakni 3 Januari 2019 dan 27 Maret 2019, pada sekolah Negeri TK: 2, SD: 580, dan SMP :43, semua petikan SK definif ( pelantikan 3 Januari 2019) tidak ada yg di serah terimakan pada yg dilantik, apalagi yg dilantik 27 Maret 2019.” tutup Herman.

Sebelumnya Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep ” Dr. Mohammad Saidi. M. Pd. MM” menyampaikan, Disdik rekomendasi pencairan dana BOS. Hal ini saya lakukan karena beberapa hal :

1). KS yang sudah dikukuhkan oleh Bupati sudah bisa bertugas sebagai mana yang dibacakan pada waktu pengukuhannya, sehingga KS yang bersangkutan sudah definitif di tempat sekolah itu. Maka iya berhak mencairkan dana BOS.

2). Ini sudah bulan ketiga pada triwulan pertama, sementara belanja sekolah harus dikeluarkan. Kalau tidak dicairkan bagaimana?

3). Ada beberapa pihak yang mempermasalahkan karena SK petikan belum turun padahal pengukuhan itu bernomor SK dan sebagai penetapan definitif. Jika tidak dicairkan bagaimana dengan kelangsungan sekolah?,” jelas Dr. Saidi. Sabtu (30/3)

Namun saat ditanya Apakah surat yang dikeluarkan Bapak tidak bertentangan dengan UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan…? Beliau tidak lagi mersepon pertanyaan dari awak media.@ (qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here