Ilustrasi Data Slip Gaji

Sumenep, Panjinasional.net

Oknum Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Terpidana kasus Pencabulan Anak, yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 silam, namun masih tetap menerima gaji dari pemerintah/negara masih menjadi perbincangan hangat.

Sebab selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Oknum ASN/PNS berinisial KD tersebut masih menerima/menikmati gaji dan tunjangan lainnya dari Pemerintah/Negara, dan gaji tersebut diterima/dinikmati sebelum dilakukan proses eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sumenep.

Sehingga dalam hal ini sebelumnya banyak pihak mempertanyakan aturan hukum dari penerimaan gaji tersebut.?

Terkuaknya perihal tersebut setelah team Media melakukan upaya penulusan terhadap salah satu kasus tindak pidana yang melibatkan salah satu oknum Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang tersandung kasus tindak pidana pencabulan beberapa tahun yang lalu tersebut.

Dari hasil penulusuran team media tersebut mulai terkuak kalau oknum ASN/PNS terpidana kasus pencabulan tersebut memang masih menerima gaji/tunjangan lainnya dari pemerintah/negara.

Hal itu juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Haryono., S. Pd. MM Kepala Sekolah dimana oknum guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut bertugas. Ketika dikonfimasi Panjinasional.net, sebelumnya. Rabu (20/2/2019)

Menurut Haryono S.pd, MM, mengatakan bahwa, selama KD (Inisial) belum di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sumenep, setiap bulannya KD (Inisial) masih tetap menerima gaji dan tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Terakhir KD (Inisial) itu menerima gajinya bulan 7 (Juli) tahun 2018, bulan 8 dan seterusnya sudah saya tahan, karena KD (Inisial) sudah di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sumenep,” kata Hariyono dikutip dari berita sebelumnya. (20/2)

“Sebelum di eksekusi oleh Kejaksaan pada bulan juli tahun 2018 itu, KD (Inisial) ini masih aktif ngantor tiap hari, itupun slip gajinya juga masih ada orangnya, selain itu juga tidak ada SK Pemberhentian dan arahan dari Dinas Pendidikan Sumenep untuk tidak memberikan gajinya KD (Inisial), sehingga saya tidak berani dan tidak mempunyai alasan untuk menahan gajinya KD (Inisial) itu,” jelas dia.

Tidak cukup sampai disitu setelah team Media melakukan upaya penulusaran kepada Kepsek dimana oknum ASN/PNS sebelumnya bertugas, kembali team Media mencoba melakukan upaya penelusuran terhadap OPD terkait.

Dari upaya penelusuran kepada OPD terkait yakni Dinas Pendidikan Sumenep, melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Sumenep, juga tidak menampik kalau oknum ASN/PNS terpidana tersebut masih menerima gaji dari pemerintah/negara.

Menurut Ach. Jufri, oknum ASN/PNS yang sebelumnya berprofesi sebagai guru disalah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Rubaru tersebut memang masih menerima hak-haknya sebagai ASN/PNS dari Pemerintah/Negara.

Menurutnya surat keterangan (SK) pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap oknum ASN/PNS yang berinisial KD tersebut (Inisial) keluar pada bulan september tahun 2018.

“Surat Keterangan (SK) Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) terhadap KD (Inisial) keluar pada bulan September tahun 2018. Jadi terakhir kali KD ini menerima gaji dan tunjangan lainnya dari pemerintah/negara itu bulan september tahun 2018, dari bulan oktober sampai bulan desember 2018 gaji KD (Inisial) juga masih mengalir karena kita gak tahu SK itu, namun gaji KD (Inisial) tidak sampai ke yang bersangkutan (KD-red) tapi di amankan di rekening sekolah, bulan Januari 2019 sudah kami blok,” kata Ach. Jufri Bendahara Pengeluaran Disdik Sumenep saat ditemui diruang kerjanya Selasa (26/02/2019) lalu.

Dikatakan Jufri, alasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep masih tetap mencairkan hak-haknya KD (Inisial) sebagai pegawai negeri sipil (PNS) setiap bulan itu karena tidak adanya surat keterangan (SK) Pemberhentian terhadap KD (inisial) sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Selama surat keterangan (SK) pemberhentian terhadap KD (Inisial) sebagai pegawai negeri sipil (PNS) masih belum ada maka kita tidak bisa meng-cut gaji dan tunjangan lainnya dari pemerintah/negara kepada KD (inisial) sebagai pegawai negeri sipil (PNS),” ujarnya. 

Disinggung dengan pernyataan dari salah satu praktisi hukum bahwa, Oknum ASN/PNS yang sudah berstatus terpidana semestinya gajinya distop, karena status oknum ASN/PNS tersebut sudah terpidana bukan lagi berstatus sebagai terdakwa..? Namun Jufri mengaku tidak bisa menjawab.
“Kalau masalah itu saya gak bisa menjawab,” ucapnya.

Saat ditanya apakah pihak (Disdik.red) tidak mengetahui jika putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) terkait dengan kasusnya KD (Inisial) terpidana kasus pencabulan anak tersebut sudah Inkracht sehingga hak-haknya KD (Inisial) sebagai ASN/PNS masih tetap di cairkan..? Namun sayangnya dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan dari team awak media Panjinasional.net.

“Kalau soal itu saya juga tidak bisa menjawab,” ucapnya lagi.

Terpisah Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep ” Drs., Moh. Saleh., M. Mpd. malah mengaku tidak mengetahui kenapa proses pemberhentian secara tidak hormat terhadap oknum ASN/PNS yang berinisial KD yang sebelumnya berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Rubaru tersebut bisa terlambat.

Menurut Kepala Bidang (Bidang) Pembinaan dan Ketenagaan ” Drs. Moh. Saleh., M. Mpd”, kasus Pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh KD (Inisial) oknum guru sekolah dasar (SD) tersebut terjadi pada tahun 2011, sedangkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Inkrachtnya pada tahun 2015 yang lalu, dimana pada saat itu dirinya masih belum duduk menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep.

“Kasus KD (Inisial) itu kan terjadi 9 tahun yang lalu dan berlakunya itu mundur (Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Inkracht pada tahun 2015), pada saat itu bukan saya yang menjadi Kepala Bidang (Kabid) di sini (Dinas Pendidikan.red).” kata Moh. Saleh, saat dikonfirmasi awak media Panjinasional.net di ruang kerjanya Selasa (26/2/2019) lalu. 

Karena kata dia waktu KD (Inisial) di eksekusi oleh Kejaksaan, pihaknya masih baru duduk sebagai Kabid. 
“Saya baru duduk menjadi Kabid, jadi saya tidak tahu proses pemberhentiannya itu kenapa bisa lambat..? Mungkin Kepala Bidang (Kabid) yang lama yang lebih mengetahui persoalan ini,” ucapnya.

Selain itu Kabid yang akrab disapa Bapak Saleh ini juga berujar bahwa, setelah KD (Inisial) di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sumenep, pihaknya pernah diminta oleh seseorang supaya KD (Inisial) ini di pensiunkan dini. 
“Saya pernah diminta oleh seseorang supaya KD (Inisial) ini dipinsiunkan dini, tapi saya gak mau karena yang bersangkutan (KD-red) sudah di tahan, kalau sampai itu dilanjutkan nanti kan bahayanya ke saya.” ujarnya.

Di sisi lain Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep “Hj. R. Titik Suryati., SH. MH”, ketika dikonfirmasi oleh team awak media Panjinasional.net, mengatakan lambatnya Proses Pemberhentian secara tidak hormat terhadap KD (Inisial) sebagai ASN/PNS, hal itu di sebabkan karena tidak adanya laporan dari yang bersangkutan (KD-red) maupun dari Instansi terkait kalau putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) terkait dengan kasusnya KD (inisial) itu sudah Inkracht pada tahun 2015 silam. 

“Kita itu mendapatkan Info kalau kasasi dari Mahkamah Agung (MA) terkait kasusnya KD (Inisial) itu sudah Inkracht dari Inspektorat Sumenep, kalau dari yang bersangkutan (KD-red) dan juga Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep selama ini tidak ada laporan ke kita.” kata Ibu Hj. R. Titik Suryati di ruang kerjanya,  Kamis (28/02/2019) lalu.

Lebih lanjut Ibu Kaban yang familier dengan panggilan Ibu Yatik menjelaskan bahwa, Setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendapatkan Informasi dari Inspektorat Sumenep bahwa Kasasinya KD (Inisial) itu sudah Inkracht pihaknya langsung melakukan penelusuran ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sumenep. 

“Setelah kita chroscek ke Pengadilan Negeri Sumenep ternyata memang benar kalau Kasasinya KD (Inisial) itu sudah Inkracht, ya sudah kami langsung buatkan surat keputusan (SK) pemberhentian secara tidak hormat terhadap  KD (Inisial) sebagai ASN/PNS,” katanya.

Namun hal ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep” H. Dayat ” saat dihubungi oleh awak media Panjinasional.net melalui saluran telpon genggamnya mengatakan, kalau kasus tersebut dulu sudah diproses.

“Kalau kasus itu dulu sudah saya proses, dan itu ada berita acaranya, jadi sampean langsung aja tanya sama pak H Fandi, disana (Dinas.red) ada kok datanya. Dan saya tidak hafal karena pada tahun 2011 itu Pak H. Fandi,” kata H. Dayat, saat dihubungi melalui telpon gengamnya, Kamis (19/2/2019) lalu.

“Jadi kasus itu sudah ditindak lanjuti karena waktu itu kan prosesnya masih banding, coba ke Pak H. Fandi mudah-mudahan datanya masih ada,” ucapnya.

Sementara melalui Aplikasi pesan WhatsAppnya H. Fandi menyampaikan, Terkait dengan Kasusnya KD Inisial pihaknya tidak pernah menerima Putusan Inkrach.

“Terkait dg kasusnya kuswintardi yg jelas sampai dengan saya dimutasi menjadi kasi ptk paud dan pnf belum pernah menerima disposisi putusan inkrah sdr kuswintardi dari kepala bidang ptk atau dari yang bersangkutan trims,” katanya singkat. Senin (11/3/2019).

Sebelumnya banyak pihak mulai mempertanyakan aturan hukum penerimaan gaji yang diterima oleh oknum ASN/PNS bernisial KD tersebut selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun itu. Salah satunya datang dari Praktisi hukum.

Dimana menurut, Praktisi hukum yang juga berprofesi Advokat Syaiful Bahri., SH., mengatakan, bahwa oknum PNS tersebut sejak adanya putusan Inkracht dari MA dan jatuh vonis hukuman penjara selama 7 tahun, sudah pasti dipecat, otomatis sudah tidak bisa menerima gaji, jika masih menerima gaji sejak putusan Inkracht, apalagi sampai kurang lebih 3 tahun ini sudah ada yang tidak beres.

“Lambatnya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melakukan proses pemecatan terhadap oknum ASN/PNS yang tersangkut kasus tindak pidana pencabulan anak yang berinisial KD tersebut,” perlu dipertanyakan kata Syaiful Bahri. SH. Sabtu (23/2/2019) dikutip dari berita sebelumnya.

Sehingga dalam hal ini kata Syaiful Bahri,  SH yang akrab dipanggil Ipung  sangat berdampak pada kerugian negara. Karena oknum ASN/PNS tersebut masih mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya dari Pemerintah/Negara hal ini sudah ada niat (means rea) mengkorupsi uang negara karena yang bersangkutan sudah menerima putusan KASASI dan mengetahui jika permohonan kasasinya ditolak.

“Kalau kita merujuk pada hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) yang menguatakan Putusan Negeri (PN) Sumenep tertanggal 24 Pebruari 2015 semestinya gaji tersebut sudah distop, karena status oknum ASN/PNS tersebut sudah terpidana bukan lagi terdakwa,” ungkapnya.

Perlu diketahui oknum ASN/PNS terpidana kasus pencabulan anak yang berinisial KD tersebut saat ini sudah mondok di rutan kelas II B Sumenep, sebab pada tanggal 26 Juli 2018 kemarin Kejaksaan Negeri Sumenep telah melakukan eksekusi terhadap terpidana tersebut.@ (dar/qib/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here