Moh Naim (kanan), aktifis Rohingya, di sela-sela acara The 3rd Annual General Meeting Southeast Asia Humanitarian (SEAHUM) Committe

YOGYAKARTA – Panjinasional.net

Para pegiat kemanusiaan dari negara-negara di ASEAN, dalam acara musyawarah umum tahunan “The 3rd Annual General Meeting Southeast Asia Humanitarian (SEAHUM) Committee” yang berlangsung pada 21-23 Februari 2019 di Hotel Inna Garuda, Jalan Malioboro No. 60 Yogyakarta, sepakat mengangkat isu genosida yang menimpa etnis Rohingya ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga memasuki pembahasan di ranah internasional.

Dan, dukungan dari berbagai negara itu, sepertinya makin menguat menyusul Kongres Amerika Serikat (AS) sudah menyatakan peristiwa yang terjadi di Myanmar itu merupakan genosida yang sangat mengerikan. “Sekaligus tragedi kemanusiaan yang harus dituntaskan oleh negara-negara di dunia,” terang Moh Naim, aktifis Rohingya, Jum’at (22/2/2019).

Bagi Naim, agenda penting tahun ini adalah memasukkan isu kemanusiaan Rohingya ke PBB agar PBB memberi sanksi atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Rohingya.

Menurut Naim, tidak hanya Indonesia dan Malaysia serta negara-negara ASEAN yang menyoal Rohingya. “Negara-negara lain juga mulai bergerak agar PBB memberikan sanksi,” tandas Naim yang menambahkan peristiwa Rohingya bukanlah masalah agama. 

“Tapi lebih mendasar ke masalah kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan kewarganegaraan,” kata Moh Naim, yang berharap ke depan lebih banyak lagi negara di luar ASEAN memberikan dukungan kepada Rohingya.

Pada pertemuan itu, Vice President SEAHUM Prof. Dr. Hafidzi Mohd Noor (Malaysia), berbagi pengalaman dan melakukan perencanaan, yaitu urgensi bersatu dalam sinergi global dan masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia. 

Selain itu, digelar pula talkshow “Humanitarian Outlook: Challenges & Opportunities Humanitarian Activities in Southeast Asia” dengan materi disampaikan oleh Titi Moektijasih dari UN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Indonesia, Agung Notowiguno dari Board of Trustee of PKPU-HI, Former President of SEAHUM, dan Dr. Baharuddin Suri dari HALUAN Malaysia.

Selain itu, Marzuki Darusman dari Indonesia yang memperoleh mandat PBB untuk melakukan investigasi sampaikan dalam humaitarian update “Myanmar Crisis and Mindanao Transition: ASEAN Community Respons” bersama Chairperson of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar dan Khin Maung Myint, Myanmar Activist. 

Usai sidang komisi-komisi mengikuti sidang pleno pemilihan Presidium SEAHUM dilanjutkan serah terima jabatan sekaligus penutupan.

Pertemuan konsolidasi dan koordinasi pegiat kemanusiaan membahas dua hal penting, yaitu penanganan dan pencegahan krisis kemanusiaan demi mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia. Hal itu sesuai dengan visi didirikannya SEAHUM, yaitu untuk penguatan kerjasama dan martabat manusia. 

Sedangkan, misinya adalah memberikan solusi untuk membantu para korban bencana kemanusiaan dan kemiskinan melalui koordinasi, peningkatan kapasitas dan kerja sama di antara lembaga-lembaga kemanusiaan di Asia Tenggara. 

Selain bencana, di kawasan ASEAN masih ada persoalan kemanusiaan yaitu pengungsi Rohingya dari Rakhine State dan beberapa wilayah rentan konflik, seperti Pattani dan Mindanao (Filipina Selatan), juga jadi pembicaraan. Peran lembaga kemanusiaan adalah menolong yang terluka dan memberi makan yang kelaparan. Posisi ini sebagai diplomasi kemanusiaan lintas negara penting dilakukan.

Kapasitas penanganan masalah kemanusiaan yang berbeda dari tiap lembaga. Artinya, perlu dilakukan pelatihan dan berbagi pengetahuan antara lembaga besar dan kecil serta lembaga yang menguasai subyek tertentu dalam penanganan bencana. Penting juga dilakukan standardisasi bersama tentang tata kelola kebencanaan dan kemanusiaan, setidaknya di level ASEAN.

“Dimungkinkan adanya sinergi bersama dalam payung SEAHUM,” kata Hafidzi Mohd Noor selaku Vice President SEAHUM.

Dengan pola koordinasi yang terjalin baik, dikatakan Hafidzi Mohd Noor, tiap lembaga bisa berpartisipasi dalam wadah SEAHUM. “Misalnya, penanganan bencana gempa dan tsunami Palu atau juga pada penanganan pengungsi Rohingya di Malaysia yang mencapai 170 ribu, yang sebagian besar tidak memiliki dokumen,” papar Hafidzi Mohd Noor. 

Bagi Imam Rulyawan, President SEAHUM  Committee, keberadaan SEAHUM sebagai wadah koordinasi lembaga kemanusiaan di level ASEAN sangat efektif dalam menyatukan visi, misi dan tujuan lembaga kemanusiaan itu sendiri. “Sehingga, program-program yang dibuat dapat bermuara pada bantuan kemanusiaan di seluruh dunia,” tandas Imam Rulyawan.

Adapun lembaga kemanusiaan dan lembaga berbasis zakat di Indonesia yang tergabung dalam SEAHUM adalah Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), PKPU Human Initiative, Yayasan Dana Sosial Al Falah, PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Indonesia, Lazis Dewan Da’wah,  dan SNH Law Office.

Sedangkan dari Malaysia yaitu MYCare Malaysia, Pertubuan Haluan Malaysia, dan Yayasan Amal Malaysia. 

Pada pertemuan ini juga akan dilakukan penerimaan anggota baru.

Di sisi lain, lembaga yang amhadir dan menjadi anggota adalah: HARFA Foundation Banten, YBM PLN, Laznas LMI, Lazis Wahdah, LAZ Al-Azhar, Laznas BSM, STF UIN Jakarta. Sementara dari luar negeri adalah Council for Humanitarian Network of Shekhul Islam Office Thailand, Ummatee Foundation Thailand, Rohingya Foundation Myanmar, Timor Leste Muslim Community, Global Ehsan Foundation Singapore, BAPA Relief Singapore, ANTAR Bangladesh. (Affan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here