Madiun, Panjinasional.
Dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan,Bapenda Kab.Madiun yang mempunyai peran khusus selaku leading sektor di bidang penerimaan pajak dan retribusi dari peserta Wajib Pajak (WP) telah mengemban Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama pengusaha Hotel dan Restauran sewilayah Kab.Madiun di Gedung Bapenda Mejayan Kab.Madiun.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Indra Setyawan,SE.MSi ,Budi Santoso (Ketua Komisi C DPRD), Sayuti (Wakil Komisi C DPRD ) dan Isbani (Kabid pariwisata Kab.Madiun). hal demikian hampir sekitar 30-40 pengusaha dihadirkan dalam kegiatan sosialisasi Perda 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Gedung Bapenda Kab.Madiun ini.(6/12/2018).

Bapenda Kab Madiun merupakan ujung tombak dalam mensukseskan penerimaan pajak dan retribusi untuk peningkatan PAD,dimana tingkat keberhasilan dalam menagih wajib pajak (WP) hal itu sangat menentukan sekali keberhasilan program pembangunan di wilayah Kab Madiun.

Karena hasil dari penerimaan pajak dan retribusi dari wajib pajak masuk ke kas PAD yang digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dan disusun di APBD dengan kesepakatan Bupati Madiun dengan DPRD.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi, Bapenda Kab Madiun saat ini melakukan terobosan baru dengan membidik wajib pajak dari kalangan pengusaha Hotel dan Restauran yang berada di wilayah Kab.Madiun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bapenda Indra Setyawan,SE.MSi kepada wartawan:”Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini pajak Hotel dan Restauran.Selama ini kita belum pernah mengadakan acara ini ke wajib pajak.Sehingga WP/pengusaha Hotel, Penginapan,restauran, depot dan warung makan yang seharusnya sudah menjadi wajib pajak tetapi sampai saat ini belum menjadi WP pajak daerah.

Lebih lanjut Indra Setyawan,SE.MSi mengatakan:”Sumbangsih pajak daerah yang bersumber dari pajak Hotel dan Restauran sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan di Pemkab Madiun di semua lini,yang tentunya dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Diantaranya adanya pembangunan infra struktur jalan. Tentunya hal ini akan diikuti dengan terbukanya peluang masyarakat untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya.”

Indra Setyawan ,SE.MSi selaku Kepala Bapenda Kab. Madiun mempunyai harapan besar dengan acara kegiatan ini, antara lain:
– Adanya kesadaran peningkatan membayar pajak oleh pengusaha Hotel dan Restauran
– Pengusaha Hotel,Restauran dll yang selama ini belum menjadi wajib pajak, diharapkan setelah kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi WP yang taat dan baik

Terkait kegiatan ini, Sesuai ketentuan Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,ada 2 poin pengertian bagi wajib pajak yang disampaikan Ari Nursurahmat,S.Sos selaku Kabid Pembukuan dan Penagihan yaitu:

– Obyek Pajak Restauran adalah pelayanan yang disediakan oleh restauran meliputi rumah makan,kafetaria,kantin,warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/kateringan.Dan besaran pajak ditetapkan 10%.Dan Pengecualian untuk restauran yang mempunyai pendapatan penjualan kurang dari 2 juta perbulan tidak dikenakan pajak.
– Obyek Pajak Hotel adalah penginapan/peristirahatan,motel,losmen,gubuk pariwisata,wisma pariwisata,rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang punya lebih dari 10 kamar termasuk didalamnya fasilitas olahraga dan hiburan berupa pusat kebugaran,kolam renang, golf, tenis, karaoke, pub, discotik, jasa persewaan ruangan untuk acara pertemuan.Dan dikenai ketentuan pajak 10% juga.

Menurut Kepala Bapenda Indra setyawan,SE.MSi, target pendapatan pajak dari pajak restauran adalah sekitar 2,2 Milyar. Sedangkan target pendapatan pajak perhotelan relatif kecil sekitar 60 jutaan karena kondisi diwilayah Kab.Madiun beda dengan daerah lain. (Warti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here