Korps Satpol PP sedang melakukan penyegelan penambangan galian C di lokasi

Panjinasional.Madiun.
Dalam rangka penegakan Perda di wilayah Kab Madiun, Korps Satpol PP terus mengadakan upaya penertiban terhadap semua pelanggaran yang ada, baik yang dilakukan pihak pengusaha perseorangan maupun pihak korporasi/lembaga.

Pihak Korps Satpol PP berharap di wilayah Kab Madiun tercipta kondisi yang aman, tertib dan kondusif. Terkait tugas sebagai penegak Perda, Pihak Satpol PP saat ini telah melakukan penyegelan terhadap penambangan galian C yang berada di Desa Klumutan, Kec.Saradan Kab.Madiun yang diindikasi telah melakukan pelanggaran terhadap Perda Propinsi Jatim No.01 Tahun 2005 tentang Pembayaran Pajak Pertambangan Bahan Galian C dan Perda Kab.Madiun No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Kasi Ops Satpol PP Gatot Prasetyo,SE mengatakan:”Penyegelan ini menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap ( DPMPTSP) Kab.Madiun untuk melakukan penutupan sementara akses jalan tambang.Karena yang bersangkutan belum membayar lunas pajaknya.”(Sumber:JP).Dari pantauan di lokasi tidak terlihat adanya aktivitas penambangan.Namun masih terlihat banyak tumpukan material yang siap diangkut.Kepada wartawan,Aris Susilo Kabid Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa penyegelan lokasi tambang ini hanya bersifat sementara.Hanya untuk menghentikan aktivitas kegiatan dilokasi tambang.

Menurut informasi,pemilik tambang galian C ini adalah Fendik Kustiyanto yang telah melakukan aktivitas penambangan di Desa Klumutan Kec.Saradan Kab.Madiun dan sudah cukup lama beraktivitas serta masih punya tunggakan pajak yang belum dilunasi.”Sebelumnya kami bersama tim sudah melaksanakan monitoring galian C serta telah melayangkan Surat Peringatan kedua (SP2).Tapi tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pemilik tambang.Akhirnya kita minta bantuan korps penegak Perda ini untuk menutup sementara akses jalan tambang,” terang Kabid Aris Susilo.

Menurut Kabid Aris Susilo,keberadaan tambang galian C ini hanya mensuplai kebutuhan proyek pembangunan jalan tol dan proyek pembangunan double track.Karena kedua proyek besar itu sudah selesai maka pihak penambang juga menghentikan aktivitas penambangannya.”Jika akses penambangan tersebut ingin dibuka kembali maka pengusaha tambang wajib melunasi tunggakannya,”tegas Kabi Aris. (Warti).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here